Pusat Perpajakan Tunas Nusantara

Drop Box DJP, Inovasi Penyampaian SPT yang Memudahkan Wajib Pajak

2011-01-31T09:32:00.000+07:00

Oleh Eko Wiluyo
NPM 0900070014

Bagi masyarakat dan Wajib Pajak khususnya, bulan Januari sampai dengan April 2011 adalah bulan dimana kewajiban konstitusional sebagai warga negara harus ditunaikan. Ya, di bulan-bulan inilah masyarakat yang telah mempunyai NPWP dan memperoleh penghasilan di tahun 2010, diwajibkan oleh Undang-Undang Perpajakan untuk memenuhi kewajibannya yaitu melaporkan penghasilan yang telah diterimanya dan pajak yang telah disetor ke kas negara kepada pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak (WP) digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Tidak hanya bagi masyarakat dan Wajib Pajak saja, momen awal tahun juga merupakan momen yang penting bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk menunjukan komitmennya sebagai institusi pelayanan publik dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat terkait pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan 2010.

Sejak digulirkan 2 tahun lalu tepatnya pada tahun 2009 untuk penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)/ e-SPT Tahunan PPh tahun pajak 2008, layanan penyampaian SPT Tahunan melalui Pojok Pajak/ Mobil Pajak/ Drop Box akan kembali diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Pajak di tahun 2011 ini untuk menerima SPT/e-SPT Tahunan PPh tahun pajak 2010. Tahun ini adalah tahun ketiga penyelenggaraan layanan penerimaan SPT Tahunan melalui Drop Box, setelah sukses dua tahun berturut-turut pelaksanaan program serupa. Ketentuan mengenai penerimaan SPT Tahunan ini diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2010 tanggal 12 Januari 2010 tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2009 tentang Tatacara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan dan peraturan pelaksanaan lainnya. Penggunaan istilah Drop Box pertama kali dikenalkan pada tahun 2009 sebagai inovasi pelayanan dalam penerimaan SPT/ e-SPT Tahunan disamping sarana pelayanan lain yang sudah ada yaitu penyampaian SPT melalui Tempat Pelayanan Terpadu (TPT), KP2KP, pos tercatat, jasa ekspedisi, maupun e-Filling. Dalam mekanisme penerimaan SPT/ e-SPT Tahunan, pengertian Pojok Pajak/ Mobil Pajak/ tempat khusus penerimaan SPT Tahunan (Drop Box) adalah tempat lain yang dapat digunakan untuk menerima SPT Tahunan/e-SPT Tahunan.

Dalam ketentuan pasal 3 Perdirjen tersebut dijelaskan bahwa :
1)Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT Tahunan/e-SPT Tahunan melalui :
a.Secara langsung ke Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) atau Pojok Pajak/Mobil Pajak/Drop Box terdekat;
b.Pos dengan bukti pengiriman surat atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat ke Kantor Pelayanan Pajak dimana Wajib Pajak terdaftar;
c.e-filing melalui ASP.
2)Penyampaian SPT Tahunan/e-SPT Tahunan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan dalam amplop tertutup dengan menulis:
• Nama Wajib Pajak;
• NPWP;
• Tahun Pajak;
• Status SPT (Nihil/Kurang Bayar/Lebih Bayar);
• Nomor Telepon.

Sejak program pelayanan Drop Box ini diluncurkan DJP pada tahun 2009, sambutan positif masyarakat akan pelayanan ini sungguh luar biasa. Antusiasme masyarakat dalam menyampaikan SPT-nya pun terlihat diberbagai pusat-pusat perbelanjaan, pusat bisnis, maupun tempat lainnya dimana layanan Pojok Pajak/ Mobil Pajak/ Drop Box ini dibuka. Dengan adanya layanan Drop Box ini, tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan oleh Wajib Pajak pun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini sesuai dengan tujuan diadakannya program penerimaan SPT Tahunan melalui Pojok Pajak/ Mobil Pajak/ Drop Box yaitu meningkatkan pelayanan dan memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak terkait dengan penyampaian SPT Tahunan. Ini merupakan terobosan/ inovasi yang dilakukan DJP dalam meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak.

Dan untuk tahun 2011 ini, Direktorat Jenderal Pajak beserta jajarannya akan kembali melaksanakan program penerimaan SPT/ e-SPT Tahunan melalui Pojok Pajak/ Mobil Pajak/ Drop Box. Drop Box DJP tahun 2011 akan dibuka di Kantor Pelayanan Pajak, KP2KP, pusat-pusat perbelanjaan, pusat bisnis, maupun tempat lainnya. Untuk jadwal pelayanan dan lokasi pelaksanaan akan ditetapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak setempat. Dengan diadakannya kembali sistem pelayanan Drop Box ini, diharapkan masyarakat/ Wajib Pajak yang tidak sempat untuk menyampaikan SPT Tahunan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat mereka terdaftar, tidak mempunya cukup waktu untuk mengirimkan SPT Tahunan melalui pos/ kurir, dapat menyampaikan SPT Tahunan melalui Drop Box terdekat. Wajib Pajak juga dapat menyampaikan SPT Tahunannya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), KP2KP, dimanapun mereka berada tanpa memperhatikan tempat mereka terdaftar. Sebagai contoh Wajib Pajak yang bekerja di Jakarta tetapi terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Purworejo, dapat menyampaikan SPT Tahunan di Jakarta, baik melalui Kantor Pelayanan Pajak terdekat dimana mereka bekerja maupun melalui Pojok Pajak/ Mobil Pajak/ Drop Box yang dibuka di pusat-pusat perbelanjaan/keramaian, pusat bisnis, atau tempat lainnya.

Jenis pelayanan SPT Tahunan yang dapat disampaikan melalui Drop Box DJP adalah SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (1770SS, 1770S, dan 1770) dan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (SPT 1771 dan SPT 1771$) termasuk SPT Tahunan Pembetulan. Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan melalui Drop Box akan menerima tanda terima penyampaian SPT. Tanda terima ini berbeda dengan Bukti Penerimaan Surat (BPS) tetapi mempunyai fungsi yang sama sebagai bukti penerimaan yang sah sepanjang SPT telah diterima lengkap. Dan, hal itu tertera di bagian bawah tanda terima Drop Box yang diterima oleh Wajib Pajak. Dalam pelaksanaan kewajiban penyampaian SPT Tahunan melalui Drop Box, masyarakat/ Wajib Pajak perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1.Bahwa SPT Tahunan tidak lagi dikirim ke alamat Wajib Pajak. Mulai tahun 2010, Wajib Pajak harus mengambil sendiri SPT Tahunan di Kantor Pelayanan Pajak, KP2KP, Kantor Wilayah DJP, Kantor Pusat DJP, atau mengunduh sendiri melalui website DJP : www.pajak.go.id atau mencetak/ menggandakan/ fotokopi dengan bentuk dan isi yang sama dengan aslinya.
2.SPT Tahunan yang akan dilaporkan harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap. Kelengkapan yang harus dilampirkan dalam SPT Tahunan adalah Surat Setoran Pajak (SSP) lembar ke-3 untuk SPT Tahunan dengan status kurang bayar, Bukti Potong Pajak Penghasilan dari Bendahara (1721 A1 untuk pegawai swasta dan 1721 A2 untuk PNS/ Anggota TNI/ Polri). Jangan lupa juga untuk menandatangani SPT Tahunan, karena SPT yang tidak ditandatangani dianggap sebagai SPT Tahunan yang tidak lengkap.
3.Kemudian masukkan SPT Tahunan ke dalam amplop tertutup. Jangan lupa Tuliskan Nama Wajib Pajak, NPWP, Tahun Pajak, Status SPT (Lebih Bayar/ Kurang Bayar/ Nihil), dan Nomor Telepon/ HP. Pastikan bahwa alamat dan nomor telepon yang dicantumkan adalah benar, sehingga jika sewaktu-waktu ditemukan kekurangan kelengkapan SPT, akan memudahkan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dalam mengkonfirmasi Anda.
4.Agar melaporkan SPT Tahunan jauh hari sebelum mendekati batas waktu akhir penyampaian SPT Tahunan. Batas akhir pelaporan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2010 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi adalah 31 Maret 2011 (3 bulan setelah akhir tahun pajak). Sedangkan untuk pelaporan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2010 untuk Wajib Pajak Badan adalah 30 April 2011 (4 bulan setelah akhir tahun pajak).
5.Sampaikan SPT Tahunan yang telah diisi lengkap dan dimasukkan dalam amplop tertutup kepada petugas penerima SPT Tahunan melalui Drop Box. Mintalah tanda terima dari petugas penerima SPT. Tanda terima Drop Box inilah bukti sah yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak tersebut telah melaporkan SPT Tahunan melalui layanan Drop Box. Kemudian simpan tanda terima SPT tersebut sebagai bukti penyampaian SPT Tahunan.
6.Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar akan meneliti kelengkapan SPT Tahunan yang telah anda disampaikan melalui Drop Box.
Jika setelah diteliti ternyata ada kekurangan kelengkapan SPT Tahunan yang telah disampaikan, maka Kantor Pelayanan Pajak akan mengirimkan Surat Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan kepada Anda. Jika surat ini tidak ditanggapi oleh Wajib Pajak dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat tersebut, SPT Tahunan yang telah Anda sampaikan dianggap tidak disampaikan. Oleh karena itu, segera penuhi kelengkapan yang diminta oleh Kantor Pelayanan Pajak dengan menunjukkan tanda terima Drop Box yang telah diterima ketika melaporkan SPT Tahunan, dan lengkapi permintaan kelengkapan data yang belum lengkap.

Dengan adanya inovasi pelayanan SPT Tahunan melalui Pojok Pajak/ Mobil Pajak/ Drop Box ini diharapkan dapat membantu masyarakat/ Wajib Pajak dalam memperoleh informasi terkait kewajiban perpajakan dan mempermudah masyarakat/ Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilannya, dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menunaikan kewajiban sebagai warga negara yang baik dengan membayar pajak sebagai cermin kepedulian terhadap pembangunan bangsa dan negara. Selamat melaksanakan kewajiban perpajakan Anda! Pajak Anda, membangun bangsa!

Pengawasan Terhadap Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan pada Tempat Pembayaran Elektronik

2011-01-25T15:16:00.000+07:00

Oleh : Ade M Setiawan
Kegiatan pengawasan pemindahbukuan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Tempat Pembayaran Elektronik (TP Elektronik) dapat memberikan gambaran tentang alur laporan pembayaran PBB yang dibayarkan wajib pajak mulai dari TP Elektronik hingga sampai di KPP Pratama sehingga diharapkan TP Elektronik yaitu Bank/Kantor Pos penerima pembayaran PBB dari wajib pajak dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan benar.
Kegiatan Pengawasan terhadap TP Elektronik dimulai ketika wajib pajak melakukan pembayaran PBB, kemudian TP Elektronik melakukan pemindahbukuan hasil Penerimaan PBB ke Bank/Pos Persepsi Elektronik yang kemudian dipindahbukukan lagi ke Bank Operasional III. TP Elektronik juga mengirimkan laporan ke Kantor Pusat DJP u.p. Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan yang kemudian dikirimkan ke Direktur Teknologi Informasi Perpajakan untuk di-upload pada intranet Direktorat Jenderal Pajak. KPP Pratama dapat memulai kegiatan pengawasan dengan cara mencocokan data yang didapat dari Intranet DJP dengan data Modul Penerimaan Negara (MPN) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) dan Bank/Pos Persepsi elektronik atau Bank Operasional III. Apabila penerimaan PBB di TP Elektronik terlambat atau tidak dipindahbukukan ke Bank/Pos Persepsi Elektronik sesuai waktu yang ditentukan maka KPP Pratama harus segera melaporkan kepada Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan. Berdasarkan laporan KPP Pratama kemudian Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan melakukan penelitian dan melakukan konfirmasi ke TP Elektronik, apabila berdasarkan hasil penelitian ditemukan kesalahan TP Elektronik maka Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan atas nama Direktur Jenderal Pajak mengenakan sanksi administrasi dan surat peringatan tertulis, dan apabila TP elektronik tersebut telah diberikan surat peringatan sampai dengan 3 (tiga) kali dan tidak diindahkan maka akan dilakukan pencabutan sebagai TP Elektronik.
Permasalahan terjadi ketika laporan yang diterima KPP Pratama dari Intranet DJP berbeda dengan Modul Penerimaan Negara ataupun Laporan Bank Operasional III yang seharusnya sama karena bersumber pada pembayaran wajib pajak, hal ini dikarenakan melibatkan berbagai instansi yang berbeda fungsi satu dengan yang lainnya. Dengan dilakukannya pengawasan yang terus menerus secara berkesinambungan diharapkan penerimaan negara dari sektor PBB dapat tercapai dengan baik dan Pengenaan Sanksi administrasi pada TP Elektronik juga dapat meningkatkan penerimaan negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Pajak dan Zakat

2011-01-25T15:14:00.001+07:00

Suwardi

Pajak dan zakat merupakan dua istilah yang berbeda dari segi sumber atau dasar pemungutannya, namun sama dalam hal sifatnya sebagai upaya mengambil atau memungut kekayaan dari masyarakat untuk kepentingan sosial, zakat untuk kepentingan yang diatur agama atau Allah SWT sedangkan pajak digunakan untuk kepentingan yang diatur negara melalui proses demokrasi yang sah. Istilah pajak lahir dari konsep negara sedangkan zakat lahir dari konsep islam. Perbedaan penerapan kedua pungutan ini menjadi problematik ketika dalam hal tertentu terdapat persamaan yaitu keduanya mempunyai kedudukan sama-sama wajib ditunaikan oleh masyarakat. Pajak dipaksa Hukum Negara, sedangkan Zakat dipaksa Hukum Tuhan dan bisa juga dikuatkan dengan Hukuman Negara jika dilegislasi (UU atau PERDA).
Lalu muncullah pertanyaan apa sebenarnya kedudukan pajak itu sama dengan kedudukan zakat? Dan apa perbedaanya???
Zakat memiliki arti dan hikmah sebagai berikut:
1.Zakat adalah ibadah menyangkut kekayaan yang mempunyai fungsi sosial dan ekonomi;
2.Zakat merupakan perwujudan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pengikat batin antara golongan kaya dan miskin;
3.Zakat dapat memberantas penyakit iri hati, rasa benci, dan dengki dari diri orang-orang miskin di sekitar mereka yang mewah;
4.Zakat dapat menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan islam yang berdiri atas prinsip-prinsip persatuan, persamaan derajat, ang tanggung jawab bersama.
Pajak adalah yang berhubungan dengan kewajiban warga Negara yang menjadi institusi publik yang dibentuk dan diberi wewenang untuk mengelola kepentingan Negara atau kepentingan publik. Pemungutan pajak harus mendapatkan persetujuan rakyat melalui Undang-undang yang harus disetujui parlemen atau DPR.
Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang boleh dikurangkan dari Penghasilan Bruto sesuai dengan pasal 1 ayat (1) berbunyi:
Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi:
a.Zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah; atau
b.Sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama selain agama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama selain agama islam, yang diakui di Indonesia yang dibayarkan kepada lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.
Sedangkan di pasal 2 menyebutkan bahwa “Apabila pengeluaran untuk zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib TIDAK dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat, atau lembaga keagamaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) maka pengeluaran tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.”
Oleh karena itu, apabila Wajib Pajak pemeluk agama Islam membayar zakat bukan kepada badan amil zakat atau lembaga zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah maka zakat yang dibayarkan tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Demikian juga berlaku bagi Wajib Pajak selain pemeluk agama Islam.
Hal ini juga sesuai dengan apa yang tercantum di dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak nomor SE-80/PJ/2010 tanggal 23 Juli 2010 tentang Perlakuan Zakat dalam Penghitungan Penghasilan Kena Pajak.
Di dalam SE-80/PJ/2010 disebutkan bahwa “Wajib Pajak yang melakukan pengurangan zakat atas Penghasilan Kena Pajak, wajib melampirkan fotokopi bukti pembayaran zakat dari badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah sebagai penerima zakat pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak dilakukannya pengurangan zakat atas penghasilan tersebut.
Contoh penghitungan PPh bagi karyawan yang membayar zakat
Abdul Kadir pada tahun 2010 bekerja pada perusahaan PT Khatulistiwa Abadi dengan memperoleh gaji setahun Rp 30.000.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp 1.200.000,00 setahun. Abdul Kadir menikah tetapi belum mempunyai anak. PPh Pasal 21 terutang dipotong oleh PT Khatulistiwa Abadi (sesuai formulir 1721 A1) untuk tahun 2010 adalah sebagai berikut:
Penghasilan Bruto
Gaji 30.000.000
Pengurang
a.Biaya Jabatan 5 % x 30.000.000 1.500.000
b.Iuran Pensiun 1.200.000
Jumlah Pengurang 2.700.000
Pengahasilan Neto 27.300.000
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
a.Wajib Pajak sendiri 15.840.000
b.Status Kawin 1.320.000
Jumlah PTKP 17.160.000
Penghasilan Kena Pajak 10.140.000
PPh Pasal 21 terutang
5 % x 10.140.000 507.000
Pada tahun 2010, Abdul Kadir tidak memiliki penghasilan lain selain penghasilan diatas. Sebagai seorang muslim yang taat, Abdul Kadir membayar zakat profesi kepada BAZNAZ dengan jumlah Rp 750.000 (2,5% x 30.000.000)
Maka untuk penghitungan PPh terutang serta pajak yang kurang atau lebih bayar dalam SPT Tahunan Abdul Kadir tahun 2010 apabila pada tahun 2010 Abdul Kadir menghendaki zakat yang telah dibayarkan dapat dikurangkan adalah sebagai berikut:
Penghasilan Neto dari pekerjaan (sesuai form 1721 A1) 27.300.000
Zakat atas penghasilan (2,5% X 27.300.000) 682.500
Penghasilan Neto setelah zakat atas penghasilan 26.617.500
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
c.Wajib Pajak sendiri 15.840.000
d.Status Kawin 1.320.000
Jumlah PTKP 17.160.000
Penghasilan Kena Pajak 9.457.500
PPh Pasal 21 terutang
5 % x 9.457.500 472.850
Kredit Pajak: PPh Pasal 21 (sesuai form 1721 A1) 507.000
PPh Lebih Bayar (34.150)
Kelebihan bayar sebesar Rp 34.150,- bisa direstitusi oleh Abdul Kadir melalui mekanisme pengembalian pendahauluan berdasarkan Pasal 17D KUP tanpa perlu melalui proses pemeriksaan.

e-Filling, Pelaporan SPT Online dan Real Time

2011-01-25T15:10:00.000+07:00

Nama : Ari Arfian Prasetya
NPM : 0900070007

E-Filing adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan yang dilakukan melalui sistem online dan real time.
Penggunaan e-filling diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-47/PJ/2008 Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Dan Penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan Secara Elektronik (E-Filing) Melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP). Application Service Provider (ASP) yang dimaksud adalah Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi yang telah ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai perusahaan yang dapat menyalurkan penyampaian Surat Pemberitahuan secara elektronik ke DJP. ASP yang telah ditunjuk DJP sampai saat ini adalah:
1.http://www.pajakku.com
2.http://www.laporpajak.com
3.http://www.layananpajak.com
4.http://www.spt.co.id

Tata Cara Penyampaian SPT secara e-Filling:
1)Wajib Pajak harus memiliki Electronic Filing Identification Number (e-FIN) terlebih dahulu. e-FIN dapat diperoleh di Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar berdasarkan surat permohonan Wajib Pajak (format surat permohonan dapat dilihat pada Lampiran I Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-47/PJ/2008).

2)Setelah mendapatkan e-FIN, Wajib Pajak harus mendaftarkan diri melalui website pada satu atau beberapa Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.

3)Setelah mendaftarkan diri melalui website ASP, Wajib Pajak akan memperoleh Digital Certificate (DC) dari Direktorat Jenderal Pajak melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) dimana Wajib Pajak mendaftarkan diri. Digital Certificate (DC) seterusnya akan digunakan sebagai alat yang berfungsi sebagai pengaman data Wajib Pajak dalam setiap proses penyampaian SPT dan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik (e-Filing) melalui suatu Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) ke Direktorat Jenderal Pajak.

4)Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) akan mengirimkan tata cara pelaksanaan e-Filing, aplikasi dan petunjuk penggunaan e-SPT dan e-SPTy, dan informasi lainnya kepada Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri melalui ASP.

5)e-SPT dan e-SPTy yang telah diisi dan dilengkapi sesuai dengan ketentuan serta dibubuhi tanda tangan elektronik atau tanda tangan digital disampaikan secara elektronik ke Direktorat Jenderal Pajak melalui suatu Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP). Tanda Tangan Elektronik atau Tanda Tangan Digital adalah suatu informasi elektronik yang di generate oleh Sistem Direktorat Jenderal Pajak.

6)Dalam hal SPT dan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan menunjukkan adanya kewajiban pembayaran pajak, Wajib Pajak wajib mencantumkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) pada e-SPT dan e-SPTy sebagai bukti pembayaran yang telah divalidasi.

7)Apabila e-SPT dan e-SPTy dinyatakan lengkap oleh Direktorat Jenderal Pajak, maka kepada Wajib Pajak akan diberikan Bukti Penerimaan Elektronik.

8)Wajib Pajak wajib menyampaikan keterangan dan/atau dokumen lain yang harus dilampirkan dalam SPT dan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan yang tidak dapat disampaikan secara elektronik ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar secara langsung atau melalui pos dengan tanda bukti pengiriman surat, atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat, (kecuali SSP lembar 3 yang dibayarkan melalui Bank Persepsi dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara sudah dicantumkan dalam e-SPT dan/atau e-SPTy) dengan surat pengantar (format surat pengantar dapat dilihat pada Lampiran II Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-47/PJ/2008) paling lama:
a)14 (empat belas) hari sejak batas terakhir pelaporan SPT dan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan dalam hal SPT dan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan disampaikan sebelum batas akhir penyampaian.
b)14 (empat belas) hari sejak tanggal penyampaian SPT dan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik dalam hal SPT dan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan disampaikan setelah lewat batas akhir penyampaian.

9)Apabila kewajiban menyampaikan keterangan dan/atau dokumen lain yang harus dilampirkan dalam e-SPT dan e-SPTy sebagaimana disampaikan melalui pos dengan tanda bukti pengiriman surat, atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat, tanggal penerimaan keterangan dan/atau dokumen lain yang harus dilampirkan dalam e-SPT dan e-SPTy adalah tanggal yang tercantum pada bukti pengiriman surat.

10)Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan Keterangan dan/atau dokumen lain yang harus dilampirkan dalam e-SPT dan e-SPTy dalam jangka waktu tersebut di atas, Wajib Pajak dianggap tidak menyampaikan SPT dan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan.

11)Apabila Wajib Pajak telah memenuhi semua prosedur diatas, maka SPT dan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan dianggap telah diterima dan tanggal penerimaan SPT sesuai dengan tanggal yang tercantum pada Bukti Penerimaan Elektronik.

Keuntungan dari Penyampaian SPT dan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik (e-Filing) antara lain:

1)Dapat dilakukan kapanpun dimanapun selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu dengan standar Waktu Indonesia Bagian Barat.

2)SPT dan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan yang disampaikan secara elektronik pada akhir batas waktu Penyampaian SPT dan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan yang jatuh pada hari libur, dianggap disampaikan tepat waktu.

3)Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) memberikan jaminan kepada Wajib Pajak bahwa SPT atau Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan beserta lampirannya yang disampaikan secara elektronik dijamin kerahasiaannya, diterima di Direktorat Jenderal Pajak secara lengkap dan real time serta diakui oleh pihak Wajib Pajak dan Direktorat Jenderal Pajak.

Penghindaran Pajak vs Penggelapan pajak

2011-01-25T15:01:00.000+07:00

Nama : Herwin Wesly Edson
NPM : 0900070034

catatan :
Artikel ringan ini semula ditulis untuk keperluan internal kantor salah satu kolega saya untuk menjelaskan kenapa sih bagian finance, acctg, pajak itu ribet banget mensyaratkan berbagai dokumen dalam setiap pengeluaran biaya promosi, marketing, entertainment dan sejenisnya. Masalah administratif bikin repot aja.. heheheh. Di setiap perusahaan pasti sering terjadi gap komunikasi antar departemen. misalnya marketing vs finance, marketing vs tax, finance vs tax, HR vs marketing dst karena benturan berbagai kepentingan dan sudut pandang. Diposting di blog dengan sedikit editing dan menghilangkan bagian penutup.
Penghindaran Pajak vs Penggelapan pajak
Pengantar
Konon, di dunia ini tidak ada sesuatu yang pasti selain pajak dan kematian. Kita hidup pasti membayar pajak dan juga pasti mati. Nyaris tidak ada tempat di dunia ini yang bebas dari pajak, kecuali kita tinggal di daerah terpencil dan tidak berhubungan dengan dunia luar sama sekali. Sejak bayi lahir ke dunia ini, mulai menggunakan berbagai barang kebutuhan hidup sehari-hari (pakaian, susu, makanan dll) semua terkena pajak. Pada saat orang tua membelanjakan uangnya untuk keperluan calon buah hati tercinta, saat itu pula kita sudah membayar pajak.
Bagi perusahaan, negara adalah “pemegang saham utama” dengan porsi sebesar 30% (tarif pajak yang berlaku). Sebelum laba dibagikan kepada para pemegang saham/owner, perusahaan terlebih dahulu diwajibkan untuk membayar 30% ke kas negara sebagai kewajiban pajak.
Bagi karyawan, demikian pula. Sebelum gaji dibayarkan kepada karyawan, sebelum kita bisa membelanjakan gaji yang kita peroleh, pada dasarnya pajak yang terutang (PPh 21) sudah harus dipotong dan disetorkan ke negara.
Pajak adalah beban bagi perusahaan
Pajak adalah beban bagi perusahaan, sehingga wajar jika tidak satupun perusahaan (wajib pajak) yang dengan senang hati dan suka rela membayar pajak. Karena pajak adalah iuran yang sifatnya dipaksakan, maka negara juga tidak membutuhkan ‘kerelaan wajib pajak’. Yang dibutuhkan oleh negara adalah ketaatan. Suka tidak suka, rela tidak rela, yang penting bagi negara adalah perusahaan tersebut telah membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lain halnya dengan sumbangan, infak maupun zakat, kesadaran dan kerelaan pembayar diperlukan dalam hal ini.
Mengingat pajak adalah beban –yang akan mengurangi laba bersih perusahaan- maka perusahaan akan berupaya semaksimal mungkin agar dapat membayar pajak sekecil mungkin dan berupaya untuk menghindari pajak. Namun demikian penghindaran pajak harus dilakukan dengan cara-cara yang legal agar tidak merugikan perusahaan di kemudian hari.
Penghindaran pajak dengan cara illegal adalah penggelapan pajak. Hal ini perbuatan kriminal, karena menyalahi aturan yang berlaku. Contoh kasus penggelapan pajak :
Melaporkan penjualan lebih kecil dari yang seharusnya, omzet 10 milyar hanya dilaporkan dalam laporan keuangan perusahaan sebesar 5 milyar misalnya.
Menggelembungkan biaya perusahaan dengan membebankan biaya fiktif;
Transaksi export fiktif,
Pemalsuan dokumen keuangan perusahaan
Jika kita analogikan pajak dengan karcis tol, Jika kita lewat jalan tol namun tidak membayar karcis tol, maka itulah penggelapan pajak. Sedangkan jika kita menghindari untuk membayar karcis tol dengan cara memilih lewat jalan biasa, maka itulah penghindaran pajak. Menghindari membayar tol (pajak) dengan cara tidak lewat jalan tol adalah cara yang legal.
Bagaimana cara menghindari Pajak
Seperti halnya dengan menghindari jalan tol (memilih jalan biasa) agar terhindar dari kewajiban membayar karcis tol, cara yang paling mudah dan legal untuk menghindari pajak adalah dengan cara menghindari transaksi yang merupakan obyek pajak, misalnya dengan tidak memperoleh penghasilan. Namun tentu saja pilihan ini tidak mungkin untuk dipilih. Tentu kita tidak mau khan hanya demi menghindari pembayaran pajak, lantas kita tidak mau memperoleh penghasilan?
Dalam ketentuan perpajakan, masih terdapat berbagai celah –loophole- yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan agar jumlah pajak yang dibayar oleh perusahaan optimal dan minimum (secara keseluruhan). Optimal disini diartikan sebagai, perusahaan tidak membayar sesuatu (pajak) yang semestinya tidak harus dibayar, membayar pajak dengan jumlah yang ‘paling sedikit’ namun tetap dilakukan dengan cara yang elegan dan tidak menyalahi ketentuan yang berlaku.
Selain menghindari transaksi yang merupakan obyek pajak, langkah-langkah penghematan pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan antara lain :
Memilih Bentuk usaha yang memiliki tarif Pajak terendah
Memaksimalkan biaya yang telah dikeluarkan agar dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan,
Memilih berbagai alternatif transaksi yang memberikan efek beban pajak terendah.
Memaksimalkan kredit pajak yang telah dibayar
Bagaimana pajak perusahaan dihitung
Pada dasarnya kewajiban pajak perusahaan dihitung berdasarkan laba bersih yang diperoleh selama satu periode (satu tahun pajak). Laba bersih perusahaan dihitung berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan.
sebagai gambaran, laporan laba rugi yang disusun oleh perusahaan :
Uraian
Jumlah (Rp)
Penjualan
10.000.000
Harga Pokok Penjualan
6.000.000
Laba Bruto
4.000.000
Biaya Operasional :

- Biaya Pemasaran (Promosi, sponsorship dll)
1.000.000
- Biaya Gaji karyawan
900.000
- Biaya Operasional lainnya
1.500.000
Sub total Biaya Operasional
3.400.000

Laba Bersih
600.000
PPh terutang – 30%
180.000
Laba Bersih setelah Pajak
420.000

Ditjen Pajak Rumuskan Standar Audit Wajib Pajak

2011-01-25T14:59:00.000+07:00

Tugas brevet Pajak
Nama : Gilang Barata
NPM : 0900070035

January 18th, 2011
Jakarta (ANTARA News) – Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan melangsungkan kesepakatan dengan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) mengenai perumusan standar dan prosedur terkait dengan insentif yang akan diberikan kepada Wajib Pajak (WP).
“Insentif itu akan diberikan kepada Wajib Pajak yang laporan keuangannya diaudit oleh kantor akuntan publik dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian, sehingga tidak perlu dilakukan pemeriksaan laporan oleh petugas pajak dan penyelesaian restitusi menjadi lebih cepat,” ujar Direktur Transformasi Proses Bisnis Ditjen Pajak Robert Pakpahan di Kantor Ditjen Pajak, Jakarta, Kamis.

Ia menjelaskan inisiatif tersebut akan diberlakukan untuk menghilangkan kelemahan dalam proses pemeriksaan yang biasanya mengundang keberatan dari Wajib Pajak, terutama dari kemungkinan kelebihan pembayaran restitusi.
“Beban pemeriksaan tinggi karena ada requirment UU bahwa permintaan restitusi lebih bayar wajib diperiksa, sehingga timbul inisiatif antara stakeholder dengan Kemenkeu untuk melakukan kerjasana dengan IAPI,” ujar Robert.
Menurut dia, kesepakatan ini akan mengurangi beban Ditjen Pajak dan memberi kesempatan bagi IAPI untuk berkontribusi dalam mengamankan penerimaan negara.
“Apalagi tingkat pemeriksaan kita akan semakin mengecil, karena pertumbuhan WP lebih besar dari pertumbuhan Sumber Daya Manusia kita,” ujarnya.
Ketua IAPI Tia Adityasih menjelaskan kesepakatan ini akan dimulai dengan proses pembuatan rumusan standar dan prosedur dengan Ditjen Pajak enam bulan mendatang.
Apabila prosedur telah terbentuk, kesepakatan ini akan mulai efektif berjalan menunggu persetujuan Menteri Keuangan melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
“Kesepakatan ini untuk mencari suatu skema akuntan publik dapat meningkatkan kepatuhan WP dalam memenuhi kewajiban. Ada batas waktu enam bulan bagi masing-masing untuk menyelesaikan tanggung jawabnya,” ujarnya.
Ia mengatakan nantinya para WP yang diperiksa merupakan WP yang berbadan hukum namun teknis pelaksanaan akan menunggu prosedur dan standar yang akan segera disepakati.
“Kita membuat aturan bagaimana akuntan publik betul-betul mengikuti aturan, kadang terhadap laporan keuangan komersil, dibutuhkan aturan-aturan perpajakan dan tidak mudah apalagi kami sudah diberikan kepercayaan untuk memberikan laporan opini Wajar Tanpa Pengecualian,” ujar Tia.
Secara keseluruhan, kesepakatan bersama ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi akuntan publik dalam rangka melakukan audit untuk penyusunan laporan keuangan fiskal Wajib Pajak, sehingga opini yang dikeluarkan oleh kantor Akuntan Publik tersebut sudah dapat mencerminkan tingkat keselarasan dengan aturan perpajakan.
Saat ini opini yang dikeluarkan oleh kantor Akuntan Publik hanyalah opini yang terkait dengan audit umum atas laporan keuangan komersial WP, belum ada opini khusus atas laporan keuangan fiskal.

ATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH

2011-01-25T14:50:00.000+07:00

T

Dasar Hukum :
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009
PMK- 72/PMK.03/2010
PER-31/PJ/2010
PER-63/PJ/2010
SE - 144/PJ/2010

Sesuai Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009 apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya. Atas kelebihan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud diatas dapat diajukan permohonan pengembalian pada akhir tahun buku. Tata cara pengembalian kelebihan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.03/2010. Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan Pajak berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah maka atas permohonannya tidak dilakukan pemeriksaan melainkan diproses melalui penelitian.
Untuk dapat ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah, Pengusaha Kena Pajak harus mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2010 tentang Tata Cara Penetapan Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah. Dalam hal Pengusaha Kena Pajak yang mempunyai satu atau lebih tempat kegiatan usaha menginginkan untuk ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah untuk setiap tempat kegiatan usahanya, maka harus mengajukan permohonan pada setiap Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan, kecuali Pengusaha Kena Pajak yang telah melakukan pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang. Permohonan tersebut diajukan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sebelum dimulainya Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan keputusan penetapan sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah atau surat pemberitahuan bahwa permohonan tidak dapat diproses paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan Wajib Pajak.

Permohonan Penetapan PKP resiko rendah harus dilampiri dengan :
a.keterangan dari instansi yang berwenang, yang dapat berupa Laporan Bulanan Kepemilikan Saham Emiten atau Perusahaan Publik dan Rekapitulasi, bagi Perusahaan Terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan saham disetornya diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
b.keterangan dari instansi yang berwenang, yang dapat berupa Akta Pendirian dan perubahannya, bagi perusahaan yang saham mayoritasnya dimiliki secara langsung oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah; atau
c.Surat Pernyataan bahwa nilai Barang Kena Pajak yang dijual pada tahun sebelumnya paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) adalah produksi sendiri dan Laporan Keuangan untuk 2 (dua) tahun pajak sebelumnya yang diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian atau Wajar Dengan Pengecualian, bagi produsen selain Perusahaan Terbuka dan BUMN/BUMD.

Pengusaha Kena Pajak yang telah ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pajak ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan dengan menggunakan :
a)Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang mencantumkan tanda permohonan pengembalian kelebihan pajak dengan cara mengisi kolom “Dikembalikan (restitusi)”; atau
b)Surat Permohonan tersendiri, apabila kolom “Dikembalikan (restitusi)” dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai tidak diisi atau tidak mencantumkan tanda permohonan pengembalian kelebihan pajak. Permohonan pengembalian kelebihan pajak diajukan dalam 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) Masa Pajak.

Terhadap permohonan pengembalian kelebihan pajak sebagaimana dimaksud pada butir 5 dilakukan penelitian atas :
a)kebenaran pemenuhan ketentuan Pasal 9 ayat (4b) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009;
b) kelengkapan Surat Pemberitahuan dan lampiran-lampirannya;
c) kebenaran penulisan dan penghitungan pajak; dan
d) kebenaran pembayaran pajak yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak setelah melakukan penelitian atas permohonan pengembalian kelebihan pajak, menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap.

SKPPKP tersebut diatas tidak diterbitkan dalam hal:
a)hasil penelitian menyatakan Pengusaha Kena Pajak tidak memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (4b) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009;
b) hasil penelitian menyatakan tidak lebih bayar;
c) lampiran Surat Pemberitahuan tidak lengkap; dan/atau
d) pembayaran pajak tidak benar.

Dalam hal SKPPKP tidak diterbitkan maka:
a. kepada Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah diberikan pemberitahuan secara tertulis dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; dan
b. permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diproses berdasarkan ketentuan Pasal 17B Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

Bila dibandingkan dengan ketentuan permohonan pengembalian Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku sebelum ketentuan ini yaitu PER-48/PJ/2008 dimana jangka waktu permohonan pengembalian Pajak Pertambahan Nilai adalah 12 sejak permohonan diterima kecuali untuk PKP patuh jangka waktunya 1 bulan maka Permohonan melalui PKP berisiko rendah ini merupakan langkah nyata dari Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan pelayanan prima kepada wajib pajak.

Disusun Oleh :
Nama : Joko Subagiyo
NPM : 09000700 21

PENGADILAN PAJAK

2011-01-25T14:48:00.000+07:00

Disusun Oleh
Nama : Masruf Abdillah
NPM : 0900070024

Pengadilan pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak, yang berkedudukan di ibukota Negara. Badan Peradilan pajak yang dimaksud dalam UU KUP adalah Pengadilan Pajak, yang merupakan Badan Peradilan Khusus yang dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang diatur dengan undang undang sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004. Payung hukum dari Pengadilan Pajak adalah Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 pengadilan pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus sengketa pajak, yaitu sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Yang dimaksud pajak disini adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, termasuk Bea Masuk dan Cukai dan Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sengketa yang dapat diajukan ke Pengadilan Pajak :
1.Banding yang merupakan merupakan kelanjutan dari proses hukum apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak merasa tidak mendapatkan keadilan dari Surat Keputusan Keberatan atau sesuai Undang Undang yang berlaku.
2.Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, antara lain :
Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;
Keputusan Pencegahan dalam rangka penagihan pajak
Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam hal pengajuan keberatan dan proses penyelesaian keberatan; atau
Penerbitan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan, hanya dapat diajukan kepada Badan Peradilan Pajak
3.Peninjauan Kembali merupakan Upaya hukum terakhir apabila Wajib Pajak merasa belum memperoleh keadilan atas putusan pengadilan pajak. Peninjauan Kembali ini diajukan melalui Sekretariat Pengadilan Pajak untuk diteruskan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung yang akan meyidangkan dan memutuskan perkaran Peninjauan Kembali tersebut.

Dalam mengajukan perkara untuk disidang di Pengadilan Pajak Pemohon harus mengikuti Tata Cara Proses Pengajuan yang terdiri dari dua yaitu Proses Acara Cepat dan Proses Acara biasa. Proses Acara Cepat dilakukan oleh Majelis atau Hakim Tunggal yang dilakukan untuk sengketa yang bukan wewenang Pengadilan Pajak, adanya kesalahan tulis dan /atau hitung dalam putusan Pengadilan Pajak atau dalam hal sengketa yang tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemeriksaan dengan Acara Biasa merupakan proses pemeriksaan perkara pada umumnya. Dibawah ini akan dijelaskan proses Pemeriksaan dengan Acara Biasa :

Proses Pengajuan Banding Acara Biasa:
1.Pemohon banding mengirimkan Surat Permohonan Banding (SPB) selambat-lambatnya 3 bulan sejak menerima SK Keberatan atau sesuai UU yang bersangkutan kepada Sekretariat Pengdilan Pajak (Set PP).
2.Sekretariat Pengadilan Pajak akan mengirimkan Surat Permohonan Banding (SPB) selambat lambatnya 14 hari kerja sejak menerima SPB dari Pemohon banding kepada Pejabat Terbanding.
3.Pejabat Terbanding mengirimkan Surat Uraian Banding (SUB) selambatnya 3 bulan sejak menerima SBP kepada Set PP.
4.Set PP mengirimkan salinan SUB selambatnya 14 hari sejak menerima SUB dari Pejabat Terbanding kepada Pemohon banding.
5.Pemohon banding mengirimkan Surat bantahan (SBt) selambatnya 30 hari sejak menerima salinan SUB kepada set PP.
6.Set PP mengirimkan salinan SUB selambatnya 14 hari sejak menerima SUB dari Pemohon banding kepada Pejabat terbanding.
7.Ketua Pengadilan menunjuk Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara sengketa terkait.
8.Majelis hakim mulai bersidang 6 bulan sejak diterimanya SPB
9.Majelis hakim memutus perkara dalam jangka waktu 12 bulan sejak SPB diterima
10.Set PP mengirimkan salinan Putusan selambatnya 30 hari sejak putusan diucap.
11.Pemohoan banding dan Pejabat Terbanding melaksanakan putusan selambatnya 30 hari sejak menerima salinan putusan.

Proses Pengajuan Gugatan Acara Biasa:
1.Penggugat mengirimkan Surat Gugatan (SG) selambatnya 14 hari atau 30 hari sejak menerima SK Keberatan atau sesuai UU yang bersangkutan kepada Sekretariat Pengadilan Pajak (Set PP).
2.Set PP mengirimkan SBP selambatnya 14 hari sejak menerima SG dari Penggugat kepada Pejabat Tergugat.
3.Pejabat Tergugat mengirimkan Surat Tanggapan (ST) selambatnya 1 Bulan sejak menerima SG kepada Set PP.
4.Set PP mengirimkan salinan ST selambatnya 14 hari sejak menerima ST dari Tergugat kepada Penggugat.
5.Penggugat mengirimkan Surat Bantahan (SBt) selambatnya 30 hari sejak menerima Salinan ST kepada Set PP.
6.Set PP mengirimkan salinan SBt selambatnya 14 hari sejak menerima SPB dari Penggugat kepada tergugat.
7.Ketua Pengadilan menunjuk Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara sengketa terkait.
8.Majelis hakim mulai bersidang 3 bulan sejak diterimanya SG.
9.Mejelis hakim memutus perkara dalam jangka waktu 8 bulan sejak SG diterima.
10.Sekretariat Pengadilan Pajak mengirimkan salinan Putusan selambatnya 30 hari sejak Putusan diucap.
11.Penggugat dan tergugat melaksanakan putusan selambatnya 30 hari sejak menerima salinan putusan.

Proses Peninjauan Kembali :
a.Pemohoan Peninjauan Kembali mengirimkan Surat Permohonan PK (SPPK) selambatnya 3 bulan sejak menerima Putusan atau sesuai UU yang bersangkutan kepada Sekretariat Pengadilan Pajak (Set PP).
b.Sekretariat Pengadilan Pajak (Set PP) mengirimkan salinan SPPK selambatnya 14 hari sejak menerima SPPK dari Pemohon PK kepada Termohon PK.
c.Termohon PK mengirimkan Jawaban (kontra Memori) selambatnya 1 bulan sejak menerima SG kepada secretariat Pengadilan Pajak.
d.Sekretariat Pengadilan Pjaka mengirimkan jawaban (Kontra memori) selambatnya 14 hari sejak menerima SG dari termohon PK kepada Pemohon PK.
e.Sekretariat Pengadilan Pajak mengirimkan berkas-berkas tersebut dalam bundel A + bundel B kepada Mahkamah Agung (MA). MA menunjuk Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara sengketa terkait.
f.Majelis Hakim Mahkamah Agung memutus perkara dalam waktu 6 bulan sejak keterangan tambahan diterima.
g.Mahkamah Agung mengirim salinan Putusan PK- Bundel A kepada Sekretariat Pengadilan Pajak 30 hari sejak Putusan dibuat.
h.Sekretariat Pengadilan Pajak mengirimkan salinan Putusan PK kepada Pemohon dan Termohon PK selambatnya 30 hari sejak menerima salinan Putusan PK dari Mahkamah Agung.
Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hUkum tetap. Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim. Putusan tersebut dapat berupa : menolak; mengabulkan sebagian atau seluruhnya; menambah pajak yang harus dibayar; tidak dapat diterima; membetulkan kesalahan tulis dan/kesalahan hitung; dan/atau membatalkan. Terhadap putusan tersebut tidak dapat lagi diajukan gugatan, banding, atau kasasi. Putusan tersebut dapat diajukan Peninjauan Kembali dalam hal didasarkan pada suatu kebohongan, terdapat bukti baru, ada bagian dari tuntutan yang belum diputus tampa dipertimbangkan sebab-sebanya atau terdapat putusan yang nyata-nyata tidak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber Artikel:
Undang-undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata cara perpajakan STDD Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009
Situs resmi sekretariat pengadilan pajak http://www.setpp.depkeu.go.id
Artikel dari Nisa Istiani, S.H., MLI. Judul Menelaah Keberadaan Pengadilan Pajak.
Modul Diklat Teknis Subtantif Spesialisasi Juru Sita Pajak yang disusun Oleh Ida Zuraida, SH, LLM.

PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Yang Membebani APBN atau APBD

2011-01-25T14:44:00.001+07:00

Ditulis oleh: Muhammad Ismail Marzuqi (0900070027)

Sebagaimana ketentuan pasal 21 UU Pajak Pengasilan, bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan wajib melakukan pemotongan pajak atas penghasilan yang dibayarkan tersebut. Sementara dana yang dibayarkan tersebut berasal dari dana APBN atau APBD yang telah tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing satuan kerja. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang menjadi beban APBN atau APBD merupakan PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah atas beban APBN atau APBD.

Penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang menjadi beban APBN atau APBD meliputi penghasilan tetap dan teratur bagi:
1.Pejabat Negara, untuk:
1.gaji dan tunjangan lain yang sifatnya tetap dan teratur setiap bulan; atau
2.imbalan tetap sejenisnya
yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2.PNS, Anggota TNl, dan Anggota POLRl, untuk gaji dan tunjangan lain yang sifatnya tetap dan teratur setiap bulan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3.Pensiunan, untuk uang pensiun dan tunjangan lain yang sifatnya tetap dan teratur setiap bulan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Ditanggung Pemerintah berarti negara memberikan penghasilan kepada pegawainya berupa tunjangan pajak pengasilan (511125) yang besarnya sama dengan PPh pasal 21 yang dipotong (411121). Hal ini tentunya berimbas pada meningkatnya belanja negara dalam tahun anggaran yang berjalan. Adapun besarnya PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah adalah sebagaimana Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung Pemerintah dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan atas jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak. tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah:
Lapisan Penghasilan Kena Pajak
Tarif Pajak
sampai dengan Rp 50.000.000,00
(lima puluh juta rupiah)
5% (lima persen)

di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)

15%(lima belas persen)
di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
25% (dua puluh lima persen)
di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

30% (tiga puluh persen)
Perhitungan PPh pasal 21 tersebut terhitung bersamaan dengan perhitungan daftar penghasilan pegawai secara otomatis (telah disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan terkait) melalui aplikasi Gaji Pokok PNS yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.
Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2011 Tanggal 31 Desember 2010, Dalam hal Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang dibebankan pada APBN atau APBD dikenai tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 lebih tinggi sebesar 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Pejabat Negara, PNS, Anggota TN!, Anggota POLRI, dan Pensiunannya yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
Tambahan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar 20% (dua puluh persen) tersebut dipotong dari penghasilan yang diterima Pejabat Negara, PNS. Anggota TN!, Anggota POLRI, dan Pensiunannya, dan tidak lagi Ditanggung oleh Negara sehingga akan mengurangi gaji bersih pegawai tersebut.

PPh Pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain
Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 tahun 2010 dan mulai berlaku sejak 1 Januari 2011, Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang atas penghasilan selain penghasilan tetap dan teratur setiap bulan berupa honorarium atau imbalan lain dengan nama apapun yang menjadi beban APBN atau APBD, dipotong oleh bendahara pemerintah yang membayarkan honorarium atau imbalan lain tersebut, dengan tarif:
1.sebesar 0% (nol persen) dari jumlah bruto honorarium atau imbalan lain bagi PNS Golongan I dan Golongan II, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Tamtama dan Bintara, dan Pensiunannya;
2.sebesar 5% (lima persen) dari jumlah bruto honorarium atau imbalan lain bagi PNS Golongan Ill, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Pertama, dan Pensiunannya;
3.sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto honorarium atau imbalan lain bagi Pejabat Negara. PNS Golongan IV, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Menengah dan Perwira Tinggi, dan Pensiunannya
.

Pemblokiran dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada Bank dalam rangka penagihan pajak dengan Surat Paksa

2011-01-25T14:41:00.001+07:00

Asep Rusdiana

Sebagaimana kita tahu, pajak merupakan salah satu pilar utama penopang penerimaan negara dalam APBN yang dimanfaatkan untuk melaksanakan pemerintahan dan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemungutan pajak merupakan salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Pada prakteknya kadangkala dapat dijumpai adanya Wajib Pajak yang belum atau tidak mempunyai kesadaran untuk membayar pajaknya, entah karena kurangnya pemahaman terhadap peraturan perpajakan ataupun karena sebab lainnya yang lebih serius. Oleh karenanya, DJP telah meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak dengan menyediakan fasilitas Pengawasan dan Konsultasi yang dilakukan demi meningkatkan pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan. Sehingga dengan demikian diharapkan seiring meningkatnya pemahaman Wajib Pajak, maka dapat meningkatkan penerimaan pajak itu sendiri.
Namun pada kenyataannya, masih banyak Wajib Pajak yang belum melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya. Maka dari itu, demi terciptanya penegakan hukum kepada Wajib Pajak yang tidak mau membayar pajak karena sebab lain dapat dilakukan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana tercantum dalam UU No 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan surat Paksa.
Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, melaksanakan penyitaan, menjual barang yang telah disita, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyanderaan.
Sementara yang dimaksud dengan Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Sesuai dengan SE-13/PJ.75/1998, jadwal pelaksanaan penagihan pajak dapat dilihat pada tabel berikut:
No.
Jenis Tindakan
Waktu Pelaksanaan
1.
Penerbitan Surat Teguran
setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran
2.
Penerbitan Surat Paksa
Setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya Surat Teguran
3.
Penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP)
Setelah lewat waktu 2 kali 24 (dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa diberitahukan kepada Penanggung Pajak
4.
Pengumumuman Lelang
Setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan.
5.
Penjualan/Pelelangan Barang Sitaan
Setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman lelang

Dalam artikel ini, penulis akan membahas lebih rinci tentang salah satu jenis tindakan penagihan yang dilakukan DJP, yakni proses penyitaan dalam rangka penagihan pajak.
Penyitaan dapat dilakukan terhadap barang bergerak maupun harta tidak bergerak seperti mobil, perhiasan, uang tunai, tanah dan bangunan. Selain barang tersebut di atas, penyitaan juga dapat dilakukan terhadap harta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada Bank seperti deposito berjangka, tabungan, rekening koran/giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
Harta yang telah disita ini akan dijadikan jaminan pelunasan utang pajak sekaligus biaya penagihan pajaknya. Jika utang pajak tidak dilunasi, maka terhadap harta yang disita baik yang bergerak maupun tidak begerak akan dilakukan lelang, dan jika harta tersebut merupakan harta kekayaan yang tersimpan pada bank, maka akan dilakukan pemindahbukuan dari rekening Penanggung Pajak ke rekening kas negara. Khusus Penyitaan terhadap harta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan di Bank, harus didahului dengan Pemblokiran Rekening Penanggung Pajak.

Tata cara pemblokiran rekening sendiri diatur berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 563/KMK.04/2000 tentang Pemblokiran dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada Bank dalam rangka penagihan pajak dengan Surat Paksa sebagai berikut :
1. Pemblokiran rekening diajukan oleh Pejabat, dalam hal ini Kepala Kantor Pelayanan Pajak kepada pimpinan bank tempat harta kekayaan Penanggung Pajak tersimpan disertai dengan salinan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP).
2. Pimpinan bank atau pejabat bank yang ditunjuk wajib melaksanakan pemblokiran terhadap harta kekayaan Penanggung Pajak seketika setelah menerima permintaan pemblokiran dari Kepala KPP.
3. Pimpinan bank atau pejabat bank yang ditunjuk membuat berita acara pemblokiran yang tindasannya disampaikan kepada Penanggung Pajak dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang meminta pemblokiran.
4. Sebelum dilakukan penyitaan atas harta kekayaan Penanggung Pajak yang diblokir tersebut, Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak agar menggunakan harta yang diblokir tersebut untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajaknya. Dalam hal ini, maka Kepala Kantor Pelayanan Pajak melalui Jurusita Pajak mengajukan permintaan pemindahbukuan dan pencabutan pemblokiran kepada Bank.
Namun bila Penanggung Pajak tidak mengajukan permohonan sebagaimana tersebut dalam poin 4 (empat) diatas, maka Kepala Kantor Pelayanan Pajak melalui Jurusita Pajak menindaklanjuti pemblokiran rekening tersebut dengan melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan yang tersimpan dalam rekening Penangngung Pajak. Adapun tata cara penyitaan rekening Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank dilaksanakan sebagai berikut :
1. Jurusita Pajak setelah menerima Berita Acara Pemblokiran memerintahkan kepada Penanggung pajak untuk memberi kuasa kepada Bank agar memberitahukan saldo kekayaannya yang tersimpan pada bank tersebut kepada Jurusita Pajak;
2. Dalam hal Penanggung Pajak tidak memberikan kuasa kepada Bank atau menolak memberikan kuasa, Kepala Kantor Pelayanan Pajak meminta Gubernur Bank Indonesia melalui Menteri Keuangan untuk memerintahkan bank memberitahukan saldo kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank dimaksud kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak;
3. Setelah saldo kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank diketahui, Jurusita Pajak melaksanakan penyitaan;
4. Jurusita Pajak membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita, dan ditandatangani oleh Jurusita Pajak, saksi-saksi dan pimpinan bank atau pejabat bank yang ditunjuk;
5. Jurusita Pajak menyampaikan salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita kepada Penanggung Pajak dan pimpinan bank yang bersangkutan.

Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak penyitaan, Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, Kepala Kantor Pelayanan Pajak segera meminta kepada pimpinan bank untuk memindahbukukan harta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank ke kas negara sejumlah yang tercantum dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita. Setelah penyitaan dilakukan, selanjutnya dilakukan proses pencabutan sita yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak berdasarkan Surat Pencabutan Sita yang diterbitkan oleh Kepala Kantor dan tembusannya disampaikan kepada pimpinan bank yang bersangkutan.
Demikian dapat penulis gambarkan secara umum proses penagihan pajak melalui pemblokiran dan penyitaan rekening Penanggung Pajak. Adapun dalam kenyataannya akan dijumpai banyak hambatan dalam proses ini, seperti adanya Pimpinan Bank yang kurang memahami prosedur pemblokiran ini, dan lain-lain.
Meski mungkin banyak hambatan dalam pelaksanaannya, namun proses penyitaan terhadap harta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada Bank ini dirasa lebih efektif dan efisien dibanding dengan penyitaan terhadap harta lainnya.

Tata Cara Penggantian dan Pembetulan Faktur Pajak

2011-01-19T08:14:00.000+07:00

Nama : Aan Septian
NPM : 0900070001

Tata Cara Penggantian dan Pembetulan Faktur Pajak

A. Saat Pembuatan Faktur Pajak

Faktur Pajak harus dibuat pada :
1.Saat penyerahan BKP dan/atau JKP;
2.Saat penerimaan pembayaran dalam hal pembayaran terjadi sebelum terjadinya penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP;
3.Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan:atau
4.Saat PKP rekanan menyampaikan tagihan kepada Bendahara Pemerintah sebagai Pemungut PPN.

B. Saat Pembuatan Faktur Pajak Gabungan

Faktur Pajak Gabungan harus dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan BKP dan/atau JKP

C. Tata Cara Penggantian Faktur Pajak Yang Hilang

Atas faktur pajak yang hilang dapat dilakukan penggantian dengan cara sebagai berikut:
1.Pengusaha Kena Pajak Pembeli atau Penerima Jasa Kena Pajak dapat mengajukan permohonan tertulis untuk meminta copy dari faktur pajak yang hilang kepada Pengusaha Kena Pajak Penjual atau Pemberi Jasa Kena Pajak dengan tembusan kepada Kantor Pelayanan Pajak di tempat Pengusaha Kena Pajak Pembeli atau Penerima Jasa Kena Pajak di tempat Pengusaha Kena Pajak Penjual atau Pemberi Jasa Kena Pajak dikukuhkan.
2.Berdasar permohonan dari Pengusaha Kena Pajak pembeli atau penerima Jasa Kena Pajak, Pengusaha Kena Pajak penjual atau pemberi Jasa Kena Pajak membuat copy dari arsip Faktur Pajak yang disimpan oleh Pengusaha Kena Pajak penjual atau pemberi Jasa Kena Pajak, untuk dilegalisir oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak Penjual atau Pemberi Jasa Kena Pajak dikukuhkan.
Copy dibuat dalam rangkap 2 (dua), yaitu :
Lembar ke-1 : Diserahkan ke Pengusaha Kena Pajak pembeli atau penerima jasa Kena Pajak melalui Pengusaha Kena Pajak penjual atau pemberi Jasa Kena Pajak.
Lembar ke-2 : Arsip kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
3.Legalisir diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak penjual atau pemberi Jasa Kena Pajak dikukuhkan setelah meneliti arsip Faktur Pajak dan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dari Pengusaha Kena Pajak penjual atau pemberi Jasa Kena Pajak tersebut.
4.Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak pembeli atau penerima jasa Kena Pajak dikukuhkan wajib melakukan penelitian atas Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dari Pengusaha Kena Pajak pembeli atau penerima jasa Kena Pajak untuk meyakinkan bahwa Faktur Pajak yang dilaporkan hilang tersebut sudah dikreditkan sebagai Pajak Keluaran.

D. Tata Cara Pembetulan Faktur Pajak Yang Rusak Atau Cacat Atau Salah
Dalam Pengisian Atau Salah Dalam Penulisan.
1.Atas permintaan Pengusaha Kena Pajak pembeli atau penerima Jasa Kena Pajak atau atas kemauan sendiri, Pengusaha Kena Pajak penjual atau pemberi Jasa Kena Pajak membuat Faktur Pajak Pengganti terhadap Faktur Pajak yang rusak, cacat, salah dalam pengisian atau salah dalam penulisan.
2.Pembetulan Faktur Pajak yang rusak, cacat, salah dalam pengisian atau salah dalam penulisan tidak diperkenankan dengan cara menghapus, atau mencoret, atau dengan cara lain, selain dengan cara membuat Faktur Pajak Pengganti sebabaimana dimaksud dalam butir 1.
3.Penerbitan dan peruntukan Faktur Pajak Pengganti dilaksanakan seperti penerbitan dan peruntukan Faktur Pajak yang biasa sesuai dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
4.Faktur Pajak Pengganti sebagaimana dimaksud pada butir 1, diisi berdasrakan keterangan yang seharusnya dan dilampiri denga Faktur Pajak yang rusak, cacat, salah dalam penulisan atau dalam pengisian tersebut.
5.Pada Faktur Pajak Pengganti sebagaimana dimaksud pada butir 1, dibubuhkan cap yang mencantumkan Kode dan Nomor Seri serta tanggal Faktur Pajak yang diganti tersebut. Pengusaha Kena Pajak dapat membuat cap tersebut seperti contoh berikut. Kode dan Nomor Seri serta tanggal Faktur Pajak yang diganti dapat diisi dengan cara manual.

Faktur Pajak yang diganti :
Kode dan Nomor Seri : .................................................................................
Tanggal : .................................................................................

6.Penerbitan Faktur Pajak Pengganti mengakibatkan adanya kewajiban untuk membetulkan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai pada Masa Pajak terjadinya kesalahan pembuatan Faktur Pajak tersebut.
7.Faktur Pajak Pengganti dilaporkan dalam Surat pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai pada :
a.Masa Pajak yang sama dengan masa pajak dilaporkannya Faktur Pajak yang diganti, dengan mencantumkan nilai setelah penggantian; dan
b.Masa Pajak diterbitkannya Faktur Pajak Pengganti tersebut dengan mencantumkan nilai 0 (nol) pada kolom DPP, PPN dan PPn BM, untuk menjaga Urutan Faktur Pajak Standar yang diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak.
8.Pelaporan Faktur Pajak Pengganti pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada pada butir 7 huruf a dan b, harus mencantum Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang diganti pada kolom yang telah ditentukan.

E. Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak

1.Dalam hal terjadi pembatalan transaksi penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya telah diterbitkan, maka Faktur Pajak tersebut harus dibatalkan.
2.Pembatalan transaksi harus didukung oleh bukti atau dokumen yang membuktikan bahwa telah terjadi pembatalan transaksi. Bukti dapat berupa pembatalan kontrak atau dokumen lain yang menunjukkan telah terjadi pembatalan transaksi.
3.Pengusaha Kena Pajak Penjual yang melakukan pembatalan Faktur Pajak harus memiliki bukti dari Pengusaha Kena Pajak Pembeli yang menyatakan bahwa transaksi dibatalkan.
4.Faktur Pajak yang dibatalkan harus tetap diadministrasi (disimpan) oleh Pengusaha Kena Pajak Penjual yang menerbitkan Faktur Pajak tersebut.
5.Pengusaha Kena Pajak Penjual yang membatalkan Faktur Pajak harus mengirimkan surat pemberitahuan dan copy dari Faktur Pajak yang dibatalkan ke Kantor Pelayan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak Penjual dikukuhkan dan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak Pembeli dikukuhkan.
6.Dalam hal Pengusaha Kena Pajak Penjual belum melaporkan Faktur Pajak yang dibatalkan di dalam Surat Pemberitahua Masa Pajak Pertambahan Nilai, maka Pengusaha Kena Pajak Penjual harus tetap melaporkan Faktur Pajak tersebut dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dengan mencantumkan nilai 0 (nol) pada kolom DPP, PPN atau PPn BM.

PROSEDUR & TATA CARA PENELITIAN SSP ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ ATAU BANGUNAN

2011-01-19T08:12:00.000+07:00

A.DASAR HUKUM

1. PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-26/PJ/2010 TENTANG TATA CARA PENELITIAN SSP ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ ATAU BANGUNAN
2. SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 81/PJ/2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-26/PJ/2010 TENTANG TATA CARA PENELITIAN SURAT SETORAN PAJAK ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

B.PROSEDUR PENELITIAN

Terhadap pembayaran SSP atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan dilakukan penelitian oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang wilayah kerjanya meliputi letak tanah dan/atau bangunan yang dialihkan haknya.

Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penelitian SSP tersebut adalah sebagai berikut:

1.Penerimaan berkas permohonan penelitian dari wajib pajak.

a.Petugas TPT mengecek kelengkapan dokumen penyampaian formulir penelitian SSP atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, yang terdiri dari :

* Surat Setoran Pajak Lembar ke-1 yang sudah tertera Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Nomor Transaksi Bank/Nomor Transaksi Pos/Nomor Penerimaan Potongan serta foto kopinya;
* foto kopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atau Surat Tanda Terima Setoran/Struk ATM bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan/bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan lainnya atas tanah dan/atau bangunan yang dialihkan haknya;
* foto kopi faktur/bukti penjualan atau bukti penerimaan uang dalam hal pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dilakukan dengan cara penjualan; dan
* foto kopi surat kuasa dan kartu identitas yang diberi kuasa dalam hal pengajuan formulir penelitian Surat Setoran Pajak dikuasakan.

b.Atas penyampaian formulir penelitian SSP yang telah dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1), diterima dan diberikan tanda terima kepada Wajib Pajak.

c. Berkas penelitian SSP yang telah diterima selanjutnya diteruskan ke Seksi Pelayanan.

2.Penelitian SSP di seksi pelayanan

Tahapan ini dilakukan oleh petugas yang ditunjuk sebagai peneliti SSP.

a.Petugas Peneliti SSP meneliti kebenaran isian pada formulir penelitian SSP. Unsur-unsur yang diteliti antara lain :

Data Modul Penerimaan Negara (MPN)
Petugas Peneliti SSP mengecek Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan mencocokkan jumlah pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) yang tercantum dalam SSP lembar ke-1 dengan data MPN. Dalam hal diperlukan, bisa melakukan konfirmasi ke Bank/Pos Persepsi yang bersangkutan.

Nomor Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (NOP)
Petugas Peneliti SSP mencocokkan NOP yang dicantumkan dalam Surat Setoran Pajak dengan NOP yang tercantum dalam foto kopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atau Surat Tanda Terima Setoran (STTS)/bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PPB) lainnya.

Besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bumi per meter persegi
Petugas Peneliti SSP meneliti NJOP bumi per meter persegi yang dialihkan haknya sesuai dengan Basis Data PBB.

Besarnya NJOP bangunan per meter persegi
Petugas Peneliti SSP meneliti NJOP Bangunan per meter persegi yang dialihkan haknya sesuai dengan Basis Data PBB.

Penghitungan PPh

Petugas Peneliti SSP meneliti kebenaran penghitungan dasar pengenaan PPh dengan membandingkan nilai pengalihan sebenarnya sebagaimana tercantum dalam foto kopi faktur/bukti penjualan atau bukti penerimaan uang dengan NJOP.

b.Apabila setelah dilakukan penetian,ternyata diperlukan penelitian lapangan, Kepala KPP Pratama menerbitkan Surat Tugas penelitian lapangan.

c. Dalam hal dilakukan penelitian lapangan, penelitian tersebut dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Penilai atau petugas lain yang ditunjuk.

d. Kepala KPP Pratama dapat menetapkan kriteria dilakukannya penelitian lapangan dengan tetap mempertimbangkan ketentuan jangka waktu penyelesaian penelitian SSP, misalnya terdapat bangunan yang belum masuk dalam basis data PBB.

e. Dalam hal berdasarkan penelitian ternyata PPh dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan belum dibayar ke Kas Negara atau PPh yang telah dibayar oleh Wajib Pajak masih kurang dari yang seharusnya dibayar, maka :

· SSP lembar ke-1 dan fotokopinya tidak dibubuhkan stempel penelitian SSP;

· berkas penelitian SSP yang disampaikan oleh Wajib Pajak dikembalikan (kecuali formulir penelitian SSP dan foto kopi SSP) disertai surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak.

f. Terhadap SSP yang sudah diteliti, diberikan stempel dengan bentuk stempel sebagaimana ditetapkan untuk kemudian diserahkan kepada Kepala Seksi Pelayanan untuk ditandatangani.

g. Apabila pembayaran PPh dari pengalihan hak atas satu unit tanah dan/atau bangunan dilakukan dengan lebih dari satu SSP (misal karena pembayaran dilakukan secara angsuran), maka:

· stempel penelitian SSP dibubuhkan pada SSP yang terakhir dan foto kopinya;

· dibuat Rekapitulasi Data SSP

C. KESIMPULAN

Penelitian SSP yang dilakukan oleh masing-masing KPP Pratama sesuai dengan letak tanah dan/ atau bangunan yang dialihkan haknya memang sangat diperlukan.Beberapa manfaat yang diperoleh dengan dilakukannya penelitian SSP tersebut adalah:

1. memastikan bahwa jumlah pajak yang yang disetorkan sudah sesuai dengan jumlah terutangnya.
2. memastikan bahwa pajak tersebut benar telah disetorkan/diterima oleh bank tempat pembayaran.
3. adanya kontrol dan pengawasan yang lebih bagus terhadap SSP atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan

KONTRIBUSI PERPAJAKAN TERHADAP PENERIMAAN DALAM NEGERI

2011-01-19T08:05:00.002+07:00

Nama : Iyan Budiawan
NPM : 0900070019

Dalam periode 2005–2009, penerimaan dalam negeri mengalami pertumbuhan rata-rata 14,4 persen. Beberapa indikator makroekonomi yang berpengaruh pada meningkatnya penerimaan dalam negeri dalam periode tersebut adalah :

1. Tren pertumbuhan ekonomi yang meningkat, yaitu dari 5,7 persen pada tahun 2005, menjadi 6,0 persen pada tahun 2008, meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2009.
2. Perkembangan ICP yang cenderung meningkat dari USD51,8 per barel pada tahun 2005 hingga mencapai USD96,8 per barel pada tahun 2008, dan USD61,6 per barel pada tahun 2009.
3. Fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang sempat mengalami depresiasi pada periode tahun 2005–2009. Selain itu, keberhasilan penerapan kebijakan perpajakan dan PNBP juga turut mendorong peningkatan penerimaan dalam negeri.

Memasuki tahun 2010, kondisi perekonomian Indonesia diperkirakan mampu mencapai pertumbuhan 5,8 persen, lebih tinggi bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2009 yang hanya mencapai 4,5 persen. Berdasarkan perkiraan pertumbuhan ekonomi tersebut, dan juga didukung oleh tingginya perkiraan ICP yang mencapai USD80 per barel, penerimaan dalam negeri ditargetkan sebesar Rp990,5 triliun dalam APBN-P tahun 2010, terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp743,3 triliun dan PNBP Rp247,2 triliun. Jumlah tersebut berarti 16,9 persen lebih tinggi dari realisasi tahun sebelumnya.

Sebagai komponen utama, penerimaan perpajakan mengalami pertumbuhan rata-rata 15,6 persen, sedangkan PNBP tumbuh rata-rata 11,5 persen dalam periode 2005-2009. Beberapa faktor utama yang mendukung meningkatnya penerimaan perpajakan adalah terciptanya kondisi fundamental makroekonomi yang cukup stabil dan pelaksanaan kebijakan modernisasi perpajakan, kepabeanan dan cukai.

Dilihat dari sumbernya, penerimaan perpajakan dapat dikategorikan ke dalam penerimaan pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Penerimaan pajak dalam negeri terdiri atas penerimaan pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN dan PPnBM), pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), cukai dan pajak lainnya, sedangkan pajak perdagangan internasional terdiri atas bea masuk dan bea keluar. Dalam periode 2005–2009, penerimaan pajak dalam negeri mengalami pertumbuhan rata-rata 16,0 persen, sedangkan pajak perdagangan internasional tumbuh rata-rata 5,2 persen.

Selanjutnya, penerimaan perpajakan mampu memberikan kontribusi yang dominan terhadap penerimaan dalam negeri. Dalam tahun 2005, kontribusi penerimaan perpajakan adalah 70,3 persen menjadi 64,3 persen pada tahun 2006, kemudian 69,5 persen pada tahun 2007 menjadi 67,3 persen pada tahun 2008, dan selanjutnya menjadi 73,2 persen pada tahun 2009. Semakin tingginya kontribusi penerimaan perpajakan tersebut menunjukkan bahwa peranan penerimaan perpajakan menjadi sangat strategis sebagai sumber pendanaan pembangunan. Demi mengoptimalkan penerimaan perpajakan, pemerintah telah melakukan langkah-langkah pembaruan serta penyempurnaan administrasi perpajakan (tax policy and administration reform) yang dimulai sejak tahun 2002. langkah-langkah reformasi perpajakan tersebut dilakukan melalui :

1.Reformasi di bidang administrasi
2.Reformasi di bidang peraturan dan perundang undangan
3.Reformasi di bidang pengawasan dan penggalian potensi

Reformasi administrasi perpajakan dilakukan melalui program modernisasi perpajakan yang berlangsung selama periode 2002 hingga 2008. Hasil dari modernisasi perpajakan antara lain terbentuknya 331 kantor pelayanan pajak (KPP) modern. Untuk selanjutnya program reformasi perpajakan jilid II yang bertujuan untuk meningkatkan manajemen sumber daya manusia serta teknologi informasi dan komunikasi. Program utama dari kegiatan ini dikemas dalam Project for Indonesia Tax Administration Reform (PINTAR), yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak, dan melaksanakan good governance melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas Direktorat Jenderal Pajak.

Reformasi di bidang peraturan dan perundang-undangan dilakukan melalui amendemen tiga undang-undang perpajakan, yaitu:
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; dan
3. Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008, tarif PPh badan mengalami
penurunan dari 28 persen pada tahun 2009 menjadi 25 persen pada tahun 2010. Selain itu,
pemberian diskon atas tarif PPh badan 5 persen lebih rendah dari tarif normal tetap diberikan kepada perusahaan-perusahaan masuk bursa yang minimal 40 persen sahamnya dikuasai oleh publik.

Reformasi di bidang pengawasan dan penggalian potensi dilakukan melalui pembangunan suatu metode pengawasan dan penggalian potensi penerimaan pajak yang terstruktur, terukur, sistematis, standar, dan dapat dipertanggungjawabkan. Metode tersebut dikembangkan sejak awal tahun 2007 mencakup kegiatan mapping, profiling, dan benchmarking.

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan membayar pajak (tax compliance), Pemerintah mencanangkan program sunset policy pada tahun 2008, dan diperpanjang hingga Februari 2009. Program sunset policy ini mengatur tentang penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga yang diatur dalam Pasal 37A Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Selain bertujuan meningkatkan tax compliance, program ini juga dimaksudkan untuk mengakomodasi hasil kegiatan penggalian potensi melalui kegiatan mapping, profiling, dan benchmarking.

Sementara itu, dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara, Pemerintah telah dan akan tetap melanjutkan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, program ekstensifikasi pada tahun 2010 dilakukan melalui tiga pendekatan utama, yaitu:
1. Pendekatan berbasis pemberi kerja dan bendahara Pemerintah dengan sasaran karyawan yang meliputi pemegang saham atau pemilik perusahaan, komisaris, direksi, staf, pekerja serta pegawai negeri sipil dan pejabat Negara.
2. Pendekatan berbasis properti dengan sasaran orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau memiliki tempat usaha di pusat perdagangan dan/atau pertokoan, dan perumahan.
3. Pendekatan berbasis profesi dengan sasaran dokter, artis, pengacara, notaris, akuntan, dan profesi lainnya.

Sejauh ini kegiatan ekstensifikasi perpajakan dinilai cukup berhasil. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya peningkatan jumlah wajib pajak dari 3,5 juta pada tahun 2005 menjadi 14,1 juta pada April 2010. Sedangkan program intensifikasi atau penggalian potensi perpajakan dari wajib pajak yang telah terdaftar dilaksanakan melalui :

1. Kegiatan mapping dan benchmarking
2. Pemantapan profil seluruh wajib pajak KPP Madya
3. Pemantapan profil seluruh wajib pajak KPP Large Tax Office (LTO) dan Khusus;
4. Pemantapan profil 500 wajib pajak KPP Pratama
5. Pembuatan profil high rise building;
6. Pengawasan intensif dari PPh Pasal 25 retailer
7. Pengawasan intensif wajib pajak orang pribadi potensial.

Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan suatu metode penggalian potensi dan pengawasan penerimaan pajak yang terstruktur, sistematis, terukur, dan saling terkait, yang telah dikembangkan sejak tahun 2007.

Untuk menindaklanjuti program sunset policy, Pemerintah melakukan kegiatan yang menitikberatkan pada law enforcement dan pembinaan kepada wajib pajak. Kegiatan law enforcement dilakukan melalui penagihan, pemeriksaan, dan penyidikan. Sedangkan kegiatan pembinaan dilakukan dengan membangun komunikasi kepada setiap wajib pajak melalui pendidikan perpajakan (tax education), menjaga hubungan dengan wajib pajak (maintenance), dan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Dengan demikian sektor perpajakan diharapkan mampu memberikan kontribusi yang optimal dalam penerimaan dalam negeri, untuk menyokong pembangunan Negara dan Bangsa Indonesia.

Sumber : Nota Keuangan dan RAPBN 2011 Bab III

SPT Masa PPh 21 Desember sebagai pengganti SPT Tahunan PPh 21

2011-01-19T08:05:00.001+07:00

Oleh: Akhmad Rifqy
Memasuki bulan januari ini, perusahaan-perusahaan dan pemberi kerja lainnya mulai disibukkan untuk membuat bukti potong bagi karyawan/pekerjanya. Sebuah kesibukan yang dalam dua tahun pajak sebelumnya, yaitu untuk tahun pajak 2008 masih bisa dilakukan sampai di bulan maret. Karena SPT Tahunan Pasal PPh 21, atau yang lebih dikenal sebagai SPT Tahunan 1721 dihapuskan dan diakomodir penghitungannya dalam SPT Masa PPh 21. Hal ini sebagaimana diatur dalam UU KUP No.28 Tahun 2007 pasal 3 (3), diperjelas lebih lanjut dengan SE-04/PJ.014/2008 tentang Bentuk, Ukuran dan Spesifikasi Teknis Pencetakan SPT Tahunan PPh Tahun 2008 Beserta Kelengkapannya, yang (sebagian kutipannya) berbunyi : “Berdasarkan nota dinas Direktur Transformasi Proses Bisnis Nomor : ND-184/PJ.13/2008 tanggal 13 Juni 2008 hal Penyampaian Draft Formulir SPT Tahunan PPh Tahun 2008 beserta Kelengkapannya dimana juga disebutkan bahwa sehubungan dengan tidak adanya kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh Pasal 21 (Formulir 1721) sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, maka untuk tahun 2008 Formulir SPT 1721 diusulkan untuk tidak dicetak”. Walaupun perubahan ini sudah dimulai di tahun pajak kemarin, tapi pada kenyataannya sampai saat ini masih banyak WP yang masih belum mengetahui penghapusan SPT Tahunan 1721 tersebut dan juga pengaruhnya pada perubahan tatacara pelaporan serta pembayaran SPT PPh 21. Karenanya disini akan saya ulas sedikit mengenai perubahan-perubahan tersebut.
Pertama, yang paling kentara adalah perubahan formulir SPT-nya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER - 32/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dan bukti pemotongan/pemungutan pajak penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26, pengganti formulir 1721 Tahunan adalah Formulir 1721 untuk masa desember yang terdiri dari SPT induk 1721 dan lampiran daftar bukti potong PPh 21 yaitu lampiran 1721-I.
Selanjutnya, jika penghitungan tahunan untuk PPh 21 dulu dihitung sendiri diluar masa pajak dalam satu tahun melalui formulir spt tahunan, maka mulai tahun pajak 2009 PPh 21 sepenuhnya adalah spt masa sehingga penghitungan tahunannya dialihkan ke masa desember. Sehingga untuk masa desember pemberi kerja sudah diharuskan untuk menghitung jumlah total pendapatan dan pajak yang harus dipotong (pph 21) selama satu tahun untuk pegawai tetapnya. Jumlah total pajak yang harus dibayar inilah yang menjadi jumlah kurang bayar SPT PPh 21 Masa Desember setelah dikurangkan dengan jumlah total pajak pph 21 yang sudah dibayar untuk masa Januari sampai dengan November.
Berikutnya, dengan ditegaskannya PPh 21 sebagai SPT Masa maka semakin memperjelas tidak ada lagi kesempatan bagi pemberi kerja untuk menahan pembayaran PPh 21-nya. Jika sebelumnya pembayaran PPh 21 sering ditahan sampai akhir tahun dengan cara melaporkan nihil spt masanya kemudian baru menghitung kekurangan PPh 21-nya di akhir tahun, sekarang diperjelas bahwa PPh 21 harus dipotong dan dibayar pajaknya sesuai dengan waktu pembayaran gaji/upah kepada pegawai.
Dan terakhir, sesuai sifatnya yang termasuk spt masa, kekurangan bayar atas PPh 21 setahun sudah harus disetorkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Yaitu tanggal 10 januari tahun berikutnya, tidak lagi tanggal 25 maret. Sedangkan untuk pelaporannya paling lambat tanggal 20 januari.

Penerimaan dan Pengolahan SPT Masa PPN 1111 dan 1111 DM

2011-01-19T08:04:00.001+07:00

Sehubungan dengan adanya perubahan dan penyempurnaan SPT Masa PPN menjadi SPT Masa PPN 1111 dan SPT Masa PPn 1111 DM, maka Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 44/PJ/2010 mengenai Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian serta Penyampaian
Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) tanggal 06 Oktober 2010 yang ditegaskan dalam Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor 98/PJ/2010 tentang Penyampaian Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 44/PJ/2010 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian serta Penyampaian
Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) tanggal 06 Oktober 2010. Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan diberlakukan untuk pengisian dan pelaporan SPT Masa PPN mulai Masa Pajak Januari 2011.
Pada awal bulan Januari 2011 tepatnya tanggal 11 Januari 2011, Direktur jenderal Pajak mengeluarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 2/PJ/2011 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN). Dalam peraturan tersebut, ditegaskan mengenai SPT Masa PPN 1111 dan 1111 DM sebagai berikut :
 Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disebut dengan SPT adalah:
a. Bagi PKP yang melaporkan tidak lebih dari 25 (dua puluh lima) dokumen (Faktur Pajak/dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak dan/atau Nota Retur/Nota Pembatalan) pada setiap Lampiran SPT dalam 1 (satu) Masa Pajak adalah SPT Masa PPN dalam bentuk formulir kertas (hard copy) atau dalam bentuk data elektronik
b. Bagi PKP yang melaporkan lebih dari 25 (dua puluh lima) dokumen (Faktur Pajak/dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak dan/atau Nota Retur/Nota Pembatalan) pada salah satu Lampiran SPT dalam 1 (satu) Masa Pajak adalah SPT Masa PPN dalam bentuk data elektronik;
c. Bagi Pemungut PPN adalah SPT Masa PPN dalam bentuk formulir kertas (hard copy) atau dalam bentuk data elektronik.
 Lampiran SPT:
a. Bagi PKP yang tidak menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan adalah Formulir 1111 AB, Formulir 1111 A1, Formulir 1111 A2, Formulir 1111 B1, Formulir 1111 B2, dan Formulir 1111 B3;
b. Bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan adalah Formulir 1111 A DM dan Formulir 1111 R DM;
c. Bagi Pemungut PPN adalah Lampiran 1 SPT dan Lampiran 2 SPT.
 SPT dianggap lengkap adalah SPT yang semua elemen SPT Induk dan semua Lampiran yang dipersyaratkan telah diisi dan disampaikan dengan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
 e-SPT adalah aplikasi pengisian SPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
 Data elektronik adalah data SPT Masa PPN yang dihasilkan dari e-SPT.
 Media elektronik adalah sarana penyimpanan data elektronik yang dapat digunakan untuk memindahkan data dari suatu komputer ke komputer lainnya, antara lain flash disk dan Compact Disc (CD).
 Penyedia Jasa Aplikasi (Application Service Provider) yang selanjutnya disebut dengan ASP adalah perusahaan yang telah ditunjuk dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagai perusahaan yang dapat menyalurkan penyampaian SPT Masa PPN secara elektronik ke Direktorat Jenderal Pajak.
 e-Filing adalah suatu cara penyampaian SPT yang dilakukan secara on-line yang real time melalui laman Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau ASP.
 Tanda Terima SPT adalah Bukti Penerimaan Surat yang selanjutnya disebut dengan BPS, yang dihasilkan dari menu penerimaan SPT untuk disampaikan kepada PKP atau Pemungut PPN.
 PKP atau Pemungut PPN menyampaikan SPT dengan kelengkapan sebagai berikut:
a. Bagi PKP yang tidak menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan, SPT terdiri dari:
1) Induk SPT Masa PPN 1111 - Formulir 1111 (F.1.2.32.04);
2) Formulir 1111 AB - Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan (D.1.2.32.07);
3) Formulir 1111 A1 - Daftar Ekspor BKP Berwujud, BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP (D.1.2.32.08);
4) Formulir 1111 A2 - Daftar Pajak Keluaran atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak (D.1.2.32.09);
5) Formulir 1111 B1 - Daftar Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan atas Impor BKP dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud/JKP dari Luar Daerah Pabean (D.1.2.32.10);
6) Formulir 1111 B2 - Daftar Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan atas Perolehan BKP/JKP Dalam Negeri (D.1.2.32.11)

7) Formulir 1111 B3 - Daftar Pajak Masukan yang Tidak Dapat Dikreditkan atau yang Mendapat Fasilitas (D.1.2.32.12)

b. Bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan, SPT terdiri dari:
1) Induk SPT Masa PPN 1111 DM - Formulir 1111 DM (F.1.2.32.05);
2) Formulir 1111 A DM - Daftar Pajak Keluaran atas Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak (D.1.2.32.13); dan
3) Formulir 1111 R DM - Daftar Pengembalian BKP dan Pembatalan JKP oleh PKP yang Menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan (D.1.2.32.14).
c. Bagi Pemungut PPN, SPT terdiri dari:
1) Induk SPT - Formulir 1107 PUT (F.1.2.32.02);
2) Lampiran 1 Daftar PPN dan PPnBM Yang Dipungut Oleh Bendaharawan Pemerintah - Formulir 1107 PUT 1 (D.1.2.32.03); dan
3) Lampiran 2 Daftar PPN dan PPnBM Yang Dipungut Oleh Selain Bendaharawan Pemerintah - Formulir 1107 PUT 2 (D.1.2.32.04).
(2) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
a. huruf a atau huruf b wajib diisi oleh setiap PKP;
b. huruf c wajib diisi oleh setiap Pemungut PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
(3) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri dengan lampiran-lampiran lainnya yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

 SPT dapat berbentuk:
a. formulir kertas (hard copy)
b. data elektronik, yang disampaikan :
1) dalam media elektronik
2) melalui e-Filing
 SPT dapat disampaikan oleh PKP atau Pemungut PPN dengan cara manual, yaitu:
a. disampaikan langsung ke KPP atau KP2KP atau
b. disampaikan melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir, dengan bukti pengiriman surat, ke KPP atau KP2KP.
 Dalam hal SPT disampaikan dalam bentuk media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1), PKP atau Pemungut PPN harus menggunakan e-SPT dan Induk SPT tetap disampaikan dalam bentuk formulir kertas (hard copy).
 Penyampaian SPT dengan cara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penyampaian SPT yang Induk SPT-nya disampaikan dalam bentuk formulir kertas (hard copy), sedangkan Lampiran SPT dapat disampaikan dalam bentuk formulir kertas (hard copy) atau dalam bentuk media elektronik.

 SPT dianggap tidak lengkap apabila:
1. Nama dan/atau NPWP tidak dicantumkan dalam SPT;
2. Elemen-elemen Induk SPT dan Lampiran SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak atau kurang lengkap diisi;
3. Induk SPT tidak ditandatangani oleh PKP atau Pemungut PPN;
4. Induk SPT ditandatangani oleh Kuasa PKP atau Kuasa Pemungut PPN, tetapi tidak dilampiri Surat Kuasa Khusus;
5. SPT Kurang Bayar tetapi tidak dilampiri Surat Setoran Pajak/bukti Pbk;
6. SPT yang Lampiran SPT dan lampiran-lampiran lainnya yang dipersyaratkan tidak disampaikan, kecuali tidak ada data yang dilaporkan dalam Lampiran SPT tersebut;
7. SPT disampaikan dalam bentuk kertas (hardcopy) oleh PKP yang wajib menyampaikan SPT dalam bentuk media elektronik (e-SPT) sesuai peraturan perundangan-undangan perpajakan.
8. Dalam hal SPT disampaikan dalam bentuk media elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1) berdasarkan pengujian data, diketahui:
a. induk SPT hasil cetakan yang disampaikan oleh PKP atau Pemungut PPN tanpa disertai Lampiran SPT dalam bentuk media elektronik;
b. induk SPT hasil cetakan yang disampaikan oleh PKP atau Pemungut PPN tidak sesuai dengan Induk SPT yang ada dalam bentuk media elektronik;
c. elemen-elemen data elektronik dalam bentuk media elektronik yang disampaikan oleh PKP atau Pemungut PPN tidak diisi atau diisi tidak lengkap;
d. data elektronik dalam bentuk media elektronik yang disampaikan oleh PKP atau Pemungut PPN tidak dapat diproses pada sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak.

 Terhadap SPT Lengkap yang disampaikan secara langsung diberikan tanda bukti penerimaan SPT setelah dilakukan proses penelitian dan/atau pengujian data. Terhadap SPT yang disampaikan secara tidak langsung melalui pos/perusahaan jasa ekspedisi/jasa kurir dengan tanda bukti pengiriman surat, tanda bukti pengiriman surat dianggap sebagai tanda bukti penerimaan SPT dan tanggal penerimaan SPT.
 Dalam hal pengujian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 8 belum dapat dilakukan karena sarana komputer tidak berfungsi atau tempat penerimaan SPT belum dilengkapi dengan sarana pengujian data (SPT loader), terhadap SPT tersebut yang disampaikan secara langsung oleh PKP atau Pemungut PPN diberikan tanda bukti penerimaan SPT.
 Tanda bukti penerimaan SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dianggap sah, apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal tanda bukti penerimaan SPT, KPP atau KP2KP tidak menerbitkan Surat Penolakan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
 KPP atau KP2KP yang bersangkutan wajib menolak:
a. SPT Tidak Lengkap yang disampaikan oleh PKP atau Pemungut PPN dengan cara manual
b. SPT yang disampaikan oleh PKP atau Pemungut PPN tetapi tidak sesuai dengan SPT

 Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku maka Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-160/PJ/2006 tentang tata cara penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) tetap berlaku, sepanjang digunakan untuk pelaporan SPT Masa PPN sampai dengan Masa Pajak Desember 2010.

 Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan diberlakukan untuk penerimaan dan pengolahan SPT Masa PPN mulai Masa Pajak Januari 2011.
Oleh : Yessica Lasmarito Aritonang
NPM : 0900070004

Pajak Dan Zakat

2011-01-19T08:02:00.000+07:00

Pajak dan zakat merupakan dua istilah yang berbeda dari segi sumber atau dasar
pemungutannya, namun sama dalam hal sifatnya sebagai upaya mengambil atau memungut
kekayaan dari masyarakat untuk kepentingan sosial, zakat untuk kepentingan yang diatur
agama atau Allah SWT sedangkan Pajak digunakan untuk kepentingan yang diatur Negara
melalui proses demokrasi yang sah. Istilah pajak lahir dari konsep negara sedangkan zakat
lahir dari konsep Islam. Perbedaan penerapan kedua pungutan ini menjadi problematik ketika
dalam hal tertentu terdapat persamaan, yaitu keduanya mempunyai kedudukan sama-sama
wajib ditunaikan oleh masyarakat. Pajak dipaksa hukum Negara, Zakat dipaksa hukum Tuhan
dan bisa juga dikuatkan dengan hukuman Negara jika dilegislasi (UU atau Perda).
Muncul pertanyaan Apakah kedudukan pajak itu sama dengan zakat? Atau apa perbedaan
keduanya? Atau bagaimanakah seorang warga negara muslim dalam menyikapinya kedua
pungutan ini. Tulisan ini mencoba melihat perbedaan keduanya.
Zakat memiliki banyak arti dan hikmah sebagaimana dijelaskan sbb Kesatu Zakat adalah
ibadah menyangkut kekayaan yang mempunyaifungsi sosial dan ekonomi.
Zakat merupakan perwujudan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusian dan keadilan,
pengikat bathin antara golongan kaya dengan yang miskin dan sebagai penimbun jurang kaya
miskin. Kedua Memberantas penyakit iri hati, rasa benci dan dengki daridiri orang-orang miskin
di sekitar mereka yang mewah. Ketiga Dapat menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan
Islam yang berdiri atas prinsip-prinsip persatuan, Persamaan Derajat, dan Tanggungjawab
bersama. fempat Dapat mensucikan diri (pribadi) dari kotoran dosa, memurnikanjiwa
(menumbuhkan akhlaq mulia menjadi murah hati, peka terhadap rasa kemanusiaan) dan
mengikis sifat bakhi/sta serakah.
Dengan begitu akhirnya suasana ketenangan bathin karena terbebas dari tuntutan Allah SWT.
Sesuai ketentuan Islam, mereka yang berhak mendapatkan zakat hanya tujuh yaitu (1) Fakir,
(2) Miskin, (3) Orang kafir yang tertarik dengan Islam, (4) Mereka yang sedang dalam
perjalanan, (5) orang yang berjuang fisabilillah, (6) Mereka yang sedang dililit utang, (7) Amil
atau pengurus Zakat.
Pengeluaran untuk diluar kelompok ini sebaiknya tidak menggunakan zakat tetapi bisa
menggunakan sumberdana lain seperti infaq, shadaqah atau wakaf.
Pajak adalah menyangkut kewajiban warga negara terhadap negara yang menjadi institusi
publik yang diuentuk dan diberi wewenang untuk mengelola kepentingan negara atau
kepentingan publik. Pemungutan pajak harus mendapatkan persetujuan rakyat melalui UU yang
harus disetujui parlemen atau DPR. Setiap pungutan pajak yang tidak didasarkan UU maka
batal demi hukum dan rakyat tidak wajibmematuhinya.Tetapi untuk pajakyang ditetapkan UU
maka pemerintah atau negara memiliki hak paksa untuk menagihnya melalui apa rat negara
yang berwenang. Pajak khususnya di negara sekuler tidak didasarkan pada kewajiban kepada
Tuhan Penggunaan pajak tidak hanya terbatas kepada kepentingan golongan tertentu seperti
Zakat hanya untuk 7 kelompok yang mustahik sedangkan Pajak dapat digunakan untuk semua
1 / 2
Pajak Dan Zakat
kebutuhan dalam kartan dengan pengelolaan keuangan negara, termasuk yang tidak sesuai
dengan tuntunan agama asal mendapat persetujuan DPR.
Pajak dan Zakat
Tidak seperti pengeluaran berupa hibah, pemberian bantuan, sumbangan dan warisan, khusus
zakat atas penghasilan di Indonesia sesuai UU No. 36 tahun 2008 {BNNo. 7723hal. 15B-26B
dst) sudah boleh dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak atau bisa dianggap sebagai biaya.
Tetapi harus ada syaratnya. Zakat atas penghasilan yang dapat dikurangkan (dianggap sebagai
biaya) tersebut harus nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama
Islam dan atau Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemelukagama Islam kepada
badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang secara resmi sudah diakui, diakreditasi
pemerintah dalam hal ini Departemen Agama. Dalam UU Nomor 36 Tahun 2008, Pasal 4 ayat
(3) huruf a dan huruf b dijelaskan bahwa zakat dapat dikurangkan dari penghasilan yaitu
"zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk
agama Islam dan atau Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama
Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh
Pemerintah".
Besarnya zakat yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak adalah sebesar 2,5%
(dua setengah persen) dari jumlah penghasilan. Pemotongan zakatnya adalah sebelum
penghasilan dihitung dengan tarif progressif. Atau dengan kata lain, zakat dikenakan pada
penghasilan bruto.
Apakah zakat bisa menjadi bukan sekedar diakui sebagai biaya tetapi menjadi bagian dari
pembayaran pajak masih merupakan tuntutan dari ummat Islam. Dengan keluarnya UU No 38
pengelolaan zakat tahun 1999 (BNNo. 6408 hal. 11B-143) dan UU Pajak Penghasilan ini maka
jalan menuju pengakuan itu semakin melebar. Menurut pengalaman di Malaysia, dengan
perlakuan zakat sebagai bagian dari setoran pajak ternyata jumlah penerimaan pajak
meningkat dan penerimaan zakat juga. Fakta ini merupakan bukti bahwa ketentuan agama
Islam itu adalah rahmatan lil alamiin, yang kadang tidak mengikuti rasionalitas manusia yang
terbatas. Menurut pemikiran rasional dengan diakuinya zakat sebagai pajak maka penerimaan
pajak akan semakin sedikit dan zakat semakin besar. Jika ini terjadi maka negara akan
bangkrut dan negara Islam akan lahir. Suatu hasil angan angan yang tidak memercayai
kebesaran dan kekayaan Tuhan atau ketakutan kepada Islam yang sesungguhnya damai itu.
(SH)
Sumber : Bussiness News
2 / 2

RESTITUSI PPN TURIS ASING

2011-01-19T08:01:00.000+07:00

Fanny Rizal (0900070015)
Akuntansi Perpajakan

Dasar hukum untuk permintaan kembali Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas orang pribadi pemegang paspor luar negeri yaitu
UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
PMK Nomor 76/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permintaan Kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri.
KMK Nomor 141/KMK.03/2010 tentang Penetapan Bandar Udara yang Memberikan Pelayanan Permintaan Kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri.
Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-347/PJ/2010 tentang Penunjukan Toko Retail.

Pemberian fasilitas pengembalian PPN untuk orang pribadi pemegang paspor luar negeri merupakan insentif perpajakan yang diberikan kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri yang mempunyai tujuan sebagai daya tarik bagi orang pribadi pemegang paspor luar negeri untuk berkunjung ke Indonesia.

Yang menjadi subjek dari restitusi PPN disini yaitu orang pribadi pemegang paspor yang diterbitkan oleh negara lain dan memenuhi syarat sebagai berikut :
Bukan Warga Negara Indonesia atau bukan Permanent Resident of Indonesia, yang tinggal atau berada di Indonesia tidak lebih dari 2 (dua) bulan sejak tanggal kedatangannya; dan/atau
Bukan kru dari maskapai penerbangan.

Fasilitas pengembalian PPN ini dapat diberikan atas barang kena pajak yang dibeli oleh orang pribadi dari toko retail, kecuali atas perolehan makanan, minuman, produk-produk tembakau, senjata api dan bahan peledak dan barang yang dilarang dibawa ke dalam pesawat.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :
1.PPN yang dapat diminta kembali harus memenuhi syarat:
a.Nilai PPN paling sedikit Rp500.000,-
b.Pembelian BKP dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum keberangkatan ke luar Daerah Pabean.
2.PPN yang dapat diminta kembali adalah PPN yang tercantum dalam 1 FPK dari 1 Toko Retail pada 1 tanggal yang sama.

Untuk toko retail yang menjual barang kena pajak yang atas pembelian barang kena pajak dari toko tersebut dapat dimintakan restitusi PPN untuk turis asing adalah toko retail yang telah ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan Kep Dirjen Pajak Nomor KEP-347/PJ/2010 tentang Penunjukan Toko Retail.

Pengusaha Kena Pajak yang ditunjuk menjadi Toko Retail yang berpartisipasi dalam skema pengembalian PPN kepada Orang Pribadi pemegang paspor luar negeri :
No
Nama Wajib Pajak
1
Berata Yasa I Ketut
2
Busana Glamour Perkasa
3
CV Mayang Bali
4
CV Ubud Corner
5
Kasnata I Wayan, SE
6
LCJG Distribution Indonesia
7
Pedder Group
8
PT Alun Alun Indonesia Kreasi
9
PT Cendana Indopearls
10
PT Keris Gallery
11
PT Metropolitan Retailmart
12
PT Panen Lestari Internusa
No
Nama Wajib Pajak
13
PT Panen Selaras Intibuana
14
PT Pasaraya Toserba Jaya
15
PT Sarinah (Persero)
16
PT Batik Keris

Penentuan NJOP

2011-01-19T08:00:00.000+07:00

Guruh Anjar Sasmita

Tanah merupakan salah satu properti berwujud (Tangible Property) yang sangat peka
terhadap perkembangan.Perkembangan yang cukup pesat pada suatu daerah menyebabkan
kenaikan permintaan berbagai properti pada pasar properti.Dengan adanya kenaikan
permintaan tersebut maka harga properti cenderung meningkat.Dengan adanya
perkembangan suatu daerah untuk tujuan tertentu seperti pembangunan daerah industri
ataupun komersial maka secara otomatis harga tanah didaerah tersebut cenderung meningkat.

Secara fisik, tanah dapat didefinisikan sebagai permukaan bumi bersama-sama dengan
tubuh bumi yang berada dibawahnya. Oleh karena itu, bagi mereka yang memperoleh
manfaat dari bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya wajib untuk
menyerahkan sebagian kenikmatan yang diperolehnya kepada Negara melalui Pajak (Bagian
Umum UU No.12 Tahun 1985 yang diubah dengan UU No.12 Tahun 1994 Tentang Pajak
Bumi dan Bangunan).Pajak yang dikenakan bagi mereka yang memperoleh manfaat dari
bumi dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya adalah Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB).

Dasar yang digunakan untuk mengenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Nilai Jual
Obyek Pajak (NJOP).NJOP merupakan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual
beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP
ditentukan melalui perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis atau nilai perolehan
baru atau Nilai Jual pengganti.NJOP ditetapkan setiap 3 tahun oleh Menteri Keuangan,
kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan daerahnya,
terutama apabila daerah tersebut mengalami kemajuan nilai ekonomis tanah.NJOP ditentukan
berdasarkan harga rata-rata dari transaksi jual beli, maka dalam pelaksanaan pengenaan PBB di lapangan
dapat saja NJOP lebih tinggi atau lebih rendah dari transaksi jual beli yang dilakukan masyarakat.
Saat ini hampir seluruh penilaian untuk pengenaan PBB dilakukan secara massal (mass
appraisal) sedangkan penilaian yang dilaksanakan secara individual (individual appraisal)
masih sedikit.Keadaan ini disebabkan kurangnya tenaga dan biaya serta wilayah obyek
pajak yang luas dan besarnya jumlah objek pajak.Penilaian secara massal memiliki
kelemahan, yaitu mengakibatkan kurang akuratnya data dan kurang seragamnya tingkat
penilaian dalam menentukan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP).

Permasalahan yang sering muncul selama ini adalah masih banyaknya keluhan dari
masyarakat sebagai wajib pajak berkaitan dengan penetapan PBB.Surat Pemberitahuan
Pajak Terutang (SPPT) yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan
(KP PBB) dianggap tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya.Masyarakat (wajib
pajak) menganggap bahwa NJOP yang ditetapkan oleh KP PBB terlalu tinggi dibanding nilai
pasar yang ada sehingga mereka beramai-ramai mengajukan keberatan atas SPPT yang
mereka terima.Persepsi yang berbeda antara wajib pajak dan petugas pajak dalam hal ini
nilai pasar dan NJOP tanah merupakan sumber masalah yang berkembang selama ini.
Data yang dihimpun baik dari PPAT, agen/broker properti, masyarakat maupun media
massa seringkali menunjukkan angka yang berbeda satu sama lain akibat dari perbedaan
kepentingan.Dengan demikian, data pasar yang merupakan acuan dalam analisis Nilai
Indikasi Rata-Rata (NIR) sebagai dasar penetapan NJOP tanah masih belum akurat.Dalam
penentuan NJOP tanah terjadi tarik-menarik antara aturan teknis dengan keyakinan
masyarakat sehingga timbul keraguan dalam menerapkan analisis NJOP tanah sesuai dengan
nilai pasar, menyebabkan terjadinya kesenjangan antar NJOP tanah yang ditetapkan dengan
nilai pasar yang ada

Penentuan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) tanah berbeda dengan nilai pasar yang ada.
Hal ini disebabkan karena NJOP cenderung bersifat statis karena tidak selalu dilakukan
penyesuaian, sedangkan nilai pasar cenderung bersifat dinamis mengikuti perkembangan
yang terjadi setiap saat.Masalah yang mendasar seperti inilah yang sering terjadi di
berbagai tempat, sehingga perlu diteliti tingkat akurasi penetapan NJOP terhadap nilai pasar.

Sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 1, Undang-undang No. 12 tahun 1994
tentang PBB, NJOP ditetapkan berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari
transaksi jual-beli yang terjadi secara wajar. Adapun mekanisme disebut dengan
analisis Nilai Zona Tanah (ZNT), dimana penilaian objek pajak dilakukan dengan tiga
pendekatan yaitu, pendekatan data pasar (untuk pajak bumi), pendekatan biaya(untuk
data bangunan) dan pendekatan pendapatan (terutama untuk tanah-tanah produktif-
pertanian). Adapun faktor-faktor yang dijadikan acuan untuk NJOP bumi atau tanah
adalah : letak, peruntukan, pamanfaatan tanah, sedangkan untuk NJOP bangunan
adalah bahan bangunan, rekayasa, letak, dan kondisil lingkungan. Data yang
dipergunakan KP PBB untuk harga tanah diperoleh berdasarkan laporan transaksi
jual-beli yang dilakukan oleh notaries yang biasanya diberikan tiap akhir bulan yang
memuat tentang letak tanah yang dijadikan objek jual beli, luas tanah dari harga
tanahnya. Berdasarkan harga tersebut selanjutnya nilai jual tanah atau bumi tersebut
dikelompokkan sesuai klasifikasi NJOP untuk bumi berdasarkan keputusan menteri
keuangan no 174/KMK.04/1993, untuk dilihat berapa ketentuan nilai jualnya.
Sementara itu untuk NJOP untuk bangunan ditentukan dengan pendekatan biaya
yang didasarkan atas harga bahan bangunan yang dipergunakan. Dalam hal ini pada
wajib pajak diminta untuk mengisi formulir rincian data bangunan yang disediakan
oleh KP PBB. Berdasarkan data dalam formulir tersebut selanjutnya untuk penetapan
njopnya dilakukan penilaian berdasarkan daftar biaya komponen bangunan (DBKB)
yang dipergunakan, dimana informasinya diperoleh dari toko-toko bangunan yang
ada. Dari data-data tersebut selanjutnya oleh petugas dari KP PBB diolah dalam
program komputer yang sudah disediakan dari pusat, hingga akan diperoleh NJOP
untuk bangunan.

Kontroversi Pengenaan Pajak Warteg di Lingkungan Pemprov DKI.

2011-01-19T07:59:00.000+07:00

PELAKSANAAN otonomi daerah sesuai UU Nomor 32 Tahun 2004 yang dititikberatkan pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota ditandai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan (urusan) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan. Maka Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa pajak daerah dan retribusi daerah, hasil usaha BUMD dan pendapatan asli daerah lainnya
UU No 32 Ta hun 2004 juga memberi kewe nangan yang sangat luas ke pada pemerintahan daerah. Kewenangan ini juga terma suk dalam soal keuangan. Ke wenangan dalam urusan keu angan daerah yang memberi kan hak untuk memberdaya kan segala potensi perekonomi an daerah yang ada menyebab kan pemerintah daerah berusa ha menggali sumber-sumber pe rekonomian daerah yang dapat dijadikan pendapatan daerah. Salah satunya adalah pendapa tan dari pajak daerah dimana mengenai pajak daerah ini dite tapkan berdasarkan peraturan daerah masing-masing daerah dengan mengingat dan meman dang kemampuan daerah da lam penarikan pajak untuk pe nerimaan daerah.
Seperti yang kita dengar beberapa pekan lalu, pemprov DKI berencana mengenakan pajak restoran sebesar 10 persen kepada usaha warteg (warung tegal) yang beromzet Rp 60 juta per tahun atau sekitar Rp 165.000 per hari. Hal ini dikemukakan ke publik tak lain untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemprov DKI Jakarta. Memang sejatinya tindakan pemprov DKI dibenarkan menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diatur dalam pasal 37 – 41 bagian kedelapan tentang Pajak Restoran. Tentang Pajak Restoran sendiri, pemprov DKI telah menjelaskan secara terperinci Perda No 08 Tahun 2003 tentang Pajak Restoran dengan tarif 10%.
Namun penggalian potensi pajak restoran dalam hal ini adalah warteg ternyata menuai kontroversi di berbagai lapisan masyarakat menengah ke bawah, pasalnya antara lain karena :
1.Tidak adanya sosialisasi mengenai bentuk dan jabaran substansi UU No 28 Tahun 2009, dengan kata lain pemprov DKI Jakarta tidak melakukan public Hearing kepada masyarakat terutama kepada pengusaha warteg, sehingga banyak mendapat pertentangan dari masyarakat.
2.Sebagian konsumen warteg adalah golongan kelas menengah ke bawah yang dengan dikenakannya pajak warteg akan membebani masyarakat.
3.mengenai sistem teknis pengenaan pajak warteg tidak mungkin dilakukan pemungutan kepada masyarakat mengingat tidak adanya mekanisme pembukuan yang tertib dan akuntabel pada pengusaha warteg dan diindikasikan rawan terhadap korupsi.
Dengan demikian penetapan pajak atas warteg ini perlu dikaji ulang, walaupun telah dinyatakan dan ditegaskan dalam UU No.28 tahun 2009 bahwa pajak merupakan penerimaan daerah dalam kategori pendapatan asli daerah, namun tetap harus mempertimbangkan kemampuan membayar pajak dari masyarakat, apalagi pengenaan pajak warteg ini melibatkan masyarakat secara keseluruhan. Secara yuridis kebijakan mengenakan pajak tidak dapat disalahkan karena sudah sesuai dengan amanat undang – undang akan tetapi kebijakan ini juga harus mempetimbangkan kepentingan masyarakat luas yang mempunyai tingkat perekonomian yang berbeda – beda.

Referensi :
http://www.detiknews.com/read/2010/12/06/043303/1509510/10/3-alasan-pajak-warteg-tak-bisa-diterapkan
http://bataviase.co.id/node/490871

SEKILAS KEBERATAN PAJAK

2011-01-19T07:57:00.000+07:00

Aris Setiawan

Dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan kemungkinan terjadi bahwa Wajib Pajak (WP) merasa kurang/tidak puas atas suatu ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya atau atas pemotongan/ pemungutan oleh pihak ketiga. Dalam hal ini WP dapat mengajukan keberatan. Tidak semua hal bisa diajukan keberatan oleh Wajib Pajak. Yang bisa diajukan keberatan antara lain :

· Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB);

· Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT);

· Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB);

· Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN);

· Pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.

Sebelum petugas pajak menelaah sisi material, keberatan yang diajukan harus memenuhi syarat-syarat formal. Diantaranya :

1) Keberatan diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di tempat Wajib Pajak terdaftar

2) Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia.

3) Wajib menyebutkan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan WP dan disertai alasan-alasan yang jelas.

4) Satu keberatan harus diajukan untuk satu jenis dan satu tahun/masa pajak.

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban perpajakan, permohonan keberatan yang tidak memenuhi ketentuan formal dianggap tidak disampaikan. Yang sering terjadi adalah Wajib Pajak mengesampingkan syarat-syarat administrasi ini, sehingga keberatan secara formal ditolak. Sehingga kerugian bagi Wajib Pajak karena harus mengajukan keberatan ulang.

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN atau sejak tanggal dilakukan pemotongan/ pemungutan oleh pihak ketiga.

a. Untuk surat keberatan yang disampaikan langsung ke KPP, maka jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN atau sejak dilakukan pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga sampai saat keberatan diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak.

b. Untuk surat keberatan yang disampaikan melalui pos ( harus dengan pos tercatat ), jangka waktu 3 bulan dihitung sejak tanggal SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN atau sejak dilakukan pemotongan/ pemungutan oleh pihak ketiga sampai dengan tanggal tanda bukti pengiriman melalui Kantor Pos dan Giro.

Untuk keperluan pengajuan keberatan WP dapat meminta penjelasan/ keterangan tambahan dan Kepala KPP wajib memberikan penjelasan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan, pemotongan, atau pemungutan. WP dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis sebelum surat keputusan keberatannya diterbitkan.

Perubahan ketentuan KUP dalam masalah keberatan cukup essensial. Tarik menarik kepentingan antara kepentingan penerimaan negara dengan kepentingan pengusaha menjadi cerita yang cukup menarik di seputar pembahasan Undang-Undang KUP yang baru.. Beberapa perubahan tersebut saya jelaskan pada paragraf-paragraf berikut.

Jangka Waktu Pengajuan Keberatan.

Dalam KUP yang baru batas waktu pengajuan keberatan adalah 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim SKP. Bandingkan dengan KUP lama di mana jangka waktu pengajuan keberatan adalah 3 (tiga) bulan sejak tangaal SKP. Jadi yang berubah adalah masalah sejak kapan jangka waktu 3 bulan tersebut dimulai. Perubahan ini termasuk perubahan positif bagi Wajib Pajak karena memiliki jangka waktu yang lebih panjang karena tanggal dikirim biasanya tidak sama dengan tanggal SKP nya. Wajib Pajak juga tidak dirugikan apabila pengiriman SKP tidak segera dilakukan oleh KPP.

Syarat Pelunasan SKPKB

Apabila di KUP lama tidak disyaratkan untuk melunasi SKPKB terlebih dahulu, namun di KUP baru disyaratkan adanya pelunasan SKPKB tetapi hanya sebatas jumlah yang disetujui oleh Wajib Pajak dalam pembahasan akhir pemeriksaan (closing conference). Ketentuan ini sebaiknya tidak dipisahkan dengan perubahan dalam proses penagihan pajak di mana jatuh tempo SKPKB yang tidak disetujui oleh Wajib Pajak tertangguh setelah adanya keputusan Keberatan atau Putusan Banding.

Pengajuan Keberatan Menunda Jatuh Tempo Pembayaran.

Pada KUP lama ada ketentuan pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban pembayaran pajak dan pelaksanaan penagihan pajak. Di KUP baru ketentuan ini dirombak total sesuai dengan aspirasi para pengusaha yang diwakili KADIN. Ketentuan KUP baru hanya mewajibkan Wajib Pajak membayar pajak sesuai jumlah yang disetujuinya dalam pembahasan akhir pemeriksaan. Sementara yang tidak disetujui, kewajiban pembayarannya tertangguh sampai satu bulan sejak keputusan keberatan. Namun apabila Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan maka SKP tersebut Wajib dibayar walau tidak disetujui dalam pembahasan akhir pemeriksaan. Dengan demikian, proses penagihan pajak harus menunggu sampai batas 3 bulan jangka waktu pengajuan keberatan dilewati untuk memastikan

Wajib Pajak mengajukan keberatan atau tidak. Jumlah pajak dalam SKPKB yang tidak disetujui oleh Wajib Pajak tidak termasuk utang pajak apabila Wajib Pajak mengajukan keberatan sehingga tidak diperhitungkan ketika Wajib Pajak mendapatkan pengembalian pajak. Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Diterima vs Dikabulkan

Sebenarnya ini hanya perubahan istilah saja dimana jika di KUP lama jenis keputusannya salah satunya “diterima” sekarang diubah menjadi “dikabulkan”. Begitu juga istilah “lewat” diganti menjadi “terlampaui”.

Tatacara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan.

Di KUP lama hal ini tidak diatur. Di KUP baru diatur dalam Pasal 26a. Tatacara ini nantinya akan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang akan mengatur tentang antara lain, pemberian hak kepada Wajib Pajak untuk hadir memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai keberatannya. Apabila Wajib Pajak tidak menggunakan haknya tersebut, proses keberatan tetap dapat diselesaikan.

Data atau Keterangan Yang Tidak Diberikan Pada Saat Pemeriksaan.

Salah satu ketentuan baru yang cukup bagus adalah tidak dipertimbangkannya data-data atau keterangan yang tidak diberikan ketika proses pemeriksaan berlangsung. Selengkapnya bunyi ketentuannya sebagai berikut : “Wajib Pajak yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, selain data dan informasi yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh Wajib Pajak dari pihak ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya.

Demikian sekilas mengenai keberatan pajak. Dalam KUP yang baru banyak sekali perubahan yang lebih menguntungkan wajib pajak. Semoga bisa menjadi awal reformasi perpajakan yang lebih friendly tanpa mengancam penerimaan pajak.
--

PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri (KMS)

2011-01-19T07:56:00.000+07:00

Novi Priyanti

Bagi sebagian masyarakat membangun sendiri rumah atau bangunan dengan menyewa tukang bangunan yang bukan Pengusaha Kena Pajak, lebih disukai daripada diserahkan kepada developer (pengembang) untuk melakukan pembangunan . Pertimbangannya dapat bermacam-macam namun umumnya untuk menekan biaya.
Sehubungan dengan kegiatan membangun sendiri terdapat kewajiban perpajakan yang melekat yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas kegiatan membangun untuk kepentingan sendiri. Hal tersebut diatur dalam Pasal 16C UU PPN. Kegiatan Membangun Sendiri (KMS) merupakan kegiatan membangun bangunan yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain. Yang dimaksud dengan Bangunan adalah berupa satu atau lebih konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada satu kesatuan tanah dan/atau perairan.
Suatu Bangunan akan terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan Kriteria :
a. konstruksi utamanya terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bata atau bahan sejenis, dan/atau baja
b. diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha; dan
c. luas keseluruhan paling sedikit 300 m2 (tiga ratus meter persegi).
Subjek Pajak
Pajak Pertambahan Nilai terutang oleh orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri. Termasuk kegiatan membangun sendiri adalah kegiatan membangun bangunan yang dilakukan melalui kontraktor atau pemborong tetapi atas kegiatan membangun tersebut tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai, dan kontraktor atau pemborong tersebut bukan merupakan Pengusaha Kena Pajak.
Saat Terutang
Saat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai atas KMS terjadi pada saat mulai dibangunnya bangunan tersebut dan tempat PPN terutang atas KMS adalah di tempat bangunan tersebut didirikan. Khusus untuk KMS yang dilakukan secara bertahap dianggap merupakan satu kesatuan kegiatan sepanjang tenggang waktu antara tahapan-tahapan tersebut tidak lebih dari 2 (dua) tahun.
Tarif
Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai terutang atas KMS dilakukan setiap bulan sebesar 10% (sepuluh persen) dikalikan dengan 40% (empat puluh persen) atau tarif efektifnya sebesar 4% dikalikan dengan jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan pada setiap bulannya, dan wajib disetor ke Kas Negara melalui Kantor Pos atau Bank Persepsi paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.
Lokasi Bangunan Satu Maupun Berbeda KPP
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-27/PJ/2010 tanggal 2 Juni 2010 tentang Tata Cara Pengisian Surat Setoran Pajak, Pelaporan, Dan Pengawasan Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Membangun Sendiri, mengatur bahwa dalam hal tempat bangunan didirikan berada di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama tempat orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri terdaftar, kolom Nomor Pokok Wajib Pajak pada Surat Setoran Pajak diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak orang pribadi atau badan tersebut.
Ketentuan tersebut juga mengatur dalam hal tempat bangunan didirikan berada di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang berbeda dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri terdaftar, kolom Nomor Pokok Wajib Pajak pada Surat Setoran Pajak diisi dengan :
a. angka 01 (nol satu) pada 2 (dua) digit pertama, untuk badan usaha;
b. angka 04 (nol empat) pada 2 (dua) digit pertama, untuk orang pribadi;
c. angka 0 (nol) pada 7 (tujuh) digit berikutnya;
d. angka kode Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang wilayah kerjanya meliputi tempat bangunan tersebut didirikan pada 3 (tiga) digit berikutnya; dan
e. angka 0 (nol) pada 3 (tiga) digit terakhir.
Dalam hal orang pribadi atau badan usaha yang melakukan KMS belum memiliki NPWP, kolom NPWP pada SSP diisi dengan :
a. angka 01 (nol satu) pada 2 (dua) digit pertama, untuk badan usaha;
b. angka 04 (nol empat) pada 2 (dua) digit pertama, untuk orang pribadi;
c. angka 0 (nol) pada 7 (tujuh) digit berikutnya;
d. angka kode Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang wilayah kerjanya meliputi tempat bangunan tersebut didirikan pada 3 (tiga) digit berikutnya; dan
e. angka 0 (nol) pada 3 (tiga) digit terakhir.
Bangunan yang digunakan Oleh Orang Lain
Dalam hal bangunan sebagai hasil KMS digunakan oleh pihak lain sebagai tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha, orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri harus menyerahkan bukti SSP asli Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri kepada pihak lain yang menggunakan bangunan tersebut. Jika tidak dapat menunjukkan bukti pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri, maka pihak lain yang menggunakan bangunan tersebut bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran Pajak Pertambahan Nilai yang terutang.
Pihak lain yang bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran PPN yang wajib menyetor Pajak Pertambahan Nilai terutang dan melaporkan penyetoran tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang wilayah kerjanya meliputi tempat bangunan didirikan.
Pelaporan KMS
Orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri wajib melaporkan SSP KMS ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang wilayah kerjanya meliputi tempat bangunan didirikan dengan mempergunakan lembar ketiga Surat Setoran Pajak paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.
OP atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan tempat bangunan didirikan berada di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama tempat orang pribadi atau badan tersebut terdaftar, orang pribadi atau badan yang melakukan KMS wajib melaporkan kegiatan membangun sendiri dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dengan melampirkan lembar ketiga Surat Setoran Pajak.
Seandainya orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan tempat bangunan didirikan berada di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang berbeda dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat orang pribadi atau badan tersebut terdaftar, orang pribadi atau badan yang melakukan KMS selain wajib melaporkan penyetoran, wajib melaporkan kegiatan membangun sendiri dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dengan melampirkan foto kopi lembar ketiga Surat Setoran Pajak.
Dalam hal Pengusaha Kena Pajak terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya, Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar atau Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus, Pengusaha Kena Pajak tersebut selain wajib melaporkan penyetoran, wajib melaporkan kegiatan membangun sendiri dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dengan melampirkan foto kopi lembar ketiga Surat Setoran Pajak.
Tidak Melaporkan KMS
Dalam hal orang pribadi atau badan yang melakukan KMS tidak melakukan kewajibannya, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang wilayah kerjanya meliputi tempat bangunan didirikan dapat mengeluarkan surat teguran. Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya surat teguran, orang pribadi atau badan belum menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai terutang atas KMS, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang wilayah kerjanya meliputi tempat bangunan didirikan dapat melakukan pemeriksaan pajak untuk menetapkan besarnya Pajak Pertambahan Nilai terutang atas kegiatan membangun sendiri tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak atas besarnya Pajak Pertambahan Nilai terutang atas KMS.
Dalam hal orang pribadi atau badan belum memilki Nomor Pokok Wajib Pajak, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam hal orang pribadi atau badan yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak namun berbeda dengan tempat bangunan didirikan, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama secara jabatan menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak sebagai cabang sesuai ketentuan yang berlaku.

Mudahnya Mendapatkan NPWP : Tinggal Klik !

2011-01-19T07:55:00.000+07:00

Mudahnya Mendapatkan NPWP : Tinggal Klik !

Istilah birokrasi yang berbelit dalam proses pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak sepertinya tidak aka nada lagi. Pasalnya, Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 2009 telah merilis proses pendaftaran melalui system e-registration (pendaftaran secara elektronik)
Melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2009 Tanggal 16 Maret 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran NPWP dan atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan Perubahan Data WP dan atau Pengusaha Kena Pajak dengan system e-registration.
Sistem e-Registration adalah sistem pendaftaran Wajib Pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan perubahan data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak melalui internet yang
terhubung langsung secara on-line dengan Direktorat Jenderal Pajak.
Dengan adanya system pendaftaran online ini, diharapkan masyarakat tidak perlu repot-repot datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak untuk mengurus pendaftaran NPWP. Kemudahan ini diharapkan meningkatkan jumlah wajib pajak di seluruh Indonesia.
Prosedur Pendaftaran NPWP melalui system e-registration :
1.Permohonan pendaftaran NPWP dan/atau pengukuhan PKP tersebut dilakukan dengan cara mengisi Formulir Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak dan/atau Pengukuhan PKP pada Sistem e-Registration.
2.Wajib Pajak dapat mencetak sendiri Formulir Pendaftaran Wajib Pajak dan/atau Pengukuhan PKP serta SKTS yang diterbitkan dari Sistem e-Registration.
3.SKTS berlaku terhitung sejak pendaftaran melalui Sistem e- Registration dilakukan sampai dengan diterbitkan SKT oleh KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.
4.SKTS hanya berlaku untuk pembayaran, pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak lain serta tidak dapat dipergunakan untuk melakukan kegiatan di luar bidang perpajakan.
5.KPP tempat Wajib Pajak terdaftar menerbitkan SKT, Kartu NPWP dan/atau SPPKP.Penerbitan SKT, Kartu NPWP, dan/atau SPPKP paling lama 1(satu) hari kerja sejak informasi pendaftaran dan/atau pengukuhan melalui Sistem e-Registration diterima KPP, sepanjang permohonan pendaftaran NPWP da/atau pengukuhan PKP diisi secara lengkap.
6.Dalam hal proses penerbitan NPWP dan/atau PKP telah selesai, kepada Wajib Pajak dikirimkan notifikasi melalui Sistem e-Registration.

Setelah NPWP dan atau SPPKP diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP), paling lama enam bulan sejak penerbitan NPWP dan atau SPPKP tersebut, KPP akan melakukan verifikasi lapangan sesuai dengan alamat yang tertera dalam permohonan NPWP dan atau SPPKP tersebut. Jika diperlukan, KPP akan meminta dokumen tambahan terkait dengan pendaftaran NPWP dan atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak tersebut.

Selain melalui e-registration, pendaftaran NPWP juga dapat dilakukan melalui Program Wajib Pajak Massal (PWPM), yaitu pendaftaran NPWP secara massal untuk karyawan melalui perusahaan atau pemberi kerjanya sesuai dengan KPP tempat terdaftar perusahaan tersebut.

Cara pendaftaran NPWP yang ketiga adalah mendaftarkan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan alamat yang tertera di KTP atau sesuai dengan domisili wajib pajak tersebut.

Ketiga cara ini memudahkan wajib pajak untuk memperoleh NPWP dimana saja dan kapan saja. Semoga dengan adanya layanan unggulan Direktorat Jenderal Pajak ini, jumlah wajib pajak yang terdaftar semakin meningkat sehingga dapat mendorong tercapainya target penerimaan pajak.

Chairul Saleh
Mahasiswa STIE Tunas Nusantara Jakarta
Jurusan Akuntansi Perpajakan

Tarif Pemotongan dan Pengenaan PPh Pasal 21 untuk PNS Yang Menjadi Beban APBN atau APBN

2011-01-19T07:54:00.000+07:00

Tarif Pemotongan dan Pengenaan PPh Pasal 21 untuk PNS Yang Menjadi Beban APBN atau APBN

Mulai tanggal 01 Januari 2011 Tarif Pemotongan dan Pengenaan PPh Pasal 21 untuk PNS akan mengalami perubahan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tanggal 20 Desember 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dulu pengenaan pajak untuk golongan III-a ke atas akan dikenakan sama rata sebesar 15% kepada setiap pegawai, baik itu golongan III atau golongan IV. Sekarang tarif yang di kenakan berbeda, yaitu :
1.Sebesar 0% (nol persen) dari jumlah bruto honorarium atau imbalan lain bagi PNS Golongan I dan Golongan II, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Tamtama dn Bintaram, dan Pensiunannya;
2.Sebesar 5% (lima persen) dari jumlah bruto honorarium atau imbalan lain PNS Golongan III, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Pertama, dan Pensiunannya;
3.Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto honorarium atau imbalan lain Pejabat Negara, PNS Golongan IV, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Menegah dan Perwira Tinggi, dan Pensiunannya.
Jika PNS diangkat sebagai pimpinan dan/atau anggota pada lembaga yang tidak termasuk sebagai Pejabat Negara, maka kepada PNS tersebut tetap di kenakan tariff PPh Pasal 21 sesusai dengan Undang PPh dan tidak di tanggung oleh Pemerintah. Jadi apabila ada PNS yang menjabat sabagai Pemimpin perusahaan atau menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan maka PNS tersebut akan dikenakan tarif PPh sesuai dengan tarif yang berlaku untuk orang umum.
Besarnya PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah
Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung Pemerintah dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan atas jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak.

PPh Pasal 21 dalam hal tidak mempunyai NPWP
Dalam hal Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang dibebankan pada APBN atau APBD dikenai tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 lebih tinggi sebesar 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

Tambahan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar 20% (dua puluh persen) dipotong dari penghasilan yang diterima Pejabat Negara, PNS. Anggota TN!, Anggota POLRI, dan Pensiunannya.
Sumber:
Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tanggal 20 Desember 2010
http://syafrianto.blogspot.com/2011/01/tarif-pemotongan-dan-pengenaan-pph.html

Ketentuan Pajak Bagi Perempuan

2011-01-18T09:28:00.001+07:00

Ketentuan Pajak Bagi Perempuan

Berdasarkan pada Pasal 8 UU PPh, secara garis besar pengenaan PPh terhadap perempuan dibagi menjadi tiga kelompok.

1.Perempuan yang belum pernah menikah dan umurnya di bawah 18 tahun (anak yang belum dewasa).

Kewajiban PPh bagi perempuan yang tergolong sebagai anak yang belum dewasa pada dasarnya mengikuti orang tuanya khususnya sang ayah. Dengan kata lain, penghasilan yang diterima atau diperolehnya digabungkan dengan penghasilan orang tuanya, baru dhitung pajaknya.

2.Perempuan yang belum pernah menikah dan umurnya sudah 18 tahun atau lebih. Pemenuhan kewajiban pajak bagi kelompok ini pada prinsipnya harus diselesaikan dengan NPWP-nya sendiri. Perempuan dengan status inilah tunduk pada aturan pajak secara umum.

Terkait kelompok kedua ini, hak dan kewajiban bagi perempuan yang belum pernah menikah dan umurnya sudah 18 tahun atau lebih adalah sama dengan WP pria. Bila perempuan tersebut menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan objek pajak, maka perempuan tersebut diwajibkan untuk mendaftarkan diri guna memperoleh NPWP.

3.Perempuan menikah atau yang sudah pernah menikah. Berbeda dari dua kelompok lainnya, perlakuan PPh terhadap kelompok ketiga ini sangatlah variatif dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi perempuan yang bersangkutan, khususnya bila dikaitkan dengan ada tidaknya perjanjian pemisahan harta dan penghasilan serta ada tidaknya penceraian antara suami istri.

Sedangkan perempuan menikah sendiri, dapat dibedakan menjadi :

a.Perempuan menikah tanpa perjanjian pemisahan harta dan penghasilan

Kewajiban perpajakan bagi perempuan menikah tanpa perjanjian pemisahan harta dan penghasilan pada dasarnya menjadi satu dengan kewajiban pajak sang suami. Dengan kata lain, perempuan menikah dalam kategori ini tidak perlu memiliki NPWP sendiri. Kewajiban PPh lainnya pun menjadi tanggungjawab suami sebagai kepala keluarga.Bila sebelum menikah tersebut sudah memiliki NPWP, setelah menikah NPWP tersebut bisa dihapuskan dengan membuat surat permohonan penghapusan NPWP kepada Kantor Pelayanan Pajak tempatnya terdaftar sebagai WP menjadi satu dengan suaminya.

Penggabungan ini tidak perlu dilakukan bila sang istri hanya menerima atau memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja dan berasal dari pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya.

Penghasilan perempuan menikah yang berasal dari satu pemberi kerja telah dipotong PPh Pasal 21 sehingga tidak perlu lagi digabungkan sebagai penghasilan sang suami. Dengan kata lain penghasilan istri tersebut diperlakukan seagai penghasilan yang telah dikenakan PPh Final bagi suaminya.

Namun bila perempuan tersebut ternyata bekerja pada lebih dari satu pemberi kerja dan meskipun masing-masing penghasilannya telah dipotong pajak, maka atas penghasilannya itu haruslah digabungkan dengan penghasilan suaminya.a. Jika suami dari perempuan tersebut ternyata belum memiliki NPWP, maka mengacu pada ketentuan Pasal 12 ayat (1) Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-161/PJ/2001, penghapusan NPWP perempuan tersebut tidak bisa dilakukan. Walau terkesan memberatkan, ketentuan dalam keputusan Dirjen Pajak di atas pada dasarnya sejalan dengan prinsip bahwa keluarga merupakan satu kesatuan ekonomis seperti dijabarkan dalam UU PPh.

Penerimaan Tax Treaty terhadap Sewa Charter Pesawat Udara

2011-01-18T09:27:00.001+07:00

Penerimaan Tax Treaty terhadap Sewa Charter Pesawat Udara

Dalam pengenaan PPh Pasal 26 merupakan kontradiksi antara fiskus/petugas deang Wajib Pajak yang dikarenakan adanya persyaratan yang tidak dipenuhi oleh Wajib Pajak yaitu Surat Keterangan Domisili (SKD) atau Certificate Of Residence Tax payer (CRT) dari pihak asing.

Latar Belakang Tax Treaty
Tax treaty atau yang lazim disebut Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dibuat untuk menjembatani kebijakan pajak antara dua Negara agar tidak terjadi pengenaan pajak berganda atas objek yang sama, yang berisi kesepakatan mengenai tata cara pemajakan oleh masing0masing Negara terhadap penghasilan yang bersumber dari dua Negara yang bersangkutan(treaty partner) dan tax treaty tersebut kedudukannya mengalahkan UU PPH di Indonesia.
Kesepakatan itu dibutuhkan mengingat adanya perbedaan system pemajakan antara Negara satu dengan Negara lainnya. Amerika serikat yang menganut azas domisili, maka penghasilan orang atau badan yang berdomisili di Negara itu akan dikenakan pajak tanpa memperhatikan dari mana sumber penghasilannya. Dengan kata lain, pemajakan di fokuskan pada subjek pajaknya dan dikenakan terdap seluruh penghasilan yang bersumber dari Negara manapun (World Wide income).
Apabila Negara menganut azas sumber, maka pajaknya dikenakan atas sumber penghasilan (menekankan pada objek pajaknya). Oleh karena itu, semua penghasilan yang bersumber dari Negara itu akan dikenakan pajak tanpa memperhatikan dimana subjek pajak berdomisili.
Namun tidak sedikit juga Negara yang menganut kedua azas tersebut sekaligus, misalnya Indonesia. Subjek pajak dalam negeri dikenakan atas seluruh penghasilan yang bersumber dari Negara manapun (World Wide Income) dan semua jenis penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh oleh penduduk Negara manapun yang pada prinsipnya merupakan objek pajak dan bisa dikenakan pajak di Indonesia.
Intinya bila tanpa tax treaty, penduduk Indonesia yang memdapat penghasilan dari Negara lain dapat penghasilan dari Negara lain dapat terkena dua kali. Penghasilan itu dapat dikenakan dua kali karena merupakan Subjek pajak dalam negeri yang menurut UU PPh di Indonesia menganut azas World Wide Income, dinegara sumber penghasilan dia juga bisa dikenakan pajak berdasarkan UU Pajak yang berlaku di Negara yang bersangkutan.
Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan khususnya pasal 26, diatur bahwa terhadap Wajib Pajak Luar negeri yang memperoleh penghasilan di Indonesiaantara lain berupa bunga, royalty, sewa, hadiah dan penghargaan akan dikenakan PPh sebesar ….% dari jumlah bruto. Pasal tersebut memberi contoh adanya hubungan ekonomis antara orang asing dengan penghasilan yang diperolehnya di Indonesia.

Pengenaan PPh Pasal 26 :
Jika antara Indonesia dan Negara asing tidak ada tax treaty, maka dikenakan PPH pasal 26 dengan tariff 20% atas semua pembayaran ke luar negeri.
Jika ada tax treaty maka :
Bebas PPh Pasal 26 apabila pekerjaan dilakukan di Luar Negeri.
Pekerjaan dilakukan di Indonesia selama tidak melebihi Time Test.
PPh Pasal 26 dikenakan sesuai tarif tax treaty kecuali ada BUT.

Cara Pengenaan Pajak:
Jika Wajib Pajak Luar Negeri mempunyai SKD (Surat Keterangan Domisili) maka pemotongan PPh Pasal 26 sesuai prinsip diatas.
Jika Wajib Pajak tersebut tidak mempunyai SKD (Surat Keterangan Domisili) maka pemotongan PPh Pasal 26 sesuai tariff UU PPh di Indonesia.

Penerbangan dan Pelayaran
Pasal 9 persetujuan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Amerika Serikat untuk pemnghindaran pajak berganda (P3B), yang berbunyi:
1.Menyimpang dari pasal 8 (Laba Usaha), penduduk suatu Negara Pihaknya dalam suatu Perjanjian akan dikecualikan oleh Negara Pihak lainnya pada Perjanjian dari pengenaan pajak yang berkenaan dengan penghasilan yang diperoleh pihak penduduk tersebut dari pengoperasian Kapal Laut atau Pesawat Udara dalam jalur Lalu Lintas internasional.
2.Untuk kepentingan ayat (1), penghasilan dari pengoperasian Kapal Laut atau Pesawat Udara dalam jalur Lalu Lintas internasional mencakup:
a.Penghasilan dari penyewaan Kapal Laut atau Pesawat Udara atas dasar full basic dalam jalur lalu lintas internasional;
b.Penghasilan dari pengoperasian Pesawat Udara atas dasar bareboat basis jika Pesawat Udara tersebut dioperasikan dalam jalur lalu lintas internasional;
c.Penghasilan Kapal laut tanpa awak jika kapal tersebut dioperasikan dalam jalur lalu lintas internasional dan penyewaannya bukan bukan penduduk Negara Pihak lainnya atau bentuk usaha tetap di Negara Pihak lainnya tersebut;dan
d.Penghasilan dari penggunaan atau penyelenggaraan peti kemas (dan peralatan yang terkait dengan pengangkutan peti kemas) yang digunakan dalam jalur lalu lintas internasional jika penghasilan tersebut berhubungan dengan penghasilan yang dijelaskan dalam ayat(1).

Tanggapan dan kesimpulan :
Mengingat pasal 9 ayat (1) Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Amerika Serikat dapat dijelaskan bahwa;
Penduduk suatu Negara pihak pada perjanjian diekcualikan oleh Negara lain apada perjanjian dari pengenaan pajak yang berkenaan dengan penghasilan yang diperoleh penduduk tersebut dari pengoperasian Kapal Laut dan Pesawat Udara dalam jalur lalu lintas internasional.
Dengan Maksud: Pemerintah Indonesia tidak diperkenankan mengenakan pajak atas penghasilan dari pengoperasian Kapal Laut dan Pesawat Udara dalam jalur lalu lintas Internasional.
Pasal 9 ayat (2) huruf a dan b;
Penghasilan dari pengoperasian Kapal laut atau Pesawat Udara dalam jalur lalu lintas internasional mencakup;
a.Penghasilan dari penyewaan Kapal Laut atau Pesawat Udara atas dasar full basic dalam jalur lalu lintas internasional.
b.Penghasilan dari pengoperasian Pesawat Udara atas dasar Bare Boat basis jika Pesawat Udara tersebut dioperasikan dalam jalur lalu lintas internasional.
Dengan maksud:
Atas penghasilan dari penyewaan Kapal Laut atau Pesawat Udara dalam jalur lalu lintas internasional meliputi:
a.Penghasilan dari penyewaan Kapal Laut atau Pesawat Udara atas dasar full basic termasuk pilot dan co pilot.
b.Penghasilan dari pengoperasian Pesawat Udara atas dasar Bare Boat basis tanpa pilot dan co pilot.

Oleh :
Mochamad Mabrur
NPM: 0800070056
Kelas: B
No: 24

POKOK-POKOK PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

2011-01-18T09:25:00.000+07:00

Nama : Dwi Wuryanto
NPM : 0800070007
Kelas : A
Mata Kuliah : Tugas Artikel Brevet Pajak

POKOK-POKOK PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPN dan PPn BM)

Dasar pertimbangan perubahan Ketiga Undang-Undang PPN dan PPn BM adalah dalam rangka lebih meningkatkan kepastian hukum dan keadilan, menciptakan sistem perpajakan yang lebih sederhana serta mengamankan penerimaan negara agar pembangunan nasional dapat dilaksanakan secara mandiri. Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah telah mengalami tiga kali perubahan, yaitu:
1.Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 tanggal 31 Desember 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
2.Undang-undang Nomor 11 tahun 1994 tanggal 9 November 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983
3.Undang-undang Nomor 18 tahun 2000 tanggal 2 Agustus 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1983
4.Undang-undang Nomor 42 tahun 2009 tanggal 15 Oktober 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1983

Pokok-pokok perubahan Undang-Undang PPN dan PPn BM antara lain:
1.Objek dan Non Objek Pajak
Dalam rangka menetralkan pembebanan PPN dan menambah daya saing kegiatan jasa yang dilakukan oleh pengusaha Indonesia di luar Daerah Pabean dan pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Indonesia di Luar Daerah Pabean, maka atas ekspor JKP dan BKP Tidak Berwujud dalam RUU PPN dikenakan tarif 0% (nol persen).
Barang hasil pertanian yang diambil langsung dari sumbernya tetap sebagai BKP yang pengenaan PPN-nya akan menggunakan mekanisme pedoman pengkreditan Pajak Masukan (Deemed Pajak Masukan).
2.Bukan Objek
Untuk memberikan kepastian hukum, pengaturan jenis barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN, yang semula diatur dengan Peraturan Pemerintah dinaikkan ke batang tubuh UU PPN dan PPnBM.
Untuk menjamin ketersediaan bahan baku industri energi dalam negeri, barang hasil pertambangan umum yang diambil langsung dari sumbernya termasuk batubara tetap sebagai barang yang tidak dikenakan PPN.
Dalam rangka pemenuhan gizi rakyat Indonesia dengan harga yang terjangkau, maka daging segar, telur yang belum diolah, susu perah, sayuran segar dan buah-buahan segar ditetapkan sebagai barang kebutuhan pokok yang tidak dikenakan PPN.
Untuk menghindari pengenaan pajak berganda terhadap suatu objek yang sama, maka objek-objek tertentu yang sudah dikenakan pajak daerah dikecualikan dari pengenaan PPN, yaitu barang hasil pertambangan galian C, makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran. rumah makan, warung dan sejenisnya, jasa perhotelan, jasa boga atau katering.
Untuk memberikan perlakuan yang sama, Jasa keuangan yang dilakukan oleh siapapun termasuk perbankan syariah ditetapkan sebagai bukan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya tidak dikenakan PPN.

3.Pengembalian (Retur) Jasa Kena Pajak (JKP)
Agar paralel dengan perlakuan pengembalian (retur) Barang Kena Pajak, dalam UU PPN diatur mengenai perlakuan PPN atas penyerahan JKP yang dibatalkan/dikembalikan sebagian atau seluruhnya.

4.Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
Dengan tujuan untuk memberikan ruang kepada Pemerintah dalam rangka melaksanakan fungsi regulasinya, maka batas atas tarif PPnBM dinaikkan dari 75% (tujuh puluh lima persen) menjadi 200% (dua ratus persen). Tarif tertinggi sebesar 200% (dua ratus persen) akan diterapkan apabila benar-benar diperlukan.

5.Pengkreditan Pajak Masukan.
Dalam UU PPN diatur bahwa Pengusaha yang belum berproduksi tetap dapat mengkreditkan PPN yang telah dibayar atas pembelian barang modal. Namun demikian, apabila dalam kurun waktu tertentu pengusaha tersebut ternyata gagal berproduksi maka atas PPN yang telah dikreditkan dan telah dimintakan pengembaliannya wajib dibayar kembali. Pengaturan batasan jangka waktu untuk Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang gagal berproduksi disepakati 3 (tiga) tahun sejak pengkreditan Pajak Masukan, dan berlaku untuk semua sektor usaha.

6.Restitusi PPN
Apabila dalam suatu Masa Pajak terdapat kelebihan pajak maka atas kelebihan pajak tersebut dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya dan dapat direstitusi pada akhir tahun buku, kecuali Wajib Pajak tertentu yang secara mekanisme PPN akan mengalami lebih bayar seperti eksportir dan penyalur/pemasok pemerintah, diperkenankan untuk restitusi di setiap Masa Pajak. Dengan pertimbangan untuk membantu likuiditas, memberikan pelayanan yang lebih baik dan mendorong kepatuhan sukarela Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya (self assessment), Wajib Pajak tertentu yang memiliki resiko rendah, dapat diberikan restitusi dengan pengembalian pendahuluan tanpa melalui pemeriksaan terlebih dahulu. Pemeriksaan dapat dilakukan kemudian bila diperlukan. Sanksi yang dikenakan lebih rendah dari Undang-Undang KUP yaitu 2% (dua persen) perbulan, kecuali terdapat indikasi tindak pidana perpajakan maka sanksi yang berlaku sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam UU KUP.

7.Deemed Pajak Masukan.
UU ini mengatur mengenai Deemed Pajak Masukan yaitu mekanisme penetapan besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan bagi Wajib Pajak tertentu, baik berdasarkan omzet maupun kegiatan usaha (sektoral), yang bertujuan untuk memberikan kemudahan Wajib Pajak dalam menghitung kewajiban PPN-nya.

8.Pemusatan tempat PPN terutang.
Dalam rangka mengurangi beban administrasi Wajib Pajak, UU memberikan kemudahan prosedur penetapan pemusatan tempat terutang yaitu cukup dengan melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada Direktur Jenderal pajak.

9.Saat pembuatan Faktur Pajak.
Dalam rangka meringankan beban administrasi Wajib Pajak maka saat pembuatan Faktur Pajak adalah pada saat terutangnya pajak, yaitu pada saat penyerahan, atau dalam hal pembayaran mendahului penyerahan maka Faktur Pajak dibuat pada saat pembayaran. Dengan pengaturan ini, Wajib Pajak tidak perlu lagi membuat faktur penjualan (invoice) yang berbeda dengan Faktur Pajak.
Untuk membantu likuiditas Wajib Pajak, saat penyetoran PPN dan pelaporan SPT Masa PPN yang semula paling lambat tanggal 15 (lima belas) dan tanggal 20 (dua puluh) setelah Masa Pajak berakhir sebagaimana diatur dalam Undang-Undang KUP, diperlonggar menjadi paling lambat akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Mengingat ketentuan ini tidak diatur dalam Undang-Undang KUP, maka ketentuan tersebut diatur dalam UU PPN.

10.Fasilitas Perpajakan.
Untuk memberikan kepastian hukum bagi pemberian fasilitas perpajakan maka diberikan penambahan fasilitas, antara lain untuk:
perwakilan negara asing/badan-badan internasional
impor dan penyerahan BKP/JKP dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai pinjaman/hibah/bantuan luar negeri
listrik dan air
kegiatan penanggulangan bencana alam nasional
menjamin tersedianya angkutan umum di udara untuk mendorong kelancaran perpindahan arus barang dan orang di daerah tertentu yang tidak tersedia sarana transportasi lainnya yang memadai, dimana perbandingan antara volume barang dan orang yang harus dipindahkan dengan sarana transportasi yang tersedia sangat tinggi.
bahan baku kerajinan perak

11.Restitusi Turis Asing
Dalam UU PPN diatur mengenai pemberian pengembalian PPN dan PPn BM atas barang bawaan yang dibawa ke luar daerah pabean oleh orang pribadi pemegang paspor luar negeri (Turis Asing), dengan syarat nilai PPN minimal sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu).

12.Tanggung Renteng.
Pengaturan mengenai tanggung renteng PPN yang pada waktu pembahasan UU KUP diputuskan dihapus karena merupakan pengaturan material, dimasukkan ke dalam UU PPN, mengingat ketentuan ini masih sangat diperlukan untuk melindungi pembeli maupun penjual.

13.Masa Berlaku UU PPN dan PPnBM.
Mengingat diperlukannya waktu untuk mempersiapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini, penyempurnaan sistem dan prosedur, serta pelaksanaan sosialisasi baik internal maupun eksternal maka UU PPN dan PPnBM ini diberlakukan mulai 1 April 2010.

Dampak jangka pendek dari pelaksanaan UU PPN dan PPn BM ini adalah dapat berpotensi menurunkan penerimaan pajak pada APBN 2010, namun perubahan ini diperlukan untuk menciptakan ekonomi yang lebih baik dan kompetitif dalam jangka menengah dan panjang. Sehingga diharapkan akan lebih memberikan keadilan dan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi hak dan kewajibannya, kesederhanaan administrasi perpajakan, kepastian hukum, konsistensi dan transparansi, meningkatkan daya saing, serta dapat meningkatkan investasi asing maupun dalam negeri di Indonesia.

Peran PBB dan BPHTB Dalam PAD

2011-01-18T09:24:00.000+07:00

Peran PBB dan BPHTB Dalam PAD

I. Pendahuluan
Penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat oleh Pemerintah baik Pusat maupun Daerah tentulah membutuhkan pembiayaan. Salah satu sumber dana bagi pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Untuk memenuhi sumber dana bagi pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan tersebut Pemerintah Daerah akan berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan realisasi penerimaannya. Melalui peningkatan penerimaan tersebut diharapkan juga dapat ditingkatkan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
Sebelum melanjutkan pembahasan ini dapat kami jelaskan terlebih dahulu, bahwa materi bahasan yang diminta oleh penyelenggara kepada kami adalah :
Implementasi Pungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah setempat sesuai dengan UU 22,34 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah serta Perda 26 Tahun 2000 tentang Tata Niaga Kayu di Indonesia.
Namun setelah kami mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah maka untuk meluruskan kembali pengertian PAD yang dihubungkan dengan materi bahasan yang diajukan penyelenggara maka judulnya menjadi seperti di atas.
II PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pelaksanaan kebijakan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menurut pengamatan kami telah menimbulkan kecemasan dari kalangan dunia usaha terhadap kemungkinan pengenaan berbagai pajak, retribusi atau pungutan lainnya oleh Pemerintah Daerah terhadap dunia usaha untuk memacu peningkatan PAD. Namun menurut hemat kami hal tersebut sangat tidak beralasan, karena penetapan pajak dan retribusi daerah serta pungutan lainnya harus diatur dengan Peraturan Daerah yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan secara nasional. Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan PAD tentu saja dilakukan sepanjang koridor regulasi yang ada, karena penetapan suatu kebijakan dalam bentuk Peraturan Daerah bukan lagi monopoli Pemerintah Daerah tetapi juga diawasi oleh legislatif dan masyarakat.
Baik Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah maupun penggantinya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur tentang Pendapatan asli Daerah (PAD) tersebut. Dalam UU 5/1974 dinyatakan bahwa PAD terdiri dari; 1) hasil pajak Daerah, 2) hasil retribusi Daerah, 3) hasil Perusahaan Daerah, 4) lain-lain usaha Daerah yang sah.
Kemudian dengan lahirnya kebijakan Otonomi Daerah dengan desentralisasi otoritas dan desentralisasi fiskal yang diatur dengan UU 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dijelaskan bahwa sumber pendapatan Daerah terdiri dari :

Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu:
Hasil pajak Daerah.
Hasil retribusi Daerah
Hasil perusahaan milik Daerah, dan hasil penge-lolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
Dana Perimbangan, yaitu: Bagian Daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam.
Dana Alokasi Umum (DAU).
Dana Alokasi Khusus (DAK).
Pinjaman Daerah.
Lain-lain pendapatan Daerah yang sah.
Jadi dari ketentuan di atas jelas bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari pajak dan retribusi Daerah serta hasil usaha Daerah sendiri. Sedangkan jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur lebih lanjut oleh Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997.
Pajak Daerah Kabupaten/Kota menurut UU 34/2000 terdiri dari:
Pajak Hotel.
Pajak Restoran.
Pajak Hiburan.
Pajak Reklame.
Pajak Penerangan Jalan.
Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
Pajak Parkir.
Selain jenis Pajak Daerah di atas dapat ditetapkan Pajak Daerah lainnya dengan Peraturan Daerah dengan memenuhi kriteria tertentu, antara lain; bersifat pajak dan bukan retribusi, objek pajak berada dalam wilayah Kabupaten/Kota serta dasar pengenaan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, bukan merupakan objek Pajak Propinsi atau Pajak Pusat, tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif, memperhatikan aspek keadilan, dan menjaga kelestarian lingkungan.
Sedangkan Retribusi daerah dibagi atas 3 (tiga) golongan yaitu; Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Jenis-jenis ketiga golongan retribusi tersebut ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah berdasarkan kriteria tertentu. Selain jenis Retribusi Daerah yang ditetapakn dengan Peraturan Pemerintah tersebut juga dapat ditetapkan Retribusi daerah lainnya dengan Peraturan Daerah sesuai dengan kewenangan Otonomi Daerah dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.
III KESIMPULAN
Dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah salah satu sumber pendapatan Daerah, tetapi bukan termasuk sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kedua pajak tersebut merupakan pajak Pusat, sedangkan Daerah hanya menerima bagian dari kedua pajak tersebut sebagai dana perimbangan. Hal ini dijelaskan oleh Pasal 80 ayat (1) huruf a UU 22/1999 dan Pasal 6 ayat (1) sampai (4) UU 25/1999.
Dengan demikian penetapan objek pajak, dasar pengenaan pajak, tarif pajak dan teknis pemungutan diatur dan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Sedangkan Pemerintah Daerah tidak terlibat secara langsung dalam hal tersebut. Keterlibatan Pemerintah Daerah hanya dalam membantu mengintensifkan pemungutan PBB dengan melibatkan perangkat daerah.
Bagian yang diterima Daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagai dana perimbangan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000, diatur pembagian hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) antara Pemerintah Pusat dan Daerah dengan perimbangan 10% untuk Pemerintah Pusat dan 90% untuk Daerah. Dari jumlah 90% yang merupakan bagian Daerah tersebut diperinci sebagai berikut; 16,2% untuk Daerah Propinsi yang bersangkutan, 64,8% untuk Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan, dan 9% untuk Biaya Pemungutan. Sedangkan hasil penerimaan PBB bagian Pemerintah Pusat dibagikan kepada seluruh Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi; 65% dibagi merata kepada seluruh Daerah Kabupaten/Kota, dan 35% dibagikan sebagai insentif kepada Daerah Kabupaten/Kota yang pada tahun anggaran sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan yang ditetapkan.
Sebagaimana diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 519/KMK.04/2000 ditetapkan pembagian hasil penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) antara Pemerintah Pusat dan Daerah dengan perimbangan; 20% untuk Pemerintah Pusat dan 80% untuk Daerah. Dari jumlah 80% bagian Daerah tersebut diperinci sebagai berikut; 16% untuk Daerah Propinsi yang bersangkutan, dan 64% untuk Daerah Kabupaten penghasil.
Jadi dapat disimpulkan disini bahwa dalam hal Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, keberadaan Daerah Kabupaten/Kota hanyalah sebagai Daerah yang menjadi penghasil pajak dan hanya berhak menerima bagian dari dana perimbangan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Berbeda halnya dengan pajak dan retribusi Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, Daerah mempunyai kewenangan untuk mengelola dan mengaturnya sendiri.

BAYAR BPHTB DAN PPH FINAL UNTUK RUMAH KITA

2011-01-18T09:21:00.000+07:00

Ruswanto

BAYAR BPHTB DAN PPH FINAL UNTUK RUMAH KITA

(BPHTB) adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan yang selanjutnya disebut pajak, yang menjadi subjek pajak adalah yang peroleh hak atas tanah dan atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Sedangkan PPh Final yang dimaksud adalah pajak yang harus dibayarkan oleh yang melepaskan haknya atas tanah dan bangunan dalam hal ini yang menjadi dasar pengenaan pajaknya adalah penghasilannya. Dalam hal kita melakukan transaksi jual beli rumah maka yg membayar BPHTB adalah si pembeli sedangkan PPh dibayarkan oleh si penjual atas penghasilan dari transaksi jual beli tersebut.
BPHTB sendiri dikenakan bukan hanya untuk jual beli tetapi juga dikenakan untuk transaksi seperti , tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penunjukan pembeli dalam lelang, pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, hadiah, pemberian hak baru. Semuanya dikenakan PPh final kecuali kalau memenuhi persyaratan yang dapat dibebaskan PPh seperti yang diatur dalam Peraturan Dirjen No.30 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian Pengecualian Pembayaran Kewajiban atau Pemungutan PPh atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan.
Tarif BPHTB sendiri menurut UU No. 20/2000 tentang BPHTB, tarifnya 5 persen dari NPOP (Nilai Perolehan Objek Pajak) setelah dikurangi NPOPTKP (Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak) . Jadi rumusannya 5% x (NPOP-NPOPTKP regional). Disebut NPOPTKP regional karena besarnya NPOPTKP di tiap daerah berbeda. Ditetapkan secara regional paling banyak 60 juta. Lain daerah beda besaran. Tergantung harga tanah setempat. Untuk wilayah DKI Jakarta sendiri ditetapkan sebesar 60 juta. Serta 300 juta dalam hal perolehan hak karena waris, atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat kebawah dengan pemberi hibah termasuk istri/ suami. Sedangkan untuk PPh Finalnya dikenakan tarif 5 persen dari NPOP sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/PMK.03/2008 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 635/KMK.04/1994 tentang pelaksanaan pembayaran pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. Besarnya Pajak Penghasilan yang terutang sesuai Pasal 2 ayat (1) adalah sebesar 5% (lima persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, kecuali atas pengalihan hak atas Rumah Sederhana dan Rumah Susun Sederhana yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dikenai Pajak Penghasilan sebesar 1% (satu persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan.Dalam hal transaksi jual beli NPOP sendiri diambil dari perbandingan terbesar antara harga transaksi dan NJOP PBBnya.
Berikut ini adalah contoh-contoh kasus yang dikecualikan dari kewajiban BPHTB, antara lain; Pertama, orang pribadi atau badan karena konversi hak dan perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama. Misalnya orang yang mendapat tanah/rumah warisan atas nama orang tuanya, dan belum ada penggantian nama. Barulah saat ganti nama dikenakan BPHTB. Ini juga termasuk warisan antar suami, istri dan anggota keluarga. Kedua, orang pribadi atau badan karena wakaf (barang yang diberikan untuk kepentingan umum). Ketiga, orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan agama. Keempat, perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Kelima, negara untuk penyelenggaraan dan atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum. Terakhir, badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh menteri dengan syarat tidak menjalankan usaha atau menjalankan kegiatan lain diluar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi.
Menurut SK Menkeu No.87/2002 dan SK Dirjen Pajak tahun 2002, wajib pajak (WP) yang boleh mendapat pengurangan pajak terutang dalam hal ini BPHTB, dibagi dalam 3 kondisi. Pertama, kondisi tertentu wajib pajak yang ada hubungannya dengan Obyek Pajak. Ada beberapa kondisi. (a)WP tidak mampu secara ekonomis yang memperoleh hak baru melalui program pemerintah di bidang pertanahan, mendapat pengurangan 75 persen. (b) WP pribadi menerima hibah dari orang pribadi yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah, 50 persen. Kedua, kondisi WP yang ada hubungannya dengan sebab-sebab tertentu, contoh, (a) WP yang memperoleh hak atas tanah melalui pembelian dari hasil ganti rugi pemerintah yang nilai ganti ruginya di bawah NJOP, 50 persen. (b) WP yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas tanah yang dibebaskan oleh pemerintah untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus, 50 persen, (c) WP yang terkena dampak krisis ekonomi dan moneter yang berdampak luas pada kehidupan perekonomian nasional sehingga harus melakukan restrukturisasi usaha dan atau utang usaha sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah, 75 persen. (d) WP yang punya hak baru setelah 20 tahun mengontrak, 25 persen. (e) Tanah yang tidak berfungsi lagi karena bencana alam, 50 persen, (f) WP pribadi veteran, pensiun TNI, PNS, Purnawirawan, janda/dudanya, dapat hak rumah dinas, 75 persen (g) WP badan merger, 50 persen, (h) Tanah ex Bank mandiri 100 persen. Ketiga, tanah atau bangunan digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang semata-mata tidak untuk mencari keuntungan, contohnya: Tanah dan atau bangunan yang digunakan antara lain untuk panti asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu, pesantren, sekolah yang tidak ditujukan mencari keuntungan, rumah sakit swasta institusi pelayanan sosial kemasyarakatan. Potongan 50 persen. Sedangkan untuk PPh belum ada aturan yang menjelaskan, dengan kata lain tidak dapat diajukan pengurangan.
Pembayaran BPHTB dan PPh Final atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan pada prinsipnya menganut sistim self assessment. Artinya Wajib Pajak Wajib membayar pajak yang terutang dengan tidak mendasarkan pada adanya surat ketetapan pajak. Pajak yang terutang dibayar ke kas negara melalui Kantor Pos dan atau Bank Badan Usaha Milik Negara atau Bank Badan Usaha Milik Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan Surat Setoran BPHTB (SSB) dan Surat Setoran Pajak (SSP). Setelah dibayar kemudian proses selanjutnya adalah pemvalidasian SSB dan SSP. Proses validasi ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak untuk meneliti apakah sudah benar atau tidak pembayarannya.
Untuk BPHTB sendiri mulai tahun 2011 ini pengelolaannya telah diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah, sehingga BPHTB menjadi salah satu pajak daerah, pengurusannya dilakukan di Unit Pelayanan Pajak Daerah. Secara garis besar aturannya masih sama namun pemerintah daerah lebih diberikan wewenang untuk menentukan NJOPTKP-nya. Sedangkan PPh Final masih merupakan pajak pusat dan pengurusannya dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak. Orang Beradab Pasti Bayar Pajak!!! Lunasi Pajak Awasi Penggunaannya!!! Hari Gini Ga Bayar Pajak Apa Kata Dunia!!!

PENGALIHAN BPHTB MENJADI PAJAK DAERAH, ANTARA INTENSIF DAN POTENSIAL LOSS

2011-01-18T09:19:00.000+07:00

PENGALIHAN BPHTB MENJADI PAJAK DAERAH,
ANTARA INTENSIF DAN POTENSIAL LOSS
oleh : Heru Purnama (0900070018)

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tentu tidak asing bagi masyarakat Indonesia karena merupakan pajak yang menyangkut kepemilikan tanah dan bangunan. BPTHB dapat didefinisikan sebagai pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Yang dimaksud perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya atau dimilikinya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang perseorangan pribadi atau badan. Jadi objek pajak BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, sedangkan subjek BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan.
Selama ini pelaksanaan pemungutan BPHTB dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan penerimaan pajaknya diberikan kembali ke Pemerintah Daerah melalui pola bagi hasil. Jika mau berkiblat pada teori pajak properti internasional, property tax sebenarnya cenderung lebih bersifat lokal. Fisibilitas dan immobilitasnya menjadi salah satu alasan penting mengapa BPHTB lebih cenderung menjadi pajak daerah. Apalagi jika dikaitkan dengan unsur pelayanan masyarakat, dimana akuntabilitas dan transparansi menjadi isu yang paling disoroti di era otonomi daerah. Pengalaman di banyak negara menunjukkan bahwa beban pajak properti sering dikaitkan langsung dengan pelayanan masyarakat yang diberikan oleh pemerintah daerah, misalnya dalam menyediakan/memelihara sarana-prasarana, sehingga secara logika wajar bila pajak properti dikelola langsung oleh pemerintah daerah.
Pada tahun 2009 ada perubahan yang signifikan berkaitan dengan aturan pemungutan BPHTB. Wewenang pemungutan atau devolusi BPHTB dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten/Kota telah diamanatkan melalui Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Dengan pengalihan ini diharapkan BPHTB akan menjadi salah satu sumber PAD yang cukup potensial bagi daerah tertentu, dibandingkan dari keseluruhan penerimaan pajak-pajak daerah selama ini ada. Namun dalam Pasal 180 angka 6 UU PDRD disebutkan bahwa UU UU No. 20 tahun 2000 tentang BPHTB tetap berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-undang ini. Maka tahun 2010 menjadi masa tenggang terakhir bagi Pemerintah Pusat untuk mengelola BPHTB dan mulai 1 Januari tahun 2011 BPHTB akan resmi sepenuhnya menjadi pajak daerah (local tax).

Siapkah Pemerintah Daerah Memungut BPHTB ?
Yang dimaksud dengan pengalihan wewenang pemungutan sebenarnya adalah merupakan pengalihan seluruh rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terhutang, pelaksanaan kegiatan penagihan pajak terhadap Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya yang selama ini dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Prinsip dasar pelaksanaan desentralisasi fiskal menurut UU PDRD adalah money follows functions, yaitu fungsi pokok pelayanan publik didaerahkan tentunya masih dengan dukungan pembiayaan pusat melalui penyerahan sumber-sumber penerimaan kepada daerah. Jika dilihat secara seksama inti dari Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 adalah antara lain:
1.Pengenaan pajak yang close list, artinya Pemda tidak diperkenankan memungut jenis pajak lain selain yang disebutkan dalam UU tersebut,
2.Perubahan pola pengawasan yang semula bersifat represif menjadi ke arah preventif dan korektif,
3.Terdapat sanksi bagi daerah apabila melanggar,
4.Mulai memperkenalkan adanya earmarking system, artinya pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis pajak dan retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan pelayanan yang bersangkutan,
5.Terdapat pengalihan hak pemungutan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

Pelaksanaan Pemungutan BPHTB oleh Pemerintah Daerah mulai 1 Januari 2011 sangat tergantung dari kesiapan dan minat Kabupaten/Kota. Sampai saat ini beberapa Pemerintah Daerah belum siap menjalankan fungsi pemungut BPHTB. Ketidaksiapan tersebut dilatarbelakangi beberapa hal. Pertama, berkaitan dengan investasi untuk biaya pemungutan BPHTB. Jika dihitung jumlah penerimaan BPHTB per Kabupaten/Kota yang nilai ketetapannya diatas 2 miliar rupiah berjumlah 189 (38,4%) sisanya sejumlah 303 Kabupaten/Kota penerimaan BPHTB nya dibawah 1 miliar rupiah. Artinya dengan asumsi biaya investasi PBB-P2 dan BPHTB sebesar 1-1,5 miliar rupiah dan biaya operasional sekitar 1 miliar rupiah per tahun. Artinya, secara hitungan kasar besar potensi penerimaan dari BPHTB masih sangat kecil bagi Pemerintah Daerah jika dibandingkan dengan effort dan modal yang harus dibayar oleh Pemerintah Daerah. Namun demikian perhitungan biaya pungut BPHTB sampai saat ini masih terlihat begitu tambun karena belum bisa dipisahkan dari biaya pungut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Perdesan dan Perkotaan. Pada tahun 2014 nanti saat pemungutan PBB sektor Perdesan dan Perkotaan juga sudah wajib dialihkan ke Pemerintah Daerah, seharusnya perhitungan pendapatannya akan lebih menggiurkan bagi Pemerintah Daerah. Kedua, dalam menjalankan fungsi sebagai pemungut BPHTB, Pemerintah Daerah memerlukan dasar hukum pemungutannya dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda). Dengan belum adanya Perda maka Pemerintah Daerah tidak boleh memungut BPHTB. Dan sampai saat ini mayoritas Pemerintah Daerah belum menerbitkan Perda pemungutan BPHTB. Ketiga, kemampuan aparat daerah terutama dalam penentuan basis pajak dan pelayanan masyarakatnya kebanyakan masih rendah. Di sisi lain, kemauan politik daerah untuk mengenakan tarif yang memadai dan/atau menerapkan sanksi bisa jadi lemah karena bersingungan langsung dengan kepentingan politik penguasa di daerah. Dan yang keempat adalah berkaitan dengan terbatasnya pengalaman daerah dalam pengembangan sistem informasi dan pengembangan infrastruktur penunjang. Akumulasi permasalahan di masa transisi pengalihan BPHTB menjadi pajak daerah ini bisa jadi merupakan penyebab sebagian daerah masih lebih suka kalau pajak ini tetap menjadi pajak pusat sementara daerah cukup menunggu bagiannya saja.

Antara Intensif Dan Potensial Loss
Antara berkah dan musibah, mungkin ungkapan ini cocok untuk menggambarkan posisi BPHTB di awal tahun kelinci ini (2011). Di sebagian besar daerah, BPHTB bisa dibilang “GRATIS”. Kenapa bisa gratis ? Permasalahannya adalah karena sebagian daerah belum menerbitkan Perda yang mengatur tentang pemungutan BPHTB. Menurut hasil survey kesiapan daerah yang dilakukan oleh Kemenkeu per tanggal 23 Desember 2010 dari 492 daerah yang akan memungut BPHTB, terdapat sekitar 160 daerah yang sudah siap memungut pajak itu (indikator kesiapan adalah Perda sudah siap). Sisanya sebanyak 108 daerah sedang dalam proses penyiapan Perda dan 224 daerah masih belum ada informasi. Dengan belum siapnya sebagian Pemerintah Daerah menerbitkan Perda BPHTB, seolah-olah hal tersebut menjadi insentif sekaligus daya tarik bagi masyarakat untuk mengembangkan bisnis properti maupun mengembangkan propertinya. Dengan belum adanya Perda maka Pemerintah Daerah tidak boleh memungut BPHTB, tapi hal tersebut tidak menggugurkan kewajiban Pemerintah Daerah untuk melakukan pelayanan berkaitan pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Selain itu Perda yang nanti dibuat tidak dapat berlaku surut sehingga pengalihan hak atas tanah dan bangunan yang dilaksanakan sebelum terbitnya Perda tidak dapat dikenakan BPHTB.
Menurut kacamata pemerintah selaku pengelola kas Negara, ‘bolong’-nya penerimaan BPHTB disebagian daerah merupakan potensial loss yang sedikit banyak dapat menganggu kondisi kas Negara. Kondisi ini merupakan pekerjaan rumah bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat khususnya Kementerian Keuangan. Jika kondisi ini terus berlanjut, bisa jadi selain berakibat kehilangan sumber pendapatan, pemerintah juga harus menghadapi masalah penurunan kesadaran masyarakat dalam membayar BPHTB saat Perda sudah diterbitkan. Bisa saja karena sudah lama tidak ada pemungutan BPHTB, masyarakat menganggap sudah tidak ada lagi pengenaan pajak atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Oleh karena itu, sedari dini seharusnya Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi mengenai UU PDRD yang baru agar masyarakat menyadari bahwa kedepannya akan terjadi keberagaman sistem dan pola pemungutan BPHTB di 492 Kabupaten/Kota, dimana disetiap Pemerintah Daerah diberikan kebebasan untuk mengelola sesuai dengan kemampuannya.
Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 yang memberikan diskresi tarif dan perluasan basis pajak, maka diharapkan kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhannya akan jauh meningkat. Daerah juga akan lebih mudah dalam menyesuaikan jumlah dan sumber pendapatannya. Jika kita lihat dari sisi penerimaan BPHTB, sebenarnya Pemerintah Pusat hanya akan kehilangan penerimaan sekitar 7,4 triliun rupiah (1%) saja dari total penerimaan pajak di APBN. Namun dari sisi Pemerintah Daerah khususnya bagi daerah yang penerimaan BPHTB-nya kecil, maka dengan devolusi ini akan berdampak negatif terhadap PAD-nya. Karena selama ini seluruh Pemda Kabupaten/Kota akan menerima bagi rata sekitar 2 miliar rupiah per tahun. Nah mulai tahun 2011 penerimaan pajak dari bagi rata ini tidak akan diperoleh lagi. Menurut data realisasi penerimaan BPHTB tahun 2009, diperkirakan kemungkinan hanya 89 Kabupaten/Kota (18%) saja yang penerimaan BPHTB-nya akan lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya, sisanya akan mengalami penurunan penerimaan. Tetapi dari sisi pelayanan, dengan jauh berkurangnya Wajib Pajak yang dilayani oleh Pemerintah Pusat, maka diharapkan pelayanan perpajakan akan jauh lebih baik. Pelayanan yang baik akan meningkatkan kepatuhan perpajakan, yang pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan pajak. Dilimpahkannya pengelolaan BPHTB kepada Kabupaten/Kota, bukanlah sekadar untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan pengeluarannya, tetapi juga dalam rangka mengefektifkan pengelolaan administrasi dan pelayanannya. Pemerintah Kabupaten/Kota tentu akan lebih memahami seluk beluk daerahnya serta mengetahui pula apa yang terbaik bagi daerahnya. Dari sisi pelayanan kepada Wajib Pajak, pengelolaan BPHTB diharapkan akan menjadi lebih baik.

APLIKASI E-SPT PPN 1111

2011-01-18T09:18:00.000+07:00

NAMA : JOKO PRANOTO
NPM : 0900070020
PRODI : D3 AKUNTANSI PERPAJAKAN

APLIKASI E-SPT PPN 1111 SESUAI DENGAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-44/PJ/2010 TENTANG BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENGISIAN SERTA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)
I.Latar Belakang Penggunaan Aplikasi e-SPT
Dalam rangka memudahkan penatausahaan pelaporan pajak yang diadministrasikan pada Kantor Pelayanan Pajak serta telah diberlakukannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2009 tanggal 20 Januari 2009 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan dalam Bentuk Elektronik, maka sejak tanggal 20 Januari 2009, wajib pajak badan yang ada di Jakarta pada khususnya dan secara bertahap ke depannya wajib pajak di seluruh Indonesia wajib menggunakan aplikasi elektronik SPT (e-SPT) dalam melaporkan SPT-nya. Aplikasi e-SPT tersedia sesuai dengan jenis pajak yang menjadi kewajiban wajib pajak. Dengan menggunakan eSPT, wajib pajak menjadi lebih mudah dalam melaporkan SPT. Wajib pajak hanya melaporkan induk SPT, Surat Setoran Pajak, dan file lapor e-SPT yang dibuat dari aplikasi e-SPT itu sendiri. File lapor e-SPT berisi keseluruhan detail SPT sehingga dapat menghemat kertas untuk pelaporan. Kantor Pelayanan Pajak juga menjadi mudah dalam mengadministrasikan karena file lapor e-SPT bisa langsung disimpan dalam basis data sistem administrasi Kantor Pelayanan Pajak. Dampaknya, wajib pajak menjadi diuntungkan karena pelaporan menjadi lebih sederhana dan dapat melakukan penghematan. Begitu juga dengan Kantor Pelayanan Pajak yang sudah tidak perlu lagi melakukan perekaman SPT ke dalam sistem administrasi Kantor Pelayanan Pajak yang sangat membebani seperti yang terjadi sebelum diberlakukannya e-SPT.
II.Dasar Hukum SPT Masa PPN 1111
SPT Masa PPN 1111 mempunyai dasar hukum sebagai berikut :
1.Pasal 3 ayat (6) UU No.6 Tahun 1983 stdtd. UU No.16 Tahun 2009 (UU KUP);
2.UU No.18 Tahun 2000 stdtd. UU No.42 Tahun 2009 (UU PPN dan PPnBM);
3.PMK 181/PMK.03/2007 stdd. 152/PMK.03/2009;
4.Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-44/PJ/2010.

III.Kebijakan Pembuatan Aplikasi e-SPT Masa PPN 1111
Aplikasi e-SPT Masa PPN 1111 yang akan diberlakukan mulai masa pajak Januari 2011 dibuat berdasarkan kebijakan sebagai berikut :
1.Memberikan kemudahan, kepastian hukum dan meningkatkan pelayanan kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam melaporkan kegiatan serta mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN dan PPnBM;
2.Melaksanakan Pasal 14 PMK-181/PMK.03/2007 stdd. PMK-152/PMK.03/2009;
Pasal 14 ini mengatur mengenai :
a.bentuk dan isi SPT serta keterangan dan/atau dokumen yang harus dilampirkan dalam SPT;
b.bentuk dan isi SPT untuk Wajib Pajak tertentu;
c.tempat dan cara lain pengambilan SPT;
d.tata cara pengisian SPT;
e.tata cara penandatanganan SPT;
f.tata cara penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan;dan
g.tata cara penyampaian SPT atau Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara on-line yang real time (e-Filling).
3.Mengakomodir perubahan ketentuan dalam UU KUP dan UU PPN;
Sejak UU KUP dan UU PPN mengalami perubahan terakhir, ada beberapa hal yang tidak dapat ditampung dalam SPT Masa PPN 1107, sehingga dipandang perlu untuk melakukan perubahan desain formulir SPT dan aplikasi e-SPT Masa PPN agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4.Mendorong WP untuk melaporkan SPT dalam bentuk elektronik.
Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, dengan menggunakan aplikasi e-SPT wajib pajak memeroleh banyak keuntungan. Di antaranya adalah, administrasi wajib pajak menjadi lebih tertib dan mengurangi pemakaian kertas untuk pelaporan.

IV.Pengadaan Aplikasi e-SPT Masa PPN 1111
Wajib pajak dapat memeroleh aplikasi e-SPT Masa PPN 1111 dengan cara sebagai berikut :
1.Diambil sendiri di KPP/KP2KP
2.Diunduh di http://www.pajak.go.id
3.Disediakan oleh ASP (Perusahaan Penyedia Aplikasi)

V.Pemasangan/Instalasi di Komputer
Aplikasi e-SPT Masa PPN 1111 dapat diinstal di komputer dengan spesifikasi minimum sebagai berikut :
1.Perangkat Keras:
Prosesor Intel Pentium III 600 Mhz;
32 Mb RAM;
40 Mb Harddisk space;
CD-ROM Drive;
VGA dengan minimal resolusi layar 800 x 600;
Mouse;
Keyboard.
2.Perangkat Lunak:
Microsoft Windows XP (direkomendasikan Service Pack 3);
Microsoft Office Access atau Microsoft Data Access Component;
Microsoft .NET Framework 3.5.

VI.Pelaporan SPT Masa PPN 1111 ke Kantor Pelayanan Pajak
Wajib pajak yang telah melakukan input data dokumen ke dalam aplikasi e-SPT Masa PPN 1111 selanjutnya melakukan hal-hal sebagai berikut :
1.Menyetor jumlah PPN yang terutang ke bank dalam hal SPT Kurang Bayar paling lambat akhir bulan berikutnya sebelum SPT Masa PPN dilaporkan;
2.Menyimpan file lapor e-SPT ( file *.csv ) ke dalam media penyimpanan seperti USB flashdisk atau Compact Disk (CD);
3.Mencetak induk SPT Masa PPN 1111;
4.Melaporkan SPT Masa PPN 1111 ke Kantor Pelayanan Pajak dengan benar, lengkap, dan jelas. Kelengkapan SPT Masa PPN 1111 yaitu : cetakan induk SPT Masa PPN 1111, file lapor e-SPT ( file *.csv ) dalam media penyimpanan, dan Surat Setoran Pajak dalam hal SPT PPN Kurang Bayar.

VII.Informasi Lebih Lanjut
Wajib pajak yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut mengenai aplikasi e-SPT Masa PPN 1111 dapat menghubungi Account Representative masing-masing pada Kantor Pelayanan Pajak.

PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri

2011-01-18T09:15:00.000+07:00

PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri
Oleh : Mohammad Andy
NPM : 0900070025

Hampir setiap orang menginginkan untuk memiliki rumah hunian yang megah dan luas. Rumah itu dibangun sesuai dengan selera dan keinginan si pemilik sehingga banyak yang memilih untuk membangun sendiri rumahnya Tujuannya adalah untuk memenuhi permintaan yang bermacam-macam dan unik. Disamping itu pula mereka dapat menekan biaya untuk pembangunan.
Tahukah Anda bahwa kegiatan membangun tersebut diatas ternyata dapat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hal ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/ PMK.03/2010 tentang Batasan dan Tata Cara Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri dan mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2010. Kegiatan Membangun sendiri sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini adalah kegiatan membangun bangunan yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain.

Latar Belakang
Dalam penjelasan Pasal 16C Undang-undang PPN 1984 (diubah terakhir dengan UU No.42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM), peraturan ini dterbitkan dengan pertimbangan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya penghindaran pengenaan PPN. Disamping itu pula, untuk memberikan perlakuan yang sama dan adil antara pihak yang membeli bangunan dari Pengusaha Real Estat atau yang menyerahkan pembangunan gedung kepada pemborong dengan pihak yang membangun sendiri. Sebagai langkah antisipasi pemerintah dalam mengikuti perkembangan zaman, perubahan tetap disesuaikan. Hal ini terlihat dalam PMK 39/ PMK.03/2010 yang mengatur kembali batasan pengenaan pajaknya dengan tujuan untuk melindungi masyarakat ekonomi lemah dari beban keuangan mereka. Dimana sebelumnya, luas bangunan yang terkena beban PPN ini adalah minimal 200 m2, kini diperluas menjadi minimal 300 m2.

Batasan atau Kriteria Bangunan yang dikenakan
Setelah dapat teridentifikasi kegiatan membangun sendiri tersebut, maka batasan-batasan yang harus diperhatikan dan menjadi dasar atas pengenaan PPN adalah sebagai berikut :
Bangunan yang dibangun harus merupakan konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada satu kesatuan tanah dan/atau perairan;
Konstruksi utama bangunan yang dibangun harus terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bara atau bahan sejenis, dan/atau baja;
Bangunan diperuntukkan bagi tempat tinggal atau kegiatan usaha; dan
Luas keseluruhan bangunan paling sedikit 300 m2.
Berdasarkan penjelasan diatas, maka kegiatan membangun seperti mendirikan bangunan yang ditujukan untuk tempat ibadah tidak dikenakan PPN sebagaimana dimaksud diatas.

Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak
Pajak Pertambahan Nilai terutang atas kegiatan membangun sendiri dihitung dengan cara mengalikan tarif 10% dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Wajib pajak tidak perlu merasa khawatir akibat mereka merasa telah dikenakan pajak sebelumnya baik itu PPN atau PPh atas penyerahan bahan-bahan bangunan, seperti, keramik, genteng, dll. Perlu untuk diketahui bahwa DPP yang ditentukan bukanlah total atas biaya melainkannya besarnya DPP adalah 40% dari jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan, tidak termasuk harga perolehan tanah.

Saat dan Tempat Terutang Pajak
Saat terutangnya PPN atas kegiatan membangun sendiri terjadi pada saat mulai dibangunnya bangunan. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan secara bertahap dianggap merupakan satu kesatuan kegiatan sepanjang tenggang waktu antara tahapan-tahapan tersebut tidak lebih dari 2 (dua) tahun. Sedangkan tempat PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri adalah di tempat bangunan tersebut didirikan.

Tata cara Pembayaran dan Pelaporan
Pembayaran PPN terutang dilakukan setiap bulan sebesar 10% dikalikan dengan 40% (atau sama dengan 4%) dikalikan dengan jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan pada setiap bulannya. Dengan demikian, tidak perlu menunggu sampai bangunan selesai dibangun.
PPN terutang tersebut wajib disetor ke Kas Negara melalui Kantor Pos atau Bank Persepsi paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.
Orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri wajib melaporkan penyetoran PPN yang terutang kepada Kantor Pelayanan Pajak yang wilayahnya meliputi tempat bangunan tersebut dengan mempergunakan lembar ke-3 Surat Setoran Pajak (SSP) paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.

Dalam Hal Bangunan Digunakan oleh Pihak Lain
Dalam hal bangunan sebagai hasil kegiatan membangun sendiri digunakan oleh pihak lain sebagai tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha, orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri wajib menyerahkan bukti Surat Setoran Pajak asli Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri kepada pihak lain yang menggunakan bangunan tersebut.
Dalam hal orang pribadi atau badan yang membangun sendiri bangunan untuk digunakan pihak lain tidak dapat menunjukkan bukti Surat Setoran Pajak asli Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri, pihak lain yang menggunakan bangunan tersebut bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran Pajak Pertambahan Nilai yang terutang.

Ketentuan Lain
Pajak Masukan yang dibayar sehubungan dengan kegiatan membangun sendiri tidak dapat dikreditkan
Tata cara pengisian Surat Setoran Pajak, pelaporan, dan pengawasan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

PENGENAAN DEEMED PAJAK MASUKAN TERHADAP PENGUSAHA KENA PAJAK DENGAN OMZET TERTENTU DAN KEGIATAN USAHA TERTENTU

2011-01-18T09:13:00.001+07:00

Nama : Dhanang Sasmito Adi
NPM : 0900070013

PENGENAAN DEEMED PAJAK MASUKAN TERHADAP PENGUSAHA KENA PAJAK DENGAN OMZET TERTENTU DAN KEGIATAN USAHA TERTENTU

1.Definisi
Berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 tahun 2009 (selanjutnya disebut Undang-Undang PPN) Pasal 1 Angka 24 yang dimaksud dengan Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena perolehan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) dan/atau pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean dan/atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean dan/atau impor BKP. PKP dengan kondisi tertentu dapat menggunakan Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan atau Deemed Pajak Masukan untuk menghitung Pajak Masukannya. PKP yang tersebut yaitu PKP yang dalam 1 tahun memiliki jumlah peredaran usaha tidak melebihi jumlah tertentu ( Pasal 9 ayat (7) UU PPN) dan PKP yang menjalankan kegiatan usaha tertentu (Pasal 9 ayat (7a) UU PPN). Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan ini diberikan kepada PKP dalam rangka menyederhanakan dan memudahkan PKP dalam penghitungan PPN yang harus disetor. Berikut ini akan dijelaskan sedikit mengenai pengenaan Deemed Pajak Masukan terhadap PKP dengan Omzet tertentu dan PKP dengan kegiatan usaha tertentu.

2.Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi PKP yang Mempunyai Peredaran Usaha Tidak Melebihi Jumlah Tertentu
Ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan Pajak Masukan dengan menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan yang mempunyai omzet tidak melebihi jumlah tertentu diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2010 tanggal 31 Maret 2010. Berdasarkan ketentuan PMK No. 74/PMK.03/2010, PKP yang masuk dalam kriteria yang dapat menggunakan pedoman pengkreditan Pajak Masukan adalah PKP yang memenuhi syarat sebagai berikut:
a.Mempunyai peredaran usaha dalam 2 tahun buku/tahun kalender (bagi PKP orang Pribadi) sebelumnya tidak melebihi Rp. 1.800.000.000,- untuk setiap tahun buku/tahun kalender; atau
b.Wajib Pajak baru dikukuhkan sebagai PKP.
PKP tersebut di atas apabila bermaksud menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan harus memberitahukan kepada Kepala KPP tempat PKP dikukuhkan paling lambat:
Pada saat batas waktu penyampaian SPT Masa PPN pertama dalam tahun buku dimulainya penggunaan Deemed Pajak Masukan
Pada saat batas waktu penyampaian SPT Masa PPN Masa Pajak saat dikukuh sebagai PKP untuk Wajib Pajak yang baru dikukuhkan sebagai PKP.
PKP yang menggunakan Deemed Pajak Masukan harus melaksanakan secara taat asas dalam 1 (satu) tahun buku sepanjang peredaran usahanya tidak melebihi Rp 1.800.000.000,- dalam 1 tahun buku.
Besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh PKP yang termasuk dalam kriteria ini yang menggunakan Deemed Pajak Masukan yaitu sebesar:
a.60% dari Pajak Keluaran untuk penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP); atau
b.70% dari Pajak Keluaran untuk penyerahan Barang Kena Pajak (BKP).
Pajak Keluaran yang dimaksud dalam ketentuan ini yaitu diperoleh dengan mengalikan tarif 10% dengan Dasar Pengenaan Pajak.

3.Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi PKP yang Melakukan Kegiatan Usaha Tertentu
Ketentuan lebih lanjut mengendai Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan bagi PKP yang melakukan Kegiatan Usaha Tertentu diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2010 tanggal 5 April 2010. Berbeda dengan PKP yang memiliki omzet tertentu yang dapat memilih menghitung pengkreditan Pajak Masukan dengan Deemed Pajak Masukan atau tidak, PKP yang melakukan kegiatan usaha tertentu diwajibkan untuk menggunakan Deemed Pajak Masukan. Kegiatan tertentu yang dimaksud dalam ketentuan ini dan besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan yang dihitung menggunakan Deemed Pajak Masukan yaitu:
a.PKP yang melakukan penyerahan kendaraan bermotor bekas secara eceran, besarnya Pajak Masukan yaitu 90% dari Pajak Keluaran;
b.PKP yang melakukan penyerahan emas perhiasan secara eceran, besarnya Pajak Masukan yaitu 80% dari Pajak Keluaran.
Pajak Keluaran tersebut dihitung dengan cara mengalikan tarif 10% dengan Dasar Pengenaan Pajak yaitu Peredaran Usaha. PKP yang menggunakan Deemed Pajak Masukan baik karena omzet tertentu maupun karena kegiatan tertentu tidak dapat membebankan PPN atas perolehan BKP/JKP sebagai biaya untuk penghitungan Pajak Penghasilan.
PKP yang melakukan Kegiatan Usaha Tertentu apabila beralih kegiatan usaha di luar kegiatan usaha tertentu, berlaku ketentuan sebagai berikut:
a.Masih dapat menggunakan Deemed Pajak Masukan apabila peredaran usahanya dalam 1 tahun buku tidak melebihi Rp 1.800.000.000,-;
b.Wajib menggunakan mekanisme pengkreditan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran apabila peredaran usahanya dalam 1 tahun buku diatas Rp 1.800.000.000,-.

2011-01-18T09:07:00.001+07:00

Nama : Fatkhul Iman / 0900070016

PPN Atas PKP Gagal Produksi

Dasar Hukum : Pasal 9 ayat (2a), (4b), & (6a) UU PPN, PMK-81/PMK.03/2010 tgl 5 April 2010
Dalam Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009, pengertian Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Wajib Pajak yang berstatus PKP wajib memungut, menyetor dan melaporkan PPN dan PPnBM atas setiap penyerahan dan perolehan BKP dan/atau JKP.
Pengusaha Kena Pajak yang melaksanakan penyerahan BKP dan/atau JKP kepada PKP lain atau melakukan ekspor BKP dan/atau JKP, wajib membuat faktur pajak sebagai bukti pemungutan PPN, dalam hal ini dikenal sebagai Faktur Pajak Keluaran (PK). Sedangkan apabila Wajib Pajak sebagai PKP melakukan pembelian/memperoleh BKP dan/atau JKP dari PKP lain atau melakukan impor BKP dan/atau JKP, maka Wajib Pajak tersebut wajib melunasi PPN yang terutang dan kepadanya akan diberikan faktur pajak yang dalam hal dikenal sebagai Faktur Pajak Masukan (PM).
Pajak Masukan dikreditkan dengan Pajak keluaran pada Masa Pajak yang sama, yang artinya pengeluaran WP untuk membeli BKP dan/atau JKP harus ada hubungannya dengan penyerahan BKP dan/atau JKP oleh WP tersebut.
Namun, bagi Pengusaha Kena Pajak yang belum berproduksi berdasarkan Pasal 9 ayat (2a) UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN, Pajak Masukan (PM) atas perolehan dan/atau impor barang modal diperkenankan untuk dikreditkan dengan ketentuan PM tersebut bukan atas perolehan BKP selain barang modal dan tidak mengalami gagal produksi sebagaimana dimaksudkan Pasal 9 ayat (6a) UU PPN.
PKP yang mengalami gagal berproduksi wajib membayar kembali Pajak Masukan atas impor dan/atau perolehan Barang Modal yang telah dikreditkan dan telah diberikan pengembalian. Pengertian Barang Modal sendiri adalah harta berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan. Dalam hal WP masih dalam tahapan investasi dan belum beroperasi, maka WP tidak memilki Pajak Keluaran, oleh karenanya Pajak Masukan yang sudah dibayar pada saat perolehan barang modal akan menjadi lebih bayar. Atas kelebihan pembayaran PPN tersebut WP dapat meminta pengembalian PPN dengan mengajukan restitusi PPN.
Di bawah ini bunyi pasal 9 ayat (2a) dan ayat (6a) :
Pasal 9 ayat (2a)
“Bagi Pengusaha Kena Pajak yang belum berproduksi sehingga belum melakukan penyerahan yang terutang pajak, Pajak Masukan atas perolehan dan/atau impor barang modal dapat dikreditkan”
Pasal 9 (6a)
“Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) dan telah diberikan pengembalian wajib dibayar kembali oleh Pengusaha Kena Pajak dalam hal Pengusaha Kena Pajak tersebut mengalami keadaan gagal berproduksi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak Masa Pajak Pengkreditan Pajak Masukan dimulai”
Alasan mengapa PPN tersebut harus dibayar kembali dinyatakan dalam penjelasan Pasal 9 ayat (6a), yaitu apabila Pengusaha Kena Pajak mengalami keadaan gagal berproduksi, maka tidak ada penyerahan yang terutang pajak (PPN), sehingga tidak ada PPN yang dapat dikreditkan. Oleh karena itu, sebagai konsekuensinya, PPN atas perolehan barang modal yang telah dikembalikan harus dibayar kembali.
Artinya, boleh tidaknya PPN dapat dikreditkan harus dikaitkan dengan ada tidaknya penyerahan yang terutang PPN. Terhadap usulan Pasal 9 ayat (6a) RUU PPN tersebut, tentu pengusaha akan berpikir ulang untuk melakukan investasi yang mempunyai risiko tinggi untuk gagal berproduksi.
Besarnya Pajak Masukan yang wajib dibayar kembali adalah sebesar Pajak Masukan yang telah dikreditkan dan telah diberikan pengembalian. Pajak Masukan yang wajib dibayar kembali, disetorkan paling lama akhir bulan berikutnya setelah saat gagal berproduksi.

Kriteria PKP yang Gagal Produksi
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.03/2010 Tentang Saat Penghitungan Dan Tata Cara Pembayaran Kembali Pajak Masukan Yang Telah Dikreditkan Dan Telah Diberikan Pengembalian Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Mengalami Keadaan Gagal Berproduksi adalah sebagai berikut:
1.Suatu keadaan dari Pengusaha Kena Pajak dengan kegiatan usaha utama sebagai produsen yang menghasilkan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak pertama kali mengkreditkan Pajak Masukan tidak melakukan kegiatan:
a)penyerahan Barang Kena Pajak;
b)penyerahan Jasa Kena Pajak;
c)ekspor Barang Kena Pajak; dan/atau
d)ekspor Jasa Kena Pajak,
yang berasal dari hasil produksinya sendiri.
2.Suatu keadaan dari Pengusaha Kena Pajak dengan kegiatan usaha utama Pengusaha Kena Pajak selain produsen sebagaimana dimaksud pada huruf a, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak pertama kali mengkreditkan Pajak Masukan tidak melakukan kegiatan:
a)penyerahan Barang Kena Pajak;
b)penyerahan Jasa Kena Pajak;
c)ekspor Barang Kena Pajak; dan/atau
d)ekspor Jasa Kena Pajak.
Bagaimana Cara Pengembaliannya?
Pembayaran kembali Pajak dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak yang gagal berproduksi dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) dengan mencantumkan keterangan dalam SSP sebagai berikut: “Pembayaran kembali Pajak Masukan atas impor dan/atau perolehan Barang Modal yang telah dikreditkan dan telah diberikan pengembalian” dan disetorkan paling lama akhir bulan berikutnya setelah saat gagal berproduksi.
Sanksi Bunga
Apabila WP Tidak melakukan pembayaran kembali PM yang telah dikreditkan, maka kepadanya akan dikenakan sanksi berupa bunga berdasarkan Pasal 14 Ayat (5) UU KUP dengan cara Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP).

Pembayar Pajak Patriot Bangsa

2011-01-18T09:06:00.001+07:00

Tugas Artikel Perpajakan

Nama : Aditya Kurniawan

NIM : 0900070003

Pembayar Pajak Patriot Bangsa

Menjadi warga negara yang baik dengan cara membayar pajak secara jujur dan benar adalah himbauan yang selalu diserukan oleh aparat negara dalam setiap kesempatan sosialisasi peraturan di bidang perpajakan. Masyarakat pembayar pajak selalu diingatkan pentingnya pajak bagi pembangunan bangsa, baik pembangunan fisik seperti jalan raya dan jembatan maupun pembangunan non fisik seperti pendidikan yang murah dan pelayanan kesehatan yang memadai. Namun, bila melihat realita yang ada, maka pembayar pajak akan berpikir ulang akan memenuhi kewajibannya tersebut. Saat ini masyarakat banyak disuguhi dengan berita-berita mengenai penyelewangan pajak terutama kasus pajak yang lakoni oleh Pegawai Pajak Golongan IIIa, Gayus H. Tambunan. Yang menarik dari kasus gayus adalah sikapnya yang seolah-olah kebal hukum. Beberapa kali bepergian ke luar negeri, bahkan pelesiran dan menonton pagelaran tenis di Bali, ketika seharusnya mendekam dalam tahanan polisi menjadi bukti bahwa hukum di negeri ini bisa dibeli oleh seorang Gayus.

Dengan kondisi penegakan hukum yang lemah seperti saat ini, maka publik tidak akan menikmati seutuhnya manfaat dari jerih payahnya membayar pajak.

Lantas, apa yang seharusnya dilakukan pemerintah?

Pemerintah dalam hal ini Presiden sebagai pemimpin tertinggi negara ini harus turun tangan dan bersikap tegas untuk menutup celah-celah terjadinya penyelewengan tersebut. Semua lini penegakan hukum harus bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Bila hal ini mampu ia wujudkan, maka secara otomatis sistem pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan setiap sen pemungutan dan penggunaan uang negara dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel. Dengan demikian maka masyarakat akan dapat merasakan hasil pembangunan yang diharapkan.

Peran Direktorat Jenderal Pajak

Direktorat Jenderal Pajak sebagai institusi yang mengemban amanah masyarakat Indonesia untuk memungut, mengadministrasikan dan mengawasi pembayaran pajak sebagai sumber pendapatan negara memiliki tugas besar dalam mewujudkan harapan-harapan masyarakat. Direktorat ini dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat pembayar pajak dalam rangka memenuhi kewajibannya. Setidaknya ada tiga hal yang menjadi tugas DJP dalam melaksanakan tugasnya, yaitu pelayanan, penggalian potensi dan penegakan hukum.

Pelayanan

Pelayanan kepada wajib pajak meliputi pembuatan NPWP hingga konsultasi masalah perpajakan yang dialami oleh Wajib Pajak tersebut. Kurangnya pemahaman masyarakat dalam menjalankan kewajiban perpajakan menjadi cambuk bagi DJP untuk lebih giat melaksanakan sosialisasi dan memberikan pelayanan yang efektif kepada Wajib Pajak.

Penggalian Potensi Perpajakan

Selama ini Surat Pemberitahuan Pajak menjadi data utama bagi DJP untuk melakukan penggalian potensi perpajakan, namun sejatinya data yang tertuang dalam SPT akan menjadi lebih powerfull dalam penggalian potensi apabila dibandingkan dengan data pendukung lainnya dari pihak ketiga. Penggalian potensi khususnya mengenai data-data WP banyak mengalami kendala karena sifat data yang confidential dan susahnya meminta data dari institusi lain.

Penegakan Hukum

Bidang ini menjadi hal yang paling krusial karena menyangkut pemeriksaan dan pemberian sanksi kepada wajib pajak. Namun, penegakan hukum akan lebih mudah dilakukan apabila didukung dengan perangkat dan peraturan-peraturan yang memadai, hingga tidak ada celah bagi wajib pajak maupun aparat untuk melakukan penyelewengan.

Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Boleh Memakai Norma

2010-01-07T10:54:00.000+07:00

Oleh : Nur Kolis

WPOP yang menjalankan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto di bawah Rp 600 juta dalam satu tahun buku wajib menyelenggarakan pencatatan, kecuali yang bersangkutan memilih menyelenggarakan pembukuan. Ketentuan itu tertuang pada pasal 14 UU PPh, hal mana besarnya peredaran bruto tersebut dapat diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Definisi menjalankan kegiatan usaha yang dimaksud adalah usaha apapun di berbagai bidang entah pertanian, industri, perdagangan, atau lainnya. Sednagkan pekerjaan bebas umumnya terkait dengan keahlian atau profesi yang dijalankan endiri oleh tenaga ahli yang bersangkutan anatara lain: pengacara, akuntan, konsultan, notaris, atau dokter. Maksudnya, mereka membuka praktek sendiri dengna nama sendiri. Jika mereka hanya bekerja atau berstatus karyawan, misalnya seorang akuntan bekerja di Kantor Akuntan Publik, maka mereka tidak termasuk WPOP yang menjalankan pekerjaan bebas.

Jika omset setahun sudah mencapai Rp 600 juta atau lebih, tidak lagi termasuk penguasaha kecil, WPOP yang menjalankan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas itu tidak bisa lagi menghitung penghasilan nettonya dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto. Otomatis juga dia harus menyelenggarakan pembukuan, tidak bisa lagi sekadar melakukan pencatatan. Namun pejabat KPP tadi mensinyalir adanya pengusaha, WPOP, yang justru sengaja menurunkan omzetnya, malah ada yang sampai menolak order hanya gara-gara tidak mau terkena kewajiban pembukuan.

Bagi WPOP yang tidak memilih untuk menyeleggarakan pembukuan, tetapi melakukan pencatatan penghasilan netto atau pekerjaan bebasnya dihitung dengan menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Netto. Untuk kepentingan itu, WPOP yang bersnagkutan wajib memberitahukan mengenai penggunaan Norma penghitungan penghasilan Netto kepada Dirjen Pajak paling lama tiga bulan sejak awal tahun pajak yang bersangkutan.

Pemberitahuan yang disampaikan dalam jangka waktu tersebut dianggap disetujui, kecuali berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata WPOP tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Netto. Jika WPOP tidak melakukan pemberitahuan, maka dia dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan.

Dalam hal WPOP memilih menyelenggarakan pembukuan, maka penghasilan nettonya tidak lagi dihitung menggunakan Norma penghitungan Penghasilan Netto, melainkan laba-rugi fiskal berdasarkan pembukuannya. Ketentuan ini juga berlaku terhadap WPOP yang tidak memberitahukan penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Netto kepada irjen Pajak sehingga dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan.

Penggunaan Norma Penghitungan

Norma Penghitungan Penghasilan Netto ditetapkan oleh Dirjen Pajak dalam persentase tertentu berdasarkan jenis usaha dan kelompok wilayah masing-masing. Untuk saat ini, Norma Perhitungan Penghasilan Netto yang berlaku sesuai dengan Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-536/PK./2000, hal mana kelompok wilayah dibedakan menjadi tiga, yaitu ibukota propinsi (Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makasar, dan Pontianak), ibukota propinsi lainnya, dan daerah lainnya (selin ibukota propinsi).

Penghasilan netto bagi tiap jenis usaha dihitung dengan cara mengalikan angka presentase Norma Penghitungan Penghasilan Netto dengna peredaran bruto atau penghasilan bruto dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dalam satu tahun. Dalam menghitung besarnya PPh yang terutang oleh WPOP, sebelum dilakukan penerapan tarif umum terlebih dahulu dihitung Penghasilan Kena Pajak dengan mengurangkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari penghasilan netto.

Pejabat KPP tadi menjelaskan, bagi WPOP yang mempunyai lebihd ari satu jenis usaha atau pekerjaan bebas, penghitungan dilakukan terhadap masing-masing jenis usaha dengan memperhatikan pengelompokkan wilayah. Penghasilan netto mereka ini merupakan penjumlahan penghasilan netto dari masing-masing jenis usaha atau pekerjaan bebas.

Bentuk dan tata cara pencatatan

Bentuk dan tata cara pencatatan, seperti ditetapkan dalam Pasal 28 ayat (12) UU KUP diatur dengan Keputusan Dirjen pajak, yang sekarang berlaku adalah KEP-520/PJ/2000. pada prinsipnya pencatatan harus mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.

Pencatatan harus dibuat secara lengkap dan benar, serta didukung dengna dokumen yang dijadikan dasar penghitungan peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto, serta penghasilan yang bukan objek pajak dan atau penghasilan yang dikenakan pajak yang bersifat final. Pencatatan dalam suatu tahun pajak meliputi jangka waktu 12 (dua belas) bulan, mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Pencatatan harus dapat menggambarkan sejumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto, serta penghasilan yang bukan objek pajak dan atau penghasilan yang dikenakan pajak yang bersifat final, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Bagi WPOP yang mempunyai lebih dari satu jenis usaha dan atau tempat usaha, pencatatan harus dapat menggambarkan secara jelas jumlah peredaran atau penerimaan bruto dari masing-masing jenis usaha dan atau tempat usaha , pencatatan harus dapat menggambarkan secara jelas jumlah peredaran atau penerimaan bruto dari masing-masing jenis usaha dan atau tempat usaha yang bersangkutan.

WPOP yang melakukan kegiatan usaha yang bersnagkutan bebas yang boleh menghitung penghasilan netto dengan menggunakan Norma Penghitungan penghasilan Netto harus mencatat peredaran atau penerimaan bruto, penghasilan yang bukan objek pajak, dan penghasilan yang dikenakan pajak yang bersifat final.

Sedangkan WPOP yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas harus mencatat penghasilan bruto dan penghasilan yang bukan objek pajak dan atau penghasilan yang dikenakan pajak yang bersifat final.

Pencatatan yang dilakukan akan menjadi dasar penyusunan SPT Tahunan PPh, hal mana WPOP harus mencantumkan jumlah peredaran usaha atau penerimaan bruto setiap bulan selama setahun. Dalam hal WPOP menerima penghasilan sehubungan dengna pekerjaan, yang sudah dipotong PPh-nya oleh pemberi kerja, menyimpan formulir 1721-A1 sudah dianggap melakukan pencatatan, kemudian untuk SPT tahunan PPh-nya wajib dilampirkan fotokopi formulir 1721-A1.

Sanksi bagi WPOP yang tidak membuat pencatatan atau tidak sepenuhnya membuat pencatatan, atau tidak menyimpan bukti pencatatan, atau tidak menyimpan bukti pencatatan dipersamakan dengan sanksi bagi pengusaha yang wajib menyelenggarakan pembukuan-termasuk WPOP yang dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan karena tidak melakukan pemberitahuan kepada Dirjen Pajak-tetapi tidak menyelenggarakan pembukuan dengan baik.

Penghasilan netto bagi WP yang melanggar ketentuan pencatatan atau pembukuan dihitung dengan menggunakan Norma Penghitungan penghasilan Netto ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen)dari PPh yang tidak atau kurang dibayar dalam tahun pajak yang bersangkutan.

Seperti disinggung sebelumnya bagi WPOP yang tidak wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh tidak diwajibkan menyelenggarakan pembukuan maupun melakukan pencatatan. Merujuk pada keputusan Menteri Keuangan No. 535/KMK.04/2000, WPOP yang tidak wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh adalah mereka yang penghasilan nettonya tidka melebihi PTKP. Jadi ternyata, yang tidak wajib pembukuan maupun pencatatan adalah WPOP yang tidak wajib NPWP.

◊◊◊◊◊

PELUANG OPTIMALISASI PENERIMAAN NEGARA DENGAN PEMBEBASAN FISKAL DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PERPAJAKAN

2010-01-07T10:52:00.000+07:00

NAMA : SILVIA RAHMA PUTRI

KLS : A

NPM : 0800070027

TUGAS ARIKEL PERPAJAKAN

Saat ini sedang berkembang wacana pemberlakuan bebas fiskal bagi warga negara Indonesia yang melakukan perjalanan ke luar negeri. Reaksi pertama atas keluarnya wacana itu adalah pandangan soal bakal anjloknya penerimaan negara dari sisi fiskal. Maklum, dengan mengenakan fiskal Rp 1 juta per orang, pemerintah bisa meraup penerimaan dalam jumlah lumayan untuk menopang APBN.

Namun, pemerintah cerdas dan taktis. Rencana pemberlakuan bebas fiskal itu bukannya tanpa syarat. Sebab, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan mewajibkan warga negara yang bepergian ke luar negeri memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Kebijakan Ditjen Pajak membebaskan biaya fiskal bagi pemilik NPWP diyakini berdampak positif meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Langkah itu merupakan insentif yang akan direspons masyarakat. Kepemilikan NPWP di Indonesia masih sangat rendah, yakni sekitar 6 juta.

Kebijakan Ditjen Pajak tersebut merupakan terobosan karena selama ini banyak orang Indonesia yang ke luar negeri tidak memiliki NPWP, padahal mereka termasuk kelompok ekonomi mampu. Langkah itu juga mempermudah mereka yang berusia di bawah 21 tahun untuk bepergian ke luar negeri karena mereka tidak akan terkena biaya fiskal lagi.

Diyakini. Ditjen Pajak tentu sudah menghitung plus-minus kebijakan itu. Kebijakan tersebut justru akan mendatangkan pemasukan negara yang lebih besar. Seperti diketahui, mulai 2009 semua calon penumpang penerbangan atau pelayaran menuju luar negeri akan dibebaskan dari kewajiban membayar biaya fiskal jika menunjukkan bukti kepemilikan NPWP.

Kebijakan itu diterapkan karena pemerintah dan DPR ingin mendorong penduduk Indonesia untuk memiliki NPWP sehingga jumlah pembayar pajak di dalam negeri akan semakin banyak.

Saat ini semua penumpang pesawat terbang atau pelayaran internasional yang berangkat dari bandara udara internasional di Indonesia wajib membayar biaya fiskal Rp I juta per orang. Itu merupakan salah satu sumber penerimaan negara bukan pajak bagi pemerintah.

Dengan adanya keputusan tersebut, semua penumpang berusia 21 tahun ke atas wajib membayar fiskal kecuali yang bersangkutan bisa menunjukkan NPWP-nya.

Jika ada anak atau istri yang hendak bepergian ke luar negeri, mereka bisa bebas fiskal asal menunjukkan NPWP ayah atau suaminya. Hal itu dimungkinkan karena Indonesia menganut prinsip satu NPWP dalam satu keluarga.

Dengan asumsi terdapat 10 persen saja warga negara Indonesia yang kerap bepergian ke luar negeri, berani terdapat sekitar 22 juta warga negara yang berpotensi menjadi wajib pajak dan oleh karenanya wajib memiliki NPWP. Ketika pada saat ini baru terdapat sekitar 6 juta wajib pajak, tentu potensi penerimaan negara dari para wajib baru akan semakin meningkat.

Bertambahnya jumlah wajib pajakdengan NPWP baru bakal mendongkrak penerimaan negara secara signifikan. Dengan demikian, pemerintah tidak perlu repot-repot lagi mencari sumber penerimaan lain seperti utang luar negeri atau utang domestik.

Layanan Lebih Baik

Peningkatan penerimaan negara dari wajib pajak bakal mendorong pemerintah memberikan layanan lebih baik kepada warga pembayar pajak yang patuh.

Program-program pembangunan di bidang infrastruktur, seperti jalan tol, jalan raya, kelistrikan, rumah saku.gedung sekolah, pasar tradisional, dan tempat-tempat pelayanan umum lain, juga bisa digenjot.

Alhasil, kegiatan belanja pemerintah akan meningkat sehingga bisa mendorong roda perekonomian. Maraknya program pembangunan atas beban negara memberikan bukti nyata kepada para wajib pajak bahwa pajak yang mereka bayarkan benar-benar dikelola dengan efisien dan efektif untuk menunjang pelayanan publik.

Perbaikan layanan publik serta infrastruktur yang semakin baik akan menjadi faktor utama penarik investasi, baik dari dalam maupun luar negeri. Skenario seperti itu sudah terbukti berhasil di negara-negara yang menerapkan standar pajak yang sifatnya investor friendly seperti di Denmark, Swiss. Norwegia, dan Austria.

Menjadi masuk akal bila negara-negara tersebut memiliki infrastruktur yang sangat baik sehingga mampu mengundang masuk investor asing dan turis mancanegara. Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu negara eksotis yang layak dikunjungi turis asing karena kelak memiliki infrastruktur yang baik, nilai-nilai seni budaya yang tinggi, dan daerah-daerah tujuan wisata yang memiliki keunikan masing-masing.

Kembali ke soal pembebasan fiskal dan kewajiban memiliki NPWP, kini pilihannya terpulang kembali kepada warga negara yang kerap melakukan perjalanan ke luar negeri. Mereka bebas memilih antara membayar fiskal tanpa harus memiliki NPWP atau tidak membayar fiskal namun memiliki NPWP.

Lebih Bermanfaat

Secara rasional, memiliki NPWP jauh bermanfaat dan patut dilakukan daripada tidak memiliki NPWP. Hal yang sama juga berlaku bagi warga negara Indonesia yang tidak pernah atau jarang melakukan perjalanan ke luar negeri. Hingga sekarang, mungkin mereka tidak pernah ke luar negeri, tapi siapa tahu pada waktu-waktu mendatang mereka kerap melakukan perjalanan ke luar negeri baik* atas nama pribadi, keluarga, maupun kedinasan.

Bahkan, memiliki NPWP tetaplah lebih bijaksana ketimbang tidak memiliki sama sekali. Apalagi kelak pemerintah mensyaratkan kepemilikan NPWP bagi warga negara Indonesia yang hendak melakukan kegiatan-kegiatan tertentu, bukan hanya kegiatan perjalanan ke luar negeri

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PERPAJAKAN

Seperti diketahui, Undang-undang No. 28/2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (Undang-undang KUP) telah disahkan pada 19 Juni 2007, yang berlaku mulai 2008. Undang-undang tersebut merupakan perubahan ketiga atas UU No.6/1983.

UU No.28/2007 memberikan semacam insentif dalam rangka meningkatkan kepatuhan dengan cara mendorong wajib pajak orang pribadi untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dalam 2008.

Sebagai pelaksana UU itu, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 66/PMK.03/ 2008 tentang Tata Cara Penyampaian atau Pembetulan Surat Pemberitahuan dan Persyaratan Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Penghapusan Sanksi Administrasi Dalam Rangka Penerapan Pasal 37A.

Peraturan Menteri Keuangan tersebut berisi dua hal pokok, pertama memberi kesempatan kepada orang pribadi untuk mendaftarkan diri dan menyampaikan surat pemberitahuan tahunan (SPT) 2007 dan sebelumnya.

Kedua, mendorong wajib pajak badan dan orang pribadi untuk lebih patuh dengan memberikan insentif berupa penghapusan sanksi administrasi berupa bunga bagi mereka yang melakukan pembetulan SPT untuk 2007 dan sebelumnya.

Sanksi administrasi merupakan denda atas keterlambatan pelunasan pajak, termasuk keterlambatan pembayaran PPh Pasal 29. Dalam rangka untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak diberikan perlakuan khusus yaitu mereka yang secara sukarela melakukan pembetulan SPT untuk tahun pajak 2007 dan sebelumnya, yang menyebabkan PPh kurang bayar maka dengan ketentuan ini sanksi administrasi berupa denda tidak ditagih.

Wajib pajak orang pribadi yang diberikan penghapusan sanksi administrasi dalam rangka mendaftarkan diri secara sukarela dan memasukkan SPT untuk 2007 dan sebelumnya, harus memenuhi persyaratan:

Secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dalam tahun 2008;
Tidak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan;
Menyampaikan SPT Tahunan 2007 dan sebelumnya terhitung sejak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, paling lambat 31 Maret 2009; dan
Melunasi seluruh pajak kurang bayar yang timbul sebagai akibat dari penyampaian SPT Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf c, sebelum SPT Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan.

· Data dan informasi yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh orang pribadi tersebut di atas tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan surat ketetapan pajak atas pajak lainnya.

Terhadap SPT WP orang pribadi sebagai kelanjutan dari pendaftaran sukarela tersebut tidak akan dilakukan pemeriksaan kecuali:

Terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa SPT Tahunan PPh tersebut tidak benar; atau
SPT Tahunan PPh menyatakan lebih bayar atau rugi.

· Pembetulan SPT

Wajib pajak yang dicakup dalam rangka pemberian insentif berupa penghapusan sanksi administrasi sebagai akibat dari melakukan pembetulan SPT adalah wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah:

Telah memiliki NPWP sebelum 1 Januari 2008;

Terhadap SPT PPh yang dibetulkan belum diterbitkan surat ketetapan pajak;

Terhadap SPT Tahunan PPh yang dibetulkan belum dilakukan pemeriksaan atau dalam hal sedang dilakukan pemeriksaan, pemeriksa pajak belum menyampaikan SPHP;

Telah dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, tetapi pemeriksaan bukti permulaan tersebut tidak dilanjutkan dengan tindakan penyidikan karena tidak ditemukan adanya bukti permulaan tentang tindak pidana di bidang perpajakan;

Tidak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan;

Menyampaikan SPT Tahun pajak 2006 dan sebelumnya paling lambat 31 Desember 2008;
Melunasi seluruh pajak yang kurang bayar yang timbul sebagai akibat dari penyampaian SPT PPh sebagaimana dimaksud .

Dalam hal wajib pajak yang melakukan pembetulan SPT PPh yang sedang dilakukan pemeriksaan tetapi SPHP belum disampaikan maka pemeriksaan dihentikan kecuali untuk pemeriksaan SPT atas pajak lainnya yang menyatakan lebih bayar, atau pemeriksaan tersebut tetap dilanjutkan berdasarkan pertimbangan Dirjen Pajak.

Ketentuan ini juga berlaku bagi SPT PPh yang tidak sedang dilakukan pemeriksaan, tetapi atas SPT jenis pajak lainnya untuk periode yang sama sedang dilakukan pemeriksaan. Terhadap SPT yang dibetulkan berdasarkan ketentuan tersebut di atas tidak akan dilakukan pemeriksaan kecuali terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa pembetulan SPT PPh tersebut tidak benar. Apabila terhadap pembetulan SPT dilakukan pemeriksaan karena terdapat data yang menunjukkan pembetulannya tidak benar, Dirjen Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak atas seluruh kewajiban perpajakannya.

· Pelaksanaan dari ketentuan tersebut akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

FUNGSI DAN MANFAAT NPWP Browser Anda mungkin tidak bisa menampilkan gambar ini. (NOMOR POKOK WAJIB PAJAK)

2010-01-07T10:49:00.002+07:00

Nama : Eka Kusuma Sumbodo

NPM : 0600070034

Kelas : B (Brevet Pajak A&B)

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI TUNAS NUSANTARA

TAHUN AJARAN 2009 / 2010

I. Pendahuluan

Seiring dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan tax ratio,
sejak tahun 2001 pemerintah telah melakukan berbagai kegiatan untuk
ekstensifikasi dibidang perpajakan. Selain melalui kegiatan
canvassing, upaya eksensifikasi juga dilakukan DJP dengan
cara "memaksa" Wajib Pajak Orang Pribadi untuk memiliki NPWP secara
system, misalnya kewajiban memiliki NPWP sebagai salah satu syarat
dalam permohonan kredit perbankan bagi wajib pajak orang pribadi.

Dalam siaran pers DJP tanggal 25 Agustus 2005 ditegaskan bahwa
berdasarkan informasi dari Pusat Data Pajak dan sistem komputerisasi
pajak, DJP akan memberikan NPWP (secara jabatan) terhadap:
a. Pemilik tanah dan bangunan mewah;
b. Pemilik mobil mewah;
c. Pemilik kapal pesiar atau yacht;
d. Pemegang saham, baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
e. Orang asing;
f. Pegawai tetap yang berpenghasilan di atas PTKP; dan lain-
lain, yang belum ber-NPWP.

Pemberian NPWP secara jabatan tersebut akan dilakukan sejak tanggal 1
September 2005. Dengan demikian diharapkan jumlah Wajib Pajak akan
mencapai 10 juta Wajib Pajak pada tanggal 20 Oktober 2005.

Apabila pemberian NPWP tersebut dilakukan secara serentak, maka dalam
waktu singkat akan terdapat banyak Wajib Pajak baru yang belum atau
bahkan tidak mengetahui tentang hak dan kewajiban-kewajiban yang
harus dilakukannya selaku wajib pajak (setelah memperoleh NPWP).
Pemungutan pajak di Indonesia menggunakan system self assessment,
oleh karena itu wajib pajak harus memahami hak dan kewajiban
perpajakannya agar dapat menjalankan kewajiban perpajakannya dengan
baik. Hal ini agar wajib pajak terhindar dari masalah-masalah yang
mungkin timbul dikemudian hari yang mungkin merugikan.

II. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak secara umum

Berdasarkan undang-undang no 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan
tatacara perpajakan, sebagaimana terakhir telah diubah dengan undang-
undang no 16 tahun 2000, terdapat hak dan kewajban wajib pajak
sebagai berikut :

a. Kewajiban Wajib Pajak.

1) Mendaftarkan diri ke KPP untuk memperoleh NPWP.

Dalam rangka program extensifikasi, meskipun Wajib Pajak tidak
(belum) mendaftarkan diri, bagi wajib pajak yang telah memenuhi
syarat untuk memiliki NPWP maka akan diberikan NPWP secara jabatan.
Apabila kepada wajib pajak telah diberikan NPWP secara jabatan, maka
telah menggugurkan kewajiban wajib pajak untuk mendaftarkan diri.

Nomor Pokok Wajib Pajak adalah suatu sarana dalam administrasi
perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau
identitas Wajib Pajak, oleh karena itu kepada setiap Wajib Pajak
hanya diberikan satu Nomor Pokok Wajib Pajak. Selain daripada itu,
Nomor Pokok Wajib Pajak juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban
dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.
Dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan, Wajib Pajak
diwajibkan mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimilikinya.

2) Wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha
Kena Pajak.

Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang memenuhi syarat untuk
dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN, wajib melaporkan
usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.

Fungsi pengukuhan Pengusaha Kena Pajak selain dipergunakan untuk
mengetahui identitas Pengusaha Kena Pajak yang sebenarnya, juga
berguna untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang PPN dan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah (PPn BM) serta untuk pengawasan
administrasi perpajakan.

3) Mengambil sendiri Surat Pemberitahuan di tempat yang
ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Dalam rangka pelayanan dan kemudahan bagi Wajib Pajak, formulir Surat
Pemberitahuan disediakan pada kantor-kantor di lingkungan DJP dan
tempat-tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak yang
diperkirakan mudah terjangkau oleh Wajib Pajak.

4) Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat
Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatanganinya.

Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dalam bahasa
Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata
uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor
pelayanan pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan. Bagi
Wajib Pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk
menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata
uang selain Rupiah, wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam
bahasa Indonesia dan mata uang selain Rupiah yang diizinkan.

5) Wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang ke kas
negara melalui Kantor Pos dan atau Bank Persepsi.

Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak
menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak

6) Wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.

Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau
pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia diwajibkan untuk
menyelenggarakan pembukuan. Dikecualikan dari kewajiban pembukuan,
tetapi diwajibkan melakukan pencatatan bagi Wajib Pajak orang pribadi
yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan
menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan
Penghasilan Neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan
kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

Pembukuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kegiatan usaha
harus disimpan oleh wajib pajak selama 10 (sepuluh) tahun. Karena
selama jangka waktu tersebut DJP masih dapat melakukan pemeriksaan.

7) Dalam hal terjadi pemeriksaan pajak, Wajib Pajak wajib :
• Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan,
dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan
dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas
Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
• Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang
dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
• Memberikan keterangan yang diperlukan.

b. Hak Wajib Pajak

1) Wajib Pajak berhak untuk menerima tanda bukti pelaporan SPT.
Untuk Surat Pemberitahuan yang disampaikan dengan pos tercatat
melalui kantor pos dan giro, maka tanggal pegiriman dianggap sebagai
tanggal penerimaan.

2) Wajib Pajak berhak untuk mengajukan permohonan penundaan
penyampaian SPT. Apabila Wajib Pajak ternyata tidak dapat
menyampaikan atau menyiapkan laporan keuangan tahunan atau neraca
perusahaan beserta laporan laba rugi dalam jangka waktu yang telah
ditetapkan karena luasnya kegiatan usaha dan masalah-masalah teknis
penyusunan laporan keuangan, sulit untuk memenuhi batas waktu
penyelesaian dan memerlukan kelonggaran dari batas waktu yang telah
ditentukan, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan agar memperoleh
perpanjangan waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan. Perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan hanya dapat diberikan paling
lama 6 (enam) bulan.

3) Wajib Pajak berhak untuk membetulkan Surat Pemberitahuan yang
telah disampaikan ke KPP. Terhadap kekeliruan dalam pengisian Surat
Pemberitahuan yang dibuat oleh Wajib Pajak, masih terbuka baginya hak
untuk melakukan pembetulan atas kemauan sendiri dalam jangka waktu 2
(dua) tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau
Tahun Pajak, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum mulai
melakukan tindakan pemeriksaan.

4) Wajib Pajak dapat untuk mengajukan permohonan penundaan dan
permohonan untuk mengangsur pembayaran pajak sesuai dengan
kemampuannya. Atas permohonan Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak
dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran
pajak yang terutang termasuk kekurangan pembayaran Pajak Penghasilan
yang masih harus dibayar dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan, meskipun tanggal jatuh tempo pembayaran telah
ditentukan. Kelonggaran tersebut diberikan dengan hati-hati untuk
paling lama 12 (dua belas) bulan dan terbatas kepada Wajib Pajak yang
benar-benar sedang mengalami kesulitan likuiditas.

5) Wajib Pajak berhak untuk mengajukan permohonan penurunan
angsuran PPh Pasal 25.

6) Wajib pajak berhak untuk mengajukan permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran pajak.

7) Wajib Pajak berhak untuk mengajukan permohonan pembetulan
salah tulis atau salah hitung atau kekeliruan yang terdapat dalam
Surat Ketetapan Pajak.

8) Wajib Pajak berhak untuk mengajukan keberatan atas Surat
Ketetapan Pajak dan memperoleh kepastian terbitnya keputusan atas
surat keberatannya. Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya
kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu :
a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;
c. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar;
d. Surat Ketetapan Pajak Nihil;
e. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan
mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang
dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan Wajib
Pajak dengan disertai alasan-alasan yang jelas dalam jangka waktu 3
bulan sejak tanggal surat ketetapan pajak yang diajukan keberatan

9) Wajib Pajak berhak mengajukan banding ke pengadilan pajak
atas keputusan keberatan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal
Pajak.

10) Wajib Pajak berhak untuk mengajukan permohonan penghapusan
atau pengurangan pengenaan sanksi perpajakan serta pembetulan
ketetapan pajak yang salah atau keliru.

11) Wajib Pajak berhak memberikan kuasa khusus kepada orang lain
yang dipercayainya untuk mewakilinya dalam melaksanakan hak dan
kewajiban perpajakannya.

III. Kewajiban untuk menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

Kewajiban yang harus dilakukan oleh wajib pajak setelah terdaftar di
Kantor Pelayanan Pajak dan memiliki NPWP adalah melakukan pembayaran
dan melaporkan pajak yang terutang atas penghasilan yang diterima
atau diperolehnya. Selain itu, wajib pajak juga memiliki kewajiban
untuk memungut/memotong dan menyetorkan pajak atas penghasilan yang
dibayarkan/ terutang kepada pihak lainnya. Selain Pajak Penghasilan,
bagi pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak
juga memiliki kewajiban dibidang PPN dan PPn BM.

Kewajiban pajak yang harus dilakukan bagi masing-masing "jenis" wajib
pajak berbeda-beda. Dalam tulisan ini akan diuraikan tentang
kewajiban pajak bagi wajib pajak orang pribadi, baik yang berstatus
sebagai karyawan maupun orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha
serta kewajiban pajak bagi wajib pajak badan.

A. Kewajiban Pajak Bagi Wajib pajak orang pribadi Karyawan yang
tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas (WPOP Karyawan).

1. WPOP Karyawan yang hanya memperoleh penghasilan dari satu
pemberi kerja.

Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau
pekerjaan bebas (berstatus sebagai karyawan) dan hanya bekerja pada
satu pemberi kerja tidak memiliki kewajiban untuk membayar pajak
sendiri setiap bulan atas penghasilan yang diterima/ diperoleh
sehubungan dengan pekerjaan. WP Orang Pribadi ini juga tidak memiliki
kewajiban untuk membuat laporan (Surat Pemberitahuan Masa) ke Kantor
Pelayanan Pajak setiap bulan.

Perusahaan tempat wajib pajak bekerja (pemberi kerja) memiliki
kewajiban untuk memotong pajak atas penghasilan sehubungan pekerjaan
yang dibayarkan/terutang kepada karyawannya setiap bulan dan
menyetorkannya ke Kas Negara serta melaporkannya ke kantor pelayanan
pajak setempat. Oleh karena itu gaji yang diterima oleh wajib pajak
orang pribadi yang berstatus sebagai karyawan adalah gaji bersih
setelah dipotong pajak penghasilan. Pajak yang terutang atas
Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dikenal dengan istilah PPh
Pasal 21.

Kewajiban yang harus dilakukan oleh WPOP yang berstatus sebagai
karyawan adalah menyampaikan laporan tahunan (menyampaikan SPT
Tahunan PPh Orang Pribadi) dengan formulir yang telah disediakan.
(Form 1770-S). Apabila wajib pajak orang pribadi ini tidak
menerima/memperoleh penghasilan lain selain dari penghasilan yang
diperoleh dari satu pemberi kerja, maka pada saat menyampaikan SPT
Tahunan tidak akan terdapat PPh yang kurang dibayar.

SPT Tahunan PPh Orang Pribadi ini paling lambat harus dilaporkan 3
bulan setelah berakhirnya tahun pajak (pada tanggal 31 Maret tahun
berikutnya). Jika Wajib Pajak terlambat menyampaikan SPT 1770-S
tersebut maka akan dikenakan sanksi administrasi atas keterlambatan
sebesar Rp 100.000,-. Besarnya sanksi keterlambatan penyampaian SPT
PPh OP ini dalam RUU Pajak th 2005 diusulkan menjadi sebesar Rp
250.000,-

Bagi wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT
tetapi isinya tidak benar, atau tidak lengkap, atau melampirkan
keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan
kerugian pada pendapatan negara diancam dengan sanksi pidana dan
denda. Bagi wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan
SPT tetapi isinya tidak benar karena kealpaannya, diancam dengan
sanksi pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda
paling tingi 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau
kurang dibayar.

Sementara bagi wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan
surat pemberitahuan atau menyampaikan surat pemberitahuan dan atau
keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat
menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana
penjara paling lama enam (enam) tahun dan denda paling tinggi 4
(empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

2. WPOP Karyawan yang memperoleh penghasilan lain yang bukan
obyek PPh Final.

Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha
atau pekerjaan bebas (WPOP Karyawan) yang memperoleh penghasilan
lain selain dari satu pemberi kerja, baik karena bekerja pada lebih
dari satu pemberi kerja maupun memiliki penghasilan lain selain dari
pekerjaan dan penghasilan lain tsb bukan merupakan obyek PPh final,
maka selain diwajibkan untuk melaporkan SPT Tahunan (SPT 1770-S) juga
memiliki kewajiban untuk membayar dan melaporkan PPh pasal 25 setiap
bulan.

Besarnya PPh Pasal 25 yang harus dibayar oleh wajib pajak dihitung
berdasarkan PPh yang terutang dalam SPT Tahunan tahun sebelumnya
setelah dikurangi dengan pemotongan yang dilakukan pihak lain yang
dapat dikreditkan dan dibagi 12 (dua belas).
Jatuh tempo pembayaran PPh pasal 25 adalah tanggal 15 bulan
berikutnya. Jika jatuh tempo pembayaran jatuh pada hari libur, maka
pembayaran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Pembayaran
Angsuran PPh pasal 25 ini, wajib dilaporkan ke kantor pelayanan
pajak tempat wajib pajak terdaftar paling lambat tanggal 20 bulan
berikutnya. Apabila jatuh tempo pelaporan jatuh pada hari libur maka
penyampaian SPT Masa PPh pasal 25 harus dilakukan pada hari kerja
sebelumnya.

Apabila wajib pajak terlambat melakukan pembayaran PPh pasal 25, maka
akan dikenakan sanksi bunga sebesar 2%/bulan, maksimum 24 bulan
(48%). Sedangkan atas keterlambatan penyampaian SPT Masa PPh 25 akan
dikenakan sanksi sebesar Rp 50.000/ SPT Masa. Seperti halnya dengan
sanksi keterlambatan penyampaian SPT Tahunan, dalam RUU Perpajakan th
2005 besarnya sanksi keterlambatan penyampaian SPT masa diusulkan
menjadi sebesar Rp 100.000,-/ SPT Masa.

3. WPOP Karyawan yang memperoleh penghasilan lain yang merupakan
obyek PPh Final.

Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha
atau pekerjaan bebas (WPOP Karyawan) yang memperoleh penghasilan
lain selain dari satu pemberi kerja, dan memiliki penghasilan lain
yang merupakan obyek PPh final, maka selain diwajibkan untuk
melaporkan SPT Tahunan (SPT 1770-S) juga memiliki kewajiban untuk
membayar dan melaporkan PPh final pasal 4 (2).

Jenis penghasilan lain yang merupakan obyek PPh final dan pembayaran
PPh-nya wajib dilakukan sendiri oleh penerima penghasilan (Wajib
pajak) adalah sebagai berikut :

• Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan;
WPOP Karyawan yang menerima/memperoleh penghasilan dari transaksi
pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan diwajibkan membayar PPh
final pasal 4 (2). Besarnya PPh yang terutang atas transaksi
pegalihan hak atas tanah dan/atau bangunan ini adalah sebesar 5% dari
nilai yang tertinggi antara nilai pengalihan (nilai transaksi) dengan
nilai NJOP.

• Penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan;
Penghasilan yang dierima/diperoleh oleh WPOP karyawan dari kegiatan
persewaan tanah dan atau bangunan juga merupakan obyek PPh final
pasal 4 (2). Dalam hal penyewa adalah bukan pemotong pajak, maka PPh
yang terutang atas penghasilan dari transaksi persewaan tanah dan
atau bangunan wajib dibayar sendiri oleh penerima penghasilan.
Besarnya PPh yang terutang atas transaksi ini adalah sebesar 10% dari
jumlah bruto nilai persewaan. Apabila penyewa adalah pemotong pajak
(i.e. WP Badan), maka pelunasan PPh final atas transaksi ini
dilakukan melalui pemotongan oleh pihak penyewa. Pemotong pajak
(penyewa) wajib memberikan bukti pemotongan (Bukti Potong PPh Final
pasal 4 (2)) kepada wajib pajak (penerima penghasilan) .

Batas waktu pembayaran PPh Final PS 4 (2) atas transaksi ini adalah
tanggal 15 bulan berikutnya. Sedangkan batas waktu pelaporan adalah
tanggal 20 bulan berikutnya.

• Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi ;
Penghasilan yang diterima/diperoleh oleh WPOP Karyawan dari kegiatan
Jasa Konstruksi (sebagai usaha sampingan misalnya), Apabila pemakai
jasa bukan merupakan pemotong pajak, maka PPh-nya wajib dibayar
sendiri oleh wajib pajak. Namun apabila pemakai jasa merupakan
pemotong pajak, maka PPh yang terutang atas kegiatan ini pelunasannya
dilakukan melalui pemotongan oleh pemakai jasa. Pemotong pajak
(Pemakai jasa) wajib memberikan bukti potong. Besarnya PPh final
pasal 4 (2) yang terutang atas penghasilan dari kegiatan jasa
konstruksi adalah sbb :

a) Jasa Perencanaan Konstruksi ==> 4% (empat persen) dari jumlah
bruto;
b) Jasa Pelaksanaan Konstruksi ==> 2% (dua persen) dari jumlah
bruto;
c) Jasa Pengawasan Konstruksi ==> 4% (empat persen) dari jumlah
bruto.

B Kewajiban Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan
Kegiatan Usaha atau Pekerjaan Bebas.

Bagi wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan Usaha atau
pekerjaan bebas, setelah terdaftar di kantor pelayanan pajak dan
memperoleh NPWP maka akan memiliki kewajiban pajak yang harus
dilaksanakan. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan
usaha/pekerjaan bebas selaku pemberi kerja selain diwajibkan untuk
membayar dan melaporkan pajak yang terutang atas penghasilan yang
diterima atau diperolehnya sendiri juga diwajibkan untuk menyetorkan
dan melaporkan PPh yang terutang atas penghasilan yang dibayarkan
atau terutang kepada karyawannya.

Dalam hal WPOP yang melakukan kegiatan usaha/pekerjaan bebas telah
dikukuhkan sebagai Pengusaha kena pajak juga memiliki kewajiban
dibidang PPN. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi tertentu yang telah
ditunjuk oleh dirjen pajak sebagai pemotong PPh Pasal 23 dan PPh
Final pasal 4 (2), juga memiliki kewajiban dibidang PPh 23 dan PPh
Final Pasal 4 (2).

Kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak Orang Pribadi yang
melakukann kegiatan usaha/pekerjaan bebas setelah memperoleh NPWP
adalah sebagai berikut :

1. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa)

Setelah wajib pajak terdaftar di KPP dan memiliki NPWP, maka memiliki
kewajiban untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa/ bulanan ke
kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar. Jenis SPT Masa
yang harus disampaikan oleh wajib pajak Orang Pribadi yang melakukan
kegiatan usaha/pekerjaan bebas terdiri dari :

a. SPT Masa PPh Pasal 25

PPh Pasal 25 merupakan angsuran PPh dalam tahun pajak berjalan yang
harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan. Besarnya
angsuran PPh Pasal 25 adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang
menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak
yang lalu, setelah dikurangi dengan PPh yang telah dipotong/dipungut
oleh pihak lain dan PPh yang terutang/dibayar diluar negeri yang
dapat dikreditkan; dibagi 12 (dua belas)

Bagi wajib pajak yang baru pertama kali memperoleh penghasilan dari
usaha atau pekerjaan bebas dalam tahun pajak berjalan (Wajib Pajak
baru), besarnya Angsuran PPh Pasal 25 dihitung berdasarkan Pajak
Penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas
penghasilan neto sebulan yang disetahunkan, dibagi 12 (dua belas).

Batas waktu pembayaran PPh pasal 25 adalah setiap tanggal 15 bulan
berikutnya. Apabila tanggal 15 jatuh pada hari libur, maka pembayaran
Ph Pasal 25 dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Sedangkan
batas untuk menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25 adalah 20 hari setelah
berakhirnya masa pajak (tgl 20 bulan berikutnya). Apabila tanggal 20
jatuh pada hari libur, maka pelaporan harus dilakukan pada hari kerja
sebelumnya. Hari libur meliputi hari libur nasional dan hari-hari
yang ditetapkan sebagai hari cuti bersama oleh pemerintah.
Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 25, juga merupakan SPT Masa PPh
Pasal 25. SPT Masa PPh Pasal 25 ini, merupakan salah satu SPT Masa
yang wajib disampaikan oleh wajib pajak orang pribadi yang melakukan
kegiatan usaha/pekerjaan bebas, meskipun tidak terdapat pembayaran
(SPT Nihil). Apabila Wajib pajak tidak menyampaikan atau terlambat
menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25, maka wajib pajak akan dikenakan
sanksi berupa denda sebesar Rp 50.000 untuk satu SPT Masa.

b. SPT Masa PPh Pasal 21/26

PPh pasal 21/26 merupakan PPh yang terutang atas penghasilan berupa
gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan
dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan
yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan ketentuan
Pasal 21 Undang-undang PPh, PPh Pasal 21 wajib dipotong, disetor dan
dilaporkan oleh pemotong pajak, yaitu : pemberi kerja, bendaharawan
pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan dan penyelenggara
kegiatan.

Wajib pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha/pekerjaan
bebas selaku pemberi kerja yang membayarkan gaji, upah, honorarium,
tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun
sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh wajib
pajak orang pribadi; wajib menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21/26.
Batas waktu penyetoran PPh Pasal 21/26 adalah tanggal 10 bulan
berikutnya, namun apabila tanggal 10 jatuh pada hari libur maka
penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Sedangkan
batas waktu pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21/26 adalah 20 hari setelah
berakhirnya masa pajak (tanggal 20 bulan berikutnya), apabila tanggal
20 jatuh pada hari libur, maka penyampaian SPT Masa PPh pasal 21/26
harus dilakukan pada hari kerja sebelumnya.

SPT Masa PPh Pasal 21/26 juga merupakan SPT Masa yang wajib
disampaikan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan
usaha/pekerjaan bebas meskipun tidak terdapat penyetoran PPh Pasal
21/26 (SPT Nihil). Apabila Wajib pajak tidak menyampaikan SPT Masa
PPh Pasal 21/26 atau terlambat menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21/26,
maka akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp 50.000,- untuk
satu SPT Masa.

Ketentuan lebih lanjut tentang Petunjuk pelaksanaan pemotongan,
penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 dan pasal 26 sehubungan dengan
pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi diatur dalam Keputusan
Dirjen Pajak No KEP-545/PJ./2000 tanggal 29 Desember 2000.

c. SPT Masa PPN

Bagi Wajib Pajak yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak
(PKP) diwajibkan untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan
Pajak atas Penjualan Barang Mewah (PPn BM) serta menyampaikan SPT
Masa PPN. Jatuh tempo penyetoran PPN adalah setiap tanggal 15 bulan
berikutnya, sedangkan batas waktu penyampaian SPT Masa PPN adalah 20
hari setelah berakhirnya masa pajak (tgl 20 bulan berikutnya).
Seperti halnya pembayaran PPh Masa, apabila jatuh tempo penyetoran
PPN jatuh pada hari libur, maka penyetoran dapat dilakukan pada hari
kerja berikutnya. Sedangkan untuk pelaporan, apabila batas waktu
pelaporan jatuh pada hari libur maka penyampaian SPT Masa PPN wajib
dilakukan pada hari kerja sebelumnya.

SPT Masa PPN merupakan SPT Masa yang wajib disampaikan oleh Wajib
Pajak yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, meskipun
Nihil. Apabila Wajib yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena
pajak tidak menyampaikan atau terlambat menyampaikan SPT Masa PPN
maka akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp 50.000 untuk satu
SPT Masa.

Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT PPN) adalah sebagai sarana untuk
melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak PPN
dan PPn BM yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

o Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran;
o Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan
sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan atau melalui pihak lain dalam
satu Masa Pajak, yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan yang berlaku;
o Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi Surat Pemberitahuan
adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan
pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

Ketentuan mengenai PPN diatur dalam Undang-undang no 8 tahun 1983
tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan
atas Barang Mewah sebagaimana terakhir telah diubah dengan UU No 18
tahun 2000 beserta peraturan pelaksanaannya.

d. SPT Masa PPh Pasal 23/26

Direktur Jenderal Pajak dapat menunjuk Wajib Pajak orang pribadi
dalam negeri sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23. Wajib
Pajak Orang Pribadi tertentu tersebut terdiri dari :

o Akuntan, Arsitek, Dokter, Notaris, Pejabat Pembuat Akte Tanah
(PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah Camat, pengacara, dan konsultan,
yang melakukan pekerjaan bebas;
o Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan
pembukuan.

Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri tertentu tersebut diatas yang
telah ditunjuk Dirjen Pajak, akan mendapatkan urat Penunjukan Sebagai
Pemotong PPh Pasal 23 dari Kantor Pelayanan Pajak tempat WP teraftar.
WPOP tertentu yang telah ditunjuk sebagai pemotong PPh 23, Wajib
memotong PPh Pasal 23 atas pembayaran berupa sewa.

Apabila terdapat pembayaran/pembebanan biaya berupa sewa, maka WPOP
tertentu yang telah ditunjuk sebagai pemotong PPh 23 oleh Dirjen
pajak, diwajibkan untuk memotong, menyetor dan melaporkan PPh 23 yang
terutang atas pembaywan sewa tersebut.

Sesuai dengan ketentuan pasal 26 undang-undang PPh, atas penghasilan
berupa :
a. Deviden;
b. bunga, termasuk premium, diskonto, premi swap dan imbalan
sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
c. royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan
penggunaan harta;
d. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
e. hadiah dan penghargaan;
f. pensiun dan pembayaran berkala lainnya ;
yang diterima atay diperoleh oleh Wajib Pajak luar negeri selain
bentuk usaha tetap di Indonesia, dipotong pajak sebesar 20% (dua
puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan.

Apabila WPOP yang melakukan kegiatan usaha/pekerjaan bebas melakukan
transaksi dengan wajib pajak luar negeri sehubungan dengan
penghasilan tersebut diatas maka memiliki kewajiban untuk memotong,
menyetor dan melaporkan PPh yang terutang atas penghasilan tersebut
(PPh Pasal 26).

Batas waktu penyetoran PPh Pasal 23/26 oleh pemotong PPh adalah
tanggal 10 bulan berikutnya, sedangkan batas waktu penyampaian SPT
Masa PPh pasal 23/26 adalah anggal 20 bulan berikutnya. Apabila
tanggal jatuh tempo penyetoran PPh pasal 23/26 jatuh pada hari libur
maka penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Namun
apabila tanggal jatuh tempo pelaporan jatuh pada hari libur, maka
laporan harus disampaikan pada hari kerja sebelumnya.

SPT Masa PPh Pasal 23/26 hanya wajib dilaporkan ke KPP apabila
terdapat pembayaran yang terutang PPh Pasal 23/26. Dengan demikian
tidak terdapat SPT Masa PPh pasal 23/26 Nihil.

e. SPT Masa PPh Final pasal 4 (2)

1) PPh final atas penghasilan yang diterima/diperoleh oleh wajib
pajak sendiri

Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau
pekerjaan bebas yang memperoleh penghasilan yang merupakan obyek PPh
final, maka diwajibkan untuk membayar dan melaporkan PPh final pasal
4 (2) yang tertuang atas penghasilan tersebut.
Jenis penghasilan lain yang merupakan obyek PPh final dan pembayaran
PPh-nya wajib dilakukan sendiri oleh penerima penghasilan (Wajib
pajak) adalah sebagai berikut :

• Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan;
WPOP yang menerima/memperoleh penghasilan dari transaksi pengalihan
hak atas tanah dan/atau bangunan diwajibkan membayar PPh final pasal
4 (2). Besarnya PPh yang terutang atas transaksi pegalihan hak atas
tanah dan/atau bangunan ini adalah sebesar 5% dari nilai yang
tertinggi antara nilai pengalihan (nilai transaksi) dengan nilai
NJOP.

• Penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan;
Penghasilan yang diterima/diperoleh oleh WPOP dari kegiatan persewaan
tanah dan atau bangunan juga merupakan obyek PPh final pasal 4 (2).
Dalam hal penyewa adalah bukan pemotong pajak, maka PPh yang terutang
atas penghasilan dari transaksi persewaan tanah dan atau bangunan
wajib dibayar sendiri oleh penerima penghasilan. Besarnya PPh yang
terutang atas transaksi ini adalah sebesar 10% dari jumlah bruto
nilai persewaan.

Apabila penyewa adalah pemotong pajak (i.e. WP Badan), maka pelunasan
PPh final atas transaksi ini dilakukan melalui pemotongan oleh pihak
penyewa. Pemotong pajak (penyewa) wajib memberikan bukti pemotongan
(Bukti Potong PPh Final pasal 4 (2)) kepada wajib pajak (penerima
penghasilan) .

Batas waktu pembayaran PPh Final PS 4 (2) atas transaksi ini adalah
tanggal 15 bulan berikutnya. Sedangkan batas waktu pelaporan adalah
tanggal 20 bulan berikutnya.

• Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi;
Apabila pemakai jasa bukan merupakan pemotong PPh, atas Penghasilan
yang diterima/diperoleh oleh WPOP dari kegiatan Jasa Konstruksi, PPh
yang terutang atas penghasilan tersebut wajib dibayar sendiri oleh
wajib pajak. Namun apabila pemakai jasa merupakan pemotong pajak,
maka PPh yang terutang atas kegiatan ini pelunasannya dilakukan
melalui pemotongan oleh pemakai jasa. Pemotong pajak (Pemakai jasa)
wajib memberikan bukti potong. Besarnya PPh final pasal 4 (2) yang
terutang atas penghasilan dari kegiatan jasa konstruksi adalah sbb :

4% (empat persen) dari jumlahèa) Jasa Perencanaan Konstruksi
bruto;
2% (dua persen) dari jumlahèb) Jasa Pelaksanaan Konstruksi
bruto;
4% (empat persen) dari jumlahèc) Jasa Pengawasan Konstruksi
bruto.

2) PPh final atas penghasilan yang terutang/dibayarkan kepada
pihak lain.

Dirjen Pajak dapat menunjuk Wajib pajak Orang Pribadi tertentu
sebagai pemotong PPh Final Pasal 4 (2) atas transaksi persewaan Tanah
dan atau bangunan. Wajib Pajak Orang Pribadi tertentu yang dapat
ditunjuk sebagai pemotong PPh atas transaksi persewaan tanah dan atau
bangunan oleh DJP adalah:

• Akuntan, arsitek, dokter, Notaris, Pejabat Pembuat Akte Tanah
(PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah Camat, pengacara, dan konsultan,
yang melakukan pekerjaan bebas yang telah terdafta sebagai Wajib
Pajak Dalam Negeri,
• Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan
pembukuan
yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak dalam negeri.

WPOP tertentu yang telah mendapat surat penunjukan sebagai pemotong
Pajak atas penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan dari
KPP tempat WP terdaftar memiliki kewajiban untuk memotong,
menyetorkan dan melaporkan PPh final atas penghasilan dari transaksi
persewaan tanah dan atau bangunan yang dibayarkan atau terutang
kepada pihak lain.

PPh yang terutang atas transaksi persewaan tanah dan bangunan
tersebut, wajib disetorkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya
dan wajib dilaporkan ke kantor pelayanan pajak tempat Wajib pajak
(pemotong) terdaftar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.
SPT Masa PPh Final hanya wajib dilaporkan oleh wajib pajak apabila
terdapat transaksi yang berhubungan dengan obyek PPh final, sehingga
tidak ada SPT Masa PPh Final Nihil.

2. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan)

a. SPT Tahunan PPh Badan (SPT 1770)

Setelah berakhirnya tahun pajak, Wajib pajak diwajibkan untuk
menyampaikan SPT Tahunan (SPT Tahunan PPh Orang Pribadi – SPT 1770).
SPT Tahunan paling lambat disampaikan 3 (tiga) bulan setelah akhir
tahun pajak/tahun buku. Apabila tahun buku sama dengan tahun takwim
maka SPT Tahunan wajib disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret
tahun berikutnya.

Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT Tahunan) bagi Wajib Pajak adalah
sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan
penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk
melaporkan tentang :

• Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan
sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam
1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;
• Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek
pajak;
• Harta dan kewajiban;

b. SPT Tahunan PPh 21 (SPT 1721)

Selain melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (SPT 1770), Wajib
Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha/pekerjaan bebas
selaku pemotong PPh pasal 21 juga diwajibkan menyampaikan SPT Tahunan
PPh pasal 21. Dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tahun takwim
berakhir, Pemotong Pajak berkewajiban menghitung kembali jumlah PPh
Pasal 21 yang terutang oleh pegawai tetap dan penerima pensiun
bulanan menurut tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UU PPh.

Setiap Pemotong Pajak wajib mengisi, menandatangani, dan menyampaikan
SPT Tahunan PPh Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pemotong
Pajak terdaftar atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat. Surat
Pemberitahuan Tahunan PPh Pasal 21 harus disampaikan selambat-
lambatnya tanggal 31 Maret tahun takwim berikutnya. Batas waktu
pelaporan ini berlaku juga bagi wajib pajak yang tahun bukunya
berbeda dengan tahun takwim.

C Kewajiban Pajak Bagi Wajib Pajak Badan

Kewajiban yang harus dilakukan oleh wajib pajak setelah terdaftar di
Kantor Pelayanan Pajak dan memiliki NPWP adalah melakukan pembayaran
dan melaporkan pajak yang terutang atas penghasilan yang diterima
atau diperolehnya.

Selain itu, wajib pajak juga memiliki kewajiban untuk
memungut/memotong dan menyetorkan pajak atas penghasilan yang
dibayarkan/ terutang kepada pihak lainnya. Tatacara pemenuhan
kewajiban tersebut diatur dalam undang-undang no 7 tahun 1983 tentang
Pajak Penghasilan sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-
undang No 17 tahun 2000 beserta peraturan pelaksanannya.

Selain Pajak Penghasilan, bagi pengusaha yang telah dikukuhkan
sebagai pengusaha kena pajak juga memiliki kewajiban dibidang PPN dan
PPn BM yang ketentuannya diatur dalam Undang-undang no 8 tahun 1983
tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah
sebagaimana terakhir telah diubah dengan UU No 18 tahun 2000 beserta
peraturan pelaksanaannya.

Kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak badan setelah
memperoleh NPWP adalah sebagai berikut :

1. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa)

Setelah wajib pajak terdaftar di KPP dan memiliki NPWP, maka memiliki
kewajiban untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa/ bulanan ke
kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar. Jenis SPT Masa
yang harus disampaikan oleh wajib pajak badan terdiri dari :

a. SPT Masa PPh Pasal 25

PPh Pasal 25 merupakan angsuran PPh dalam tahun pajak berjalan yang
harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan. Besarnya
angsuran PPh Pasal 25 adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang
menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak
yang lalu, setelah dikurangi dengan PPh yang telah dipotong/dipungut
oleh pihak lain dan PPh yang terutang/dibayar diluar negeri yang
dapat dikreditkan; dibagi 12 (dua belas)

Bagi wajib pajak yang baru pertama kali memperoleh penghasilan dari
usaha atau pekerjaan bebas dalam tahun pajak berjalan (Wajib Pajak
baru), besarnya Angsuran PPh Pasal 25 dihitung berdasarkan Pajak
Penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas
penghasilan neto sebulan yang disetahunkan, dibagi 12 (dua belas).

Batas waktu pembayaran PPh pasal 25 adalah setiap tanggal 15 bulan
berikutnya. Apabila tanggal 15 jatuh pada hari libur, maka pembayaran
Ph Pasal 25 dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Sedangkan
batas untuk menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25 adalah 20 hari setelah
berakhirnya masa pajak (tgl 20 bulan berikutnya). Apabila tanggal 20
jatuh pada hari libur, maka pelaporan harus dilakukan pada hari kerja
sebelumnya. Hari libur meliputi hari libur nasional dan hari-hari
yang ditetapkan sebagai hari cuti bersama oleh pemerintah.
Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 25, juga merupakan SPT Masa PPh
Pasal 25. SPT Masa PPh Pasal 25 ini, merupakan salah satu SPT Masa
yang wajib disampaikan oleh wajib pajak badan, meskipun tidak
terdapat pembayaran (SPT Nihil). Apabila Wajib pajak tidak
menyampaikan atau terlambat menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25, maka
wajib pajak akan dikenakan sanksi berupa denda sebear Rp 50.000 untuk
satu SPT Masa.

Bagi Wajib Pajak Badan selain yang bergerak dibidang usaha pengalihan
hak atas tanah dan atau bangunan, apabila melakukan transaksi
pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan wajib menyetor PPh yang
terutang atas pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Besarnya
PPh yang terutang adalah 5% dari nilai tertinggi antara nilai
transaksi dengan nilai NJOP. PPh yang terutang atas transaki
pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan merupakan uang muka pajak
yang dapat dikreditkan dalam PPh Badan pada akhir tahun.

b. SPT Masa PPh Pasal 21/26

PPh pasal 21 merupakan PPh yang terutang atas penghasilan berupa
gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan
dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan
yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan ketentuan
Pasal 21 Undang-unang PPh, PPh Pasal 21 wajib dipotong, disetor dan
dilaporkan oleh pemotong pajak, yaitu : pemberi kerja, bendaharawan
pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan dan penyelenggara
kegiatan.

Wajib pajak badan selaku pemberi kerja yang membayarkan gaji, upah,
honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam
bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang
dilakukan oleh waib pajak orang pribadi wajib menyampaikan SPT Masa
PPh Pasal 21. Batas waktu penyetoran PPh Pasal 21 adalah tanggal 10
bulan berikutnya, namun apabila tanggal 10 jatuh pada hari libur maka
penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Sedangkan
batas waktu pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 adalah 20 hari setelah
berakhirnya masa pajak (tanggal 20 bulan berikutnya), apabila tanggal
20 jatuh pada hari libur, maka penyampaian SPT Masa PPh pasal 21
harus dilakukan pada hari kerja sebelumnya.

SPT Masa PPh Pasal 21 juga merupakan SPT Masa yang wajib disampaikan
oleh Wajib Pajak Badan meskipun tidak terdapat penyetoran PPh Pasal
21/26 (SPT Nihil). Apabila Wajib pajak tidak menyampaikan SPT Masa
PPh Pasal 21 atau terlambat menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21, maka
akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp 50.000,- untuk satu SPT
Masa.

Ketentuan lebih lanjut tentang Petunjuk pelaksanaan pemotongan,
penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 dan pasal 26 sehubungan dengan
pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi diatur dalam Keputusan
Dirjen Pajak No KEP-545/PJ./2000 tanggal 29 Desember 2000.

c. SPT Masa PPN

Bagi Wajib Pajak yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak
(PKP) diwajibkan untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan
Pajak atas Penjualan Barang Mewah (PPn BM) serta menyampaikan SPT
Masa PPN. Jatuh tempo penyetoran PPN adalah setiap tanggal 15 bulan
berikutnya, sedangkan batas waktu penyampaian SPT Masa PPN adalah 20
hari setelah berakhirnya masa pajak (tgl 20 bulan berikutnya).
Seperti halnya pembayaran PPh Masa, apabila jatuh tempo penyetoran
PPN jatuh pada hari libur, maka penyetoran dapat dilakukan pada hari
kerja berikutnya. Sedangkan untuk pelaporan, apabila batas waktu
pelaporan jatuh pada hari libur maka penyampaian SPT Masa PPN wajib
dilakukan pada hari kerja sebelumnya.

SPT Masa PPN merupakan SPT Masa yang wajib disampaikan oleh Wajib
Pajak yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, meskipun
Nihil. Apabila Wajib yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena
pajak tidak menyampaikan atau terlambat menyampaikan SPT Masa PPN
maka akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp 50.000 untuk satu
SPT Masa.

Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT PPN) adalah sebagai sarana untuk
melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak PPN
dan PPn BM yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

• Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran;
• Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan
sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan atau melalui pihak lain dalam
satu Masa Pajak, yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan yang berlaku;
• Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi Surat Pemberitahuan
adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan
pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.
Ketentuan mengenai PPN diatur dalam Undang-undang no 8 tahun 1983
tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan
atas Barang Mewah sebagaimana terakhir telah diubah dengan UU No 18
tahun 2000 beserta peraturan pelaksanaannya.

d. SPT Masa PPh Pasal 23/26

PPh pasal 23 merupakan PPh yang terutang atas penghasilan yang
diterima/diperoleh oleh wajib pajak badan dalam negeri atau bentuk
usaha tetap; yang berupa :
• Deviden
• Bunga
• Royalti
• Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21
• Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
• Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa
konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain (yg ditetapkan DJP) selain
jasa yang telah dipotong PPh pasal 21.

PPh yang terutang atas penghasilan tersebut (PPh Pasal 23) wajib
dipotong, disetorkan dan dilaporkan oleh pemotong PPh Pasal 23; yaitu
badan pemerintah, subyek pajak badan dalam negeri, penyelenggara
kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan wajib pajak luar negeri
lainnya; yang membayar/ memberikan penghasilan yang merupakan obyek
PPh pasal 23.

PPh Pasal 26 merupakan PPh yang terutang atas penghasilan yang
diterima/diperoleh oleh Wajib Pajak Luar Negeri yang berupa :
g. Deviden;
h. bunga, termasuk premium, diskonto, premi swap dan imbalan
sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
i. royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan
penggunaan harta;
j. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
k. hadiah dan penghargaan;
l. pensiun dan pembayaran berkala lainnya ;

PPh yang terutang atas penghasilan tersebut (PPh Pasal 26) wajib
dipotong, disetorkan dan dilaporkan oleh pemotong PPh Pasal 26.
Pemotong PPh Pasal 26 yaitu badan pemerintah, subyek pajak dalam
negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan
wajib pajak luar negeri lainnya; yang membayar/memberikan penghasilan
yang merupakan obyek PPh pasal 26.

Batas waktu penyetoran PPh Pasal 23/26 oleh pemotong PPh adalah
tanggal 10 bulan berikutnya, sedangkan batas waktu penyampaian SPT
Masa PPh pasal 23/26 adalah anggal 20 bulan berikutnya. Apabila
tanggal jatuh tempo penyetoran PPh pasal 23/26 jatuh pada hari libur
maka penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Namun
apabila tanggal jatuh tempo pelaporan jatuh pada hari libur, maka
laporan harus disampaikan pada hari kerja sebelumnya.

SPT Masa PPh Pasal 23/26 hanya wajib dilaporkan ke KPP apabila
terdapat pembayaran yang terutang PPh Pasal 23/26. Dengan demikian
tidak terdapat SPT Masa PPh pasal 23/26 Nihil.

e. SPT Masa PPh Final pasal 4 (2)

1) PPh final atas penghasilan yang diterima/diperoleh oleh wajib
pajak sendiri

Bagi Wajib Pajak Badan yang memperoleh penghasilan yang merupakan
obyek PPh final, maka diwajibkan untuk membayar dan melaporkan PPh
final pasal 4 (2) yang terutang atas penghasilan tersebut.
Jenis penghasilan lain yang merupakan obyek PPh final dan pembayaran
PPh-nya wajib dilakukan sendiri oleh penerima penghasilan (Wajib
pajak Badan) adalah sebagai berikut :

• Penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan;
Penghasilan yang dierima/diperoleh oleh WP Badan dari kegiatan
persewaan tanah dan atau bangunan juga merupakan obyek PPh final
pasal 4 (2). Dalam hal penyewa adalah bukan pemotong pajak, maka PPh
yang terutang atas penghasilan dari transaksi persewaan tanah dan
atau bangunan wajib dibayar sendiri oleh penerima penghasilan.
Besarnya PPh yang terutang atas transaksi ini adalah sebesar 10% dari
jumlah bruto nilai persewaan.

Apabila penyewa adalah pemotong pajak (i.e. WP Badan), maka pelunasan
PPh final atas transaksi ini dilakukan melalui pemotongan oleh pihak
penyewa. Pemotong pajak (penyewa) wajib memberikan bukti pemotongan
(Bukti Potong PPh Final pasal 4 (2)) kepada wajib pajak (penerima
penghasilan).

Batas waktu pembayaran PPh Final PS 4 (2) atas transaksi ini adalah
tanggal 15 bulan berikutnya. Sedangkan batas waktu pelaporan adalah
tanggal 20 bulan berikutnya.

• Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi;
Apabila pemakai jasa bukan merupakan pemotong PPh, atas Penghasilan
yang diterima/diperoleh oleh WP Badan (yang tidak memiliki
sertifikasi sebagai pengusaha kontruksi menengah atau besar) dari
kegiatan Jasa Konstruksi, PPh yang terutang atas penghasilan tersebut
wajib dibayar sendiri oleh wajib pajak. Namun apabila pemakai jasa
merupakan pemotong pajak, maka PPh yang terutang atas kegiatan ini
pelunasannya dilakukan melalui pemotongan oleh pemakai jasa. Pemotong
pajak (Pemakai jasa) wajib memberikan bukti potong. Besarnya PPh
final pasal 4 (2) yang terutang atas penghasilan dari kegiatan jasa
konstruksi adalah sbb :

4% (empat persen) dari jumlahèa) Jasa Perencanaan Konstruksi
bruto;
2% (dua persen) dari jumlahèb) Jasa Pelaksanaan Konstruksi
bruto;
4% (empat persen) dari jumlahèc) Jasa Pengawasan Konstruksi
bruto.

2) PPh final atas penghasilan yang dibayarkan/terutang kepada
pihak lain

Wajib pajak badan yang melakukan pembayaran/memberikan penghasilan
tertentu yang pengenaan pajaknya telah diatur dengan peraturan
pemerintah dan dikenakan PPh final diwajibkan untuk memotong,
menyetorkan dan melaporkan PPh yang terutang atas penghasilan
tersebut ke kantor pajak.

Penghasilan yang pengenaan pajaknya telah diatur dengan peraturan
pemerintah dan dikenakan PPh yang bersifat final adalah :
• Penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek.
• Penghasilan dari hadiah undian
• Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan
• Penghasilan dari bunga deposito dan tabungan serta diskonto
Sertifikat Bank Indonesia.
• Penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan
• Penghasilan dari obligasi yang diperdagangkan di bursa efek
• Penghasilan dari usaha jasa konstruksi
Apabila terdapat transaksi yang merupakan obyek PPh final, wajib
pajak badan yang melakukan transaksi tersebut wajib memotong,
menyetorkan dan melaporkan PPh yang terutang. Pelaporan PPh final
dilakukan dengan menggunakan SPT Masa PPh Final.

SPT Masa PPh Final hanya wajib dilaporkan oleh wajib pajak badan
apabila terdapat transaksi yang berhubungan dengan obyek PPh final,
sehingga tidak ada SPT Masa PPh Final Nihil.

2. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan)

a. SPT Tahunan PPh Badan (SPT 1771)

Setelah berakhirnya tahun pajak, Wajib pajak diwajibkan untuk
menyampaikan SPT Tahunan (SPT Tahunan PPh Badan – SPT 1771). SPT
Tahunan paling lambat disampaikan 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun
pajak/tahun buku.

Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT Tahunan) bagi Wajib Pajak adalah
sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan
penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk
melaporkan tentang :

• Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan
sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam
1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;
• Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek
pajak;
• Harta dan kewajiban;

b. SPT Tahunan PPh 21 (SPT 1721)

Selain melaporkan SPT Tahunan PPh Badan, Wajib Pajak Badan selaku
pemotong PPh pasal 21 juga diwajibkan menyampaikan SPT Tahunan PPh
pasal 21. Dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tahun takwim berakhir,
Pemotong Pajak berkewajiban menghitung kembali jumlah PPh Pasal 21
yang terutang oleh pegawai tetap dan penerima pensiun bulanan menurut
tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UU PPh.

Setiap Pemotong Pajak wajib mengisi, menandatangani, dan menyampaikan
SPT Tahunan PPh Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pemotong
Pajak terdaftar atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat. Surat
Pemberitahuan Tahunan PPh Pasal 21 harus disampaikan selambat-
lambatnya tanggal 31 Maret tahun takwim berikutnya. Batas waktu
pelaporan ini berlaku juga bagi wajib pajak yang tahun bukunya
berbeda dengan tahun takwim.

posted by Triyani @ 10:03 PM 9 comments

Monday, October 03, 2005

Pajak Atas Uang Pesangon

Ketentuan Perpajakan Atas Uang Pesangon
TRIYANI

Abstrak

Pesangon merupakan hak karyawan yang harus diberikan oleh pengusaha dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja. Pesangon yang diterima/ diperoleh karyawan adalah penghasilan yang merupakan obyek PPh Pasal 21. Dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pesangon yang menjadi hak karyawan terdapat beberapa cara yang lazim digunakan oleh pengusaha. Perbedaan cara dalam memenuhi kewajiban tersebut akan mempunyai konsekuensi perpajakan yang berbeda.
Keywords : Pesangon; Lembaga Pengelola Dana Pesangon; PPh atas Uang Pesangon

Pendahuluan

Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, berdasarkan undang-undang No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima kepada karyawan.

Dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pesangon, terdapat beberapa cara yang dapat digunakan oleh pengusaha (pemberi kerja). Pada umumnya perusahaan membayarkan uang pesangon secara langsung kepada karyawan pada saat adanya pemutusan hubungan kerja. Namun ada pula perusahaan tidak membayarkan uang pesangon secara langsung kepada karyawan, tetapi menunjuk pihak ketiga untuk mengelola dana pesangon yang menjadi kewajiban perusahaan. Pihak ketiga yang ditunjuk sebagai pengelola dana pesangon bisa berupa Lembaga Pengelola Dana Pesangon yang dibentuk oleh perusahaan sendiri, Pengleola dana pesangon bukan bank maupun diserahkan kepada bank.

Imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima/diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya (termasuk uang pesangon) merupakan obyek Pajak penghasilan. Berdasarkan pasal 21 undang-undang PPh, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak atas penghasilan yang diterima/diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun dilakukan oleh pemberi kerja yang membayar penghasilan tersebut.

Perlakuan perpajakan atas penghasilan berupa uang pesangon, uang tebusan pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua diatur dalam Peraturan Pemerintah No 149 tahun 2000 tanggal 23 Desember 2000.

Perlakuan Perpajakan atas Uang Pesangon yang Dibayarkan Secara Langsung.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 149 tahun 2000 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berupa uang pesangon, uang tebusan pensiun yang dibayar oleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, dan Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, yang dibayarkan sekaligus oleh Badan Penyelenggara Pensiun atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dipotong Pajak Penghasilan yang bersifat final oleh pihak-pihak yang membayarkan.

Besarnya Pajak Penghasilan yang harus dipotong adalah sebagai berikut :
No Jumlah Penghasilan Bruto Tarif PPh
1 Rp 0 s/d Rp 25.000.000,- Dikecualikan dari pemotongan PPh
2 Diatas Rp 25.000.000,- s/d Rp 50.000.000,- 5% (Lima Persen)
3 Diatas Rp 50.000.000,- s/d Rp 100.000.000,- 10% (sepuluh persen)
4 Diatas Rp 100.000.000,- s/d Rp 200.000.000,- 15% (lima belas persen)
5 Diatas Rp 200.000.000 25% (dua puluh lima persen)

Tabel 1 : Tarif PPh pasal 21 final atas Uang Pesangon, Tebusan Pensiun, Tunjangan Hari Tua/ Jaminan Hari Tua.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No 112/KMK.03/2001, yang dimaksud dengan uang pesangon adalah penghasilan yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada karyawan dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan berakhirnya masa kerja atau terjadi pemutusan hubungan kerja, termasuk penghargaan masa kerja dan uang ganti kerugian.

Definisi tersebut sejalan dengan keputusan menteri tenaga kerja No KEP-150/Men/2000 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian; yang masih berlaku pada saat penetapan keputusan menteri keuangan No 112/KMK.03/2001 tersebut. Sejak diberlakukannya undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ketentuan mengenai pesangon diatur dalam pasal 156.

Sebagai perbandingan, berikut ini penulis sajikan besarnya uang pesangon yang menjadi hak tenaga kerja menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja No 150/Men/2000 dan menurut undang-undang No 13 tahun 2003.

Jenis Pemutusan Hubungan Kerja K-150/2000 UU Ketenagakerjaan

I Pada Usia Pensiun
1. Ada Program Pensiun dan tidak ada iuran pekerja NIHIL Max (0;2PSNG+PMK+PH-MP)+PH
2 Ada Program Pensiun dan ada iuran pekerja - Max (0;2PSNG+PMK+PH-MP+IP)+PH
3 Tidak ada program pensiun 2xPSNG+PMK+GK 2XPSNG+PMK+PH
II Sebelum Usia Pensiun
4 Melakukan kesalahan berat PMK + GK PH
5 Melakukan kesalahan berat/ pelanggaran perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja sama PSNG + PMK + GK PSNG+PMK+PH
6 Ditahan dan tidak dapat melakukan pekerjaan atau dinyatakan salah oleh pengadilan NIHIL PMK+PH
7 Mengundurkan diri secara baik atas kemauan sendiri PMK + GK PH
8 Kesalahan pengusaha PSNG + PMK + GK 2XPSNG+PMK+PH
9 Perorangan – bukan kesalahan pekerja tetapi dapa menerima 2XPSNG + PMK + GK -
10 Massal – perusahaan tutup karena rugi – force majeur PSNG+PMK+GK PSNG+PMK+PH
11 Massal – Perusahaan tutup bukan karena rugi, melakukan efisiensi 2XPSNG+PMK+GK 2XPSNG+PMK+PH
12 Perubahan status/kepemilikan sebagian/ seluruh / pindah lokasi dengan syarat baru = lama dan pekerja tidak bersedia kerja PSNG+PMK+GK PSNG+PMK+PH
13 Perubahan status/ kepemilikan sebagian/seluruh / pindah lokasi dan pengusaha tidak mau menerima apapun alasannya 2XPSNG+PMK+GK 2XPSNG+PMK+PH
14 Perusahaan pailit Tidak diatur PSNG+PMK+PH
15 Meninggal dunia 2XPSNG+PMK+GK 2XPSNG+PMK+PH
16 Mangkir selama 5 hari atau lebih secara berturut-turut - PH
17 Sakit berkepanjangan, cacat karena kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 bulan NIHIL 2XPSNG+2XPMK+PH
Tabel 2 : Perbandingan Besaran Hak PHK : K-150/2000 dan UU No 13 tahun 2003
Sumber : Kompas – Bisnis dan Investasi / 25 Maret 2003.
Keterangan :
- PSNG = Pesangon
- PMK = Penghargaan Masa Kerja
- GK = Ganti Kerugian
- PH = Penggantian Hak (Cuti Tahunan, Biaya repatriasi, penggantian
perumahan serta pengobatan dan perawatan sebesar 15% dari uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja
- MP = Manfaat Pensiun
- IP = Himpunan Peserta dan Hasil Pengembaliannya.

Masa Kerja (MK) Uang Pesangon Uang penghargaan Masa Kerja *
MK < 1 1 0
1<=MK<2 2 0
2<=MK<3 3 0
3<=MK<4 4 2
4<=MK<5 5 2
5<=MK<6 6 2
6<=MK<7 7+0 3
7<=MK<8 7+1 3
8<=MK<9 7+2 3
9<=MK<12 7+2 4
12<=MK<15 7+2 5
15<=MK<18 7+2 6
18<=MK<21 7+2 7
21<=MK<24 7+2 8
MK>=24 7+2 10

Tabel 3 :Skala Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja
* Kelipatan Upah

Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja dan perusahaan melakukan pembayaran pesangon yang menjadi kewajibannya secara langsung kepada tenaga kerja, maka perusahaan memiliki kewajiban untuk memotong dan menyetorkan PPh pasal 21 (PPh final) yang terutang atas pesangon. Besarnya PPh Pasal 21 dihitung sesuai dengan tarif dalam tabel 1 tersebut diatas.

Atas pembayaran uang pesangon ini perusahaan dapat membebankan sebagai biaya/ pengurang penghasilan dalam menghitung penghasilan kena pajak dan PPh badan terutang (merupakan deductable expenses).

Apabila perusahaan telah membentuk cadangan untuk dana pesangon sebelum terjadinya pemutusan hubungan kerja, maka atas pembentukan cadangan dana pesangon belum terutang PPh Pasal 21. Selain itu, pembentukan cadangan dana pesangon tersebut tidak dapat dibebankan sebagai biaya dalam menghitung penghasilan kena pajak dan PPh badan (merupakan non deductable expenses)

Perlakuan Perpajakan atas uang pesangon yang dialihkan kepada pengelola dana pesangon tenaga kerja.

Dalam menjalankan kewajibannya membayar pesangon kepada tenaga kerja, perusahaan dapat menunjuk pihak lain untuk menanganinya. Pada saat terjadinya pemutusan hubungan kerja, pihak lain yang ditunjuk oleh perusahaan tersebut yang akan melakukan pembayaran uang pesangon kepada karyawan yang berhak.

Menurut KEP-350/PJ./2001 yang dimaksud pengelola dana pesangon adalah badan yang ditunjuk oleh pemberi kerja untuk mengelola uang pesangon yang selanjutnya membayarkan uang pesangon tersebut kepada karyawan dari pemberi kerja yang bersangkutan pada saat berakhirnya masa kerja atau terjadi pemutusan hubungan kerja.
Pengalihan tanggung jawab untuk membayar uang pesangon yang menjadi hak Tenaga kerja kepada pengelola dana pesangon dapat dilakukan oleh perusahaan melalui pembayaran uang pesangon secara sekaligus maupun secara bertahap.

a) Pembayaran Uang Pesangon Dilakukan Secara Sekaligus.

Apabila pembayaran uang pesangon yang menjadi hak tenaga kerja dialihkan kepada pengelola dana pesangon tenaga kerja dilakukan oleh perusahaan secara sekaligus, maka pada saat tanggung jawab pembayaran uang pesangon dialihkan kepada pengelola dana pesangon tenaga kerja karyawan dianggap telah menerima hak atas manfaat uang pesangon. Dengan demikian pemberi kerja memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan PPh Pasal 21 yang terutang atas uang pesangon yang dialihkan pada saat terjadinya pengalihan tanggung jawab pembayaran uang pesangon tersebut.

PPh pasal 21 yang terutang atas pembayaran uang pesangon pada saat terjadinya pengalihan uang pesangon kepada pengelola dana pesangon merupakan PPh 21 Final. Besarnya PPh yang harus dipotong oleh pemberi kerja (perusahaan) adalah sesuai dengan tariff pada table 1 diatas.

Bunga atas tabungan uang pesangon merupakan hak karyawan yang akan diberikan oleh pengelola dana pesangon tenaga kerja pada saat berakhirnya masa kerja atau terjadinya PHK terlebih dahulu harus dipotong PPh sebagai berikut :

a. Dalam hal pengelola dana pesangon adalah bukan bank, maka dipotong PPh sebesar 15% dari jumlah bruto sebagaimana diatur dalam pasal 23 (1) huruf a Undang-undang PPh.
b. Dalam hal pengelola dana pesangon adalah bank maka dipotong PPh sebesar 20% dari jumlah bruto berdasarkan ketentuan pasal 4 (2) Undang-undang PPh dan PP No 131 tahun 2000.

Pada saat pengelola dana pesangon tenaga kerja membayar uang pesangon kepada karyawan tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 21 karena PPh pasal 21-nya telah dibayar pada saaat pengalihan uang pesangon dari pemberi kerja kepada badan pengelola dana pesangon tenaga kerja.

Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 wajib diberikan oleh pemberi kerja (perusahaan) kepada karyawan pada saat dilakukan pemotongan PPh Pasal 21 atas pembayaran uang pesangon secara sekaligus kepada pengelola dana pesangon. Bukti Pemotongan ini dapat digunakan sebagai bukti bahwa pemotongan pajak telah dilakukan pada saat dana dialihkan sehingga saat membayar uang pesangon kepada karyawan, pengelola dana pesangon tidak perlu memotong PPh Pasal 21 lagi.

Dalam hal pembayaran uang pesangon yang menjadi hak tenaga kerja dialihkan kepada pihak ketiga dilakukan secara sekaligus, pemberi kerja dapat membebankan uang pesangon tersebut sebagai biaya dalam menghitung Penghasilan Kena pajak pada saat terjadinya pengalihan tanggung jawab kepada pengelola dana pesangon.

b) Pembayaran uang pesangon dilakukan secara bertahap

Perlakuan PPh pasal 21 atas uang pesangon yang dialihkan kepada pengelola dana pesangon secara bertahap adalah sebagai berikut :

1. Pada saat tanggung jawab pembayaran uang pesangon dialihkan kepada pengelola dana pesangon tenaga kerja melalui pembayaran uang pesangon secara bertahap, pemberi kerja tidak melakukan pemotongan PPh Pasal 21 atas pembentukan uang pesangon tersebut

2. Pada saat pengelola dana pesangon tenaga kerja membayar uang pesangon kepada karyawan, pengelola dana pesangon tenaga kerja wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 21. PPh pasal 21 yang harus dipotong oleh pengelola dana pesangon merupakan PPh pasal 21 final. Besarnya PPh pasal 21 yang harus dipotong adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No 149 tahun 2000 dan KMK No.112/KMK.03/2001 (seperti tabel 1 diatas).

3. Bunga atas tabungan uang pesangon merupakan hak karyawan yang harus diberikan oleh pengelola dana pesangon tenaga kerja bersamaan dengan pembayaran uang pesangon kepada karyawan yang bersangkutan. Atas pembayaran bunga ini terutang PPh sebagai berikut :

• Dalam hal pengelola dana pesangon adalah bukan bank maka dipotong Pajak Penghasilan sebesar 15% dari jumlah bruto, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-undang Pajak Penghasilan
• Dalam hal pengelola dana pesangon adalah bank maka dipotong PPh Final sebesar 20% dari jumlah bruto berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Pajak Penghasilan dan PP no 131 tahun 2000.
Dalam hal pembayaran uang pesangon dialihkan kepada pihak ketiga secara bertahap, meskipun pemotongan PPh Pasal 21 baru dapat dilakukan pada saat pembayaran uang pesangon kepada karyawan yang bersangkutan, namun pembebanan sebagai biaya dalam menghitung penghasilan kena pajak bagi pemberi kerja telah dapat dilakukan pada saat pengalihan tanggung jawab pembayaran uang pesangon tersebut.

Penutup

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa perlakuan PPh atas pembayaran uang pesangon/tebusan pensiun adalah sebagai berikut :

1) Pesangon merupakan penghasilan bagi karyawan yang dikenakan PPh pasal 21 dan merupakan deductable expense bagi perusahaan.
2) Saat terutangnya PPh Pasal 21 atas pesangon yang dibayarkan secara langsung oleh pemberi kerja pada saat terjadinya pemutusan hubungan kerja adalah pada saat pesangon tersebut terutang/dibayarkan kepada tenaga kerja.
3) Saat terutangnya PPh Pasal 21 atas pesangon yang pembayarannya dialihkan secara sekaligus kepada pengelola dana pesangon tenaga kerja adalah pada saat pengalihan tanggungjawab pembayaran pesangon kepada pengelola dana pesangon. Pada saat terjadinya pemutusan hubungan kerja, pesangon yang dibayarkan oleh pengelola dana pesangon tidak lagi dikenakan PPh pasal 21.
4) Saat terutangnya PPh Pasal 21 atas pesangon yang pembayarannya dialihkan kepada pengelola dana pesangon tenaga kerja secara bertahap adalah pada saat pesangon dibayarkan kepada karyawan.
5) Jika Pengelola dana pesangon bukan bank, bunga tabungan dana pesangon yang diterima/diperoleh karyawan merupakan obyek PPh pasal 23 dengan tariff 15%
6) Jika Pengelola dana pesangon adalah wajib pajak bank, bunga tabungan dana pesangon yang diterima/diperoleh karyawan merupakan obyek PPh Pasal 4 (2) dengan tariff 20%.

Daftar Pustaka

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-350/PJ./2001 tanggal 14 Mei 2001 tentang Perlakuan Perpajakan atas Uang Pesangon yang Dialihkan kepada Pengelola Dana Pesangon tenaga kerja sebagaimana terakhir telah diubah dengan KEP-649/PJ./2001 tanggal 5 Oktober 2001

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KMK.03/2001 tanggal 6 Maret 2001 tentang Pemotongan PPh pasal 21 atas Penghasilan berupa Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, dan Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua
Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor KEP-150/Men/2000 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja Dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja Dan Ganti Kerugian Di Perusahaan

Peraturan Pemerintah Nomor 149 tahun 2000 tanggal 23 Desember 2000 tentang Pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan berupa Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun dan Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua

Surat Dirjen Pajak Nomor S-131/PJ.313/2005 tanggal 14 Februari 2005 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Dana Pensiun dan Dana Pesangon

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 17 tahun 2000.

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakejaan

Kompas, 25 Maret 2003 – Kolom Bisnis dan Ivestasi

posted by Triyani @ 8:25 PM 2 comments

Monday, July 11, 2005

TANGGUNGAN YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN DALAM PTKP

TANGGUNGAN YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN DALAM PTKP
TRIYANI BUDIANTO.

Pendahuluan

Dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak, bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri diberikan pengurang berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) disesuaikan dengan banyaknya anggota keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya bagi wajib pajak yang bersangkutan. Dalam tulisan ini, penulis mengulas tentang Tanggungan Wajib Pajak yang dapat diperhitungkan dalam menghitung besarnya Penghasilan tidak kena pajak.

Key words : Tanggungan Waiib Pajak, Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Besarnya PTKP

Penghasilan tidak kena pajak merupakan pengurang yang diberikan untuk menghitung besarnya Laba Kena Pajak (penghasilan kena pajak) bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Penghasilan tidak kena pajak diberikan bagi wajib pajak orang pribadi, baik yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas maupun wajib pajak yang tidak melakukan kegiatan usaha/pekerjaan bebas.

Besarnya Penghasilan tidak kena pajak telah mengalami beberapa kali perubahan. Besarnya PTKP yang berlaku sejak tahun pajak 2005, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No KMK-564/KMK.04/2004 tanggal 29 November 2004 adalah sebagai berikut :
a. Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak;
b. Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
c. Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami;
d. Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak anqkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak dari Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, penghasilan netonya dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak. Disamping untuk dirinya, kepada Wajib Pajak yang sudah kawin diberikan tambahan Penghasilan Tidak Kena Pajak. Bagi Wajib Pajak yang isterinya menerima atau memperoleh penghasilan yang digabung dengan penghasilannya, maka Wajib Pajak tersebut mendapat tambahan Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk seorang isteri sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Wajib Pajak yang mempunyai anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus yang menjadi tanggungan sepenuhnya, misalnya orang tua, mertua, anak kandung, anak angkat, diberikan tambahan Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk paling banyak 3 (tiga) orang.

Penghitungan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak ditentukan menurut keadaan Wajib Pajak pada awal tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajak.

Contoh :
Pada tanggal 1 Januari 2001 Wajib Pajak B berstatus kawin dengan tanggungan 1 (satu) orang anak. Apabila anak yang kedua lahir setelah tanggal 1 Januari 2001, maka besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang diberikan Wajib Pajak B untuk tahun pajak 2001 tetap dihitung berdasarkan status kawin dengan 1 (satu) anak.

Pada tanggal 2 Januari 2001 Orang Tua Wajib Pajak C (yang di tanggung sepenuhnya oleh C) meninggal dunia. Wajib Pajak C telah menikah tahun 1999 dan mempunyai seorang anak yang lahir pada tahun 2000. Karena Orang Tua C meninggal tanggal 2 Januari 2001, maka untuk tahun 2001 PTKP bagi wajib pajak C tetap memperhitungkan Oangtuanya sebagai tambahan tanggungan atau dianggap sebagai K/2

Tambahan PTKP Untuk Anggota Keluarga Sedarah dan Semenda yang menjadi tanggungan

Wajib Pajak yang mempunyai anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya diberikan tambahan Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk paling banyak 3 (tiga) orang. Yang dimaksud dengan anggota keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya adalah anggota keluarga yang tidak mempunyai penghasilan dan seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh Wajib Pajak.

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pengertian kekeluargaan sedarah adalah pertalian kekeluargaan antara orang-orang dimana yang seorang adalah keturunan dari yang lain, atau antara orang-orang yang mempunyai bapak asal yang sama. Hubungan kekeluargaan sedarah dihitung dengan jumlah kelahiran. Setiap kelahiran disebut derajat. Urutan derajat yang satu dengan derajat yang lain disebut garis. Garis lurus adalah urutan derajat antara orang-orang dimana yang satu merupakan keturunan dari yang lain.

Dalam Garis lurus, dibedakan garis lurus kebawah dan garis lurus keatas. Garis lurus kebawah merupakan hubungan antara bapak-asal dan keturunannya; sedangkan garis lurus keatas adalah hubungan antara seseorang dan mereka yang menurunkannya.
Sedangkan Kekeluargaan semenda adalah suatu pertalian kekeluargaan karena perkawinan, yaitu pertalian antara salah seorang dari suami-istri dan kelurga sedarah dari pihak lain. Derajat kekeluargaan semenda dihitung dengan cara yang sama seperti cara menghitung derajat kekeluargaan sedarah.

Skema hubungan keluarga sedarah dan keluarga semenda dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Hubungan Sedarah :
a. Lurus satu derajat : Ayah, Ibu, Anak kandung
b. Kesamping satu derajat : Saudara Kandung (kakak, Adik kandung)

2. Hubungan Semenda :
a. Lurus satu derajat : Mertua, Anak Tiri
b. Kesamping satu derajat : Saudara Ipar (Adik Ipar, kakak Ipar)

Berdasarkan skema tersebut, yang termasuk dalam pengertian keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus yaitu : ayah, ibu dan anak kandung. Sedangkan yang termasuk dalam pengertian keluarga semenda dalam garis keturunan lurus yaitu: ayah mertua, ibu mertua dan anak tiri.

Anggota keluarga sedarah dan semenda berikut ini tidak dapat diperhitungkan sebagai tanggungan untuk penghitungan tambahan PTKP.
• Saudara kandung, karena termasuk dalam pengertian keluarga sedarah kesamping satu derajat;
• Saudara ipar, karena termasuk dalam pengertian keluarga semenda kesamping satu derajat;
• Saudara dari bapak/ibu, karena tidak termasuk dalam pengertian keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus

Anak yang telah memiliki penghasilan sendiri

Dalam menghitung penghasilan kena pajak, penghasilan anak yang belum dewasa, digabung dengan penghasilan orang tuanya. Dengan demikian, meskipun anak tersebut telah memiliki penghasilan sendiri dalam menghitung PTKP tetap diperhitungkan sebagai tanggungan wajib pajak (orang tuanya). Pengertian belum dewasa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Sedangkan menurut Undang-undang pajak adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.
Penghasilan yang diperoleh atau diterima anak yang telah dewasa (telah berumur 18 tahun atau lebih) akan dikenakan pajak tersendiri. Anak yang telah berumur 18 tahun atau lebih dan telah memperoleh penghasilan sendiri, tidak lagi diperhitungkan sebagai tanggungan dalam menghitung besarnya PTKP.

Sebaliknya apabila wajib pajak mempunyai anak yang telah berumur 18 tahun atau lebih, tetapi masih menjadi tanggungan sepenuhnya wajib pajak (dan belum menikah), anak tersebut masih diperhitungkan sebagai tanggungan Wajib Pajak dalam menghitung besarnya PTKP.

Tambahan PTKP Untuk Anak Angkat

Selain untuk anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat, tambahan PTKP juga diberikan untuk wajib pajak yang memiliki tanggungan anak angkat. Namun demikian jumlah tanggungan yang diperhitungkan dalam PTKP dibatasi maksimum 3 orang.

Pengertian anak angkat dalam penghitungan PTKP bukanlah pengertian anak angkat sebagaimana dalam masyarakat sehari-hari yaitu seorang anak yang diaku dan diangkat sebagai anak. Dan juga bukanlah pengertian anak angkat sebagaimana dimaksud dalam hukum perdata yang harus terlebih dahulu ada pengesahan dari Hakim Pengadilan Negeri. Akan tetapi, Pengertian anak angkat yang dapat diperhitungkan dalam perundang-undangan pajak ditentukan dengan kriteria sebagai berikut :
a. seseorang yang belum dewasa;
b. yang tidak tergolong keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus dari Wajib Pajak;
c. dan menjadi tanggungan sepenuhnya dari Wajib Pajak.

Pengertian menjadi tanggungan sepenuhnya menurut Undang-undang Pajak Penghasilan berdasarkan keadaan yang dapat terlihat dari keadaan yang nyata yaitu :
• tinggal bersama-sama dengan Wajib Pajak;
• nampak secara nyata tidak mempunyai penghasilan sendiri;
• tidak pula turut dibantu oleh lain-lain anggota keluarga atau oleh orang tuanya sendiri.

Sedangkan kalau Wajib Pajak sekedar menyumbang, membantu, bertanggung jawab dan sebagainya, maka tidak termasuk dalam menjadi tanggungan sepenuhnya.

PTKP Untuk Karyawati Kawin dan Wajib Pajak yang Belum Menikah.

Dalam hal karyawati kawin, PTKP yang dapat dikurangkan adalah hanya untuk dirinya sendiri. Namun demikian, bagi karyawati kawin yang menunjukkan keterangan tertulis dari Pemerintah Daerah setempat (serendah-rendahnya kecamatan) bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, selain PTKP untuk dirinya sendiri diberikan tambahan PTKP sebesar Rp. 1.200.000,00 setahun atau Rp. 100.000,00 sebulan dan ditambah PTKP untuk keluarganya yang menjadi tanggungan sepenuhnya.
Bagi karyawan atau karyawati yang belum berkeluarga (TK) untuk pengurangan PTKP disamping untuk diri karyawan atau karyawati dapat pula memperoleh tambahan pengurangan PTKP untuk anggota keluarga sedarah dan semenda, termasuk anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya maksimal 3 orang.

Penutup

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat diimpulkan bahwa tanggungan yang dapat diperhitungkan dalam menghitung PTKP Wajib Pajak Orang Pribadi harus memenuhi syarat sebagai berikut :
1. Merupakan anggota keluarga sedarah atau keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat (baik keatas maupun kebawah).
2. Anggota keluarga tersebut tidak memperoleh penghasilan dan menjadi tanggungan sepenuhnya wajib pajak.
3. Anak yang belum dewasa, berumur kurang dari 18 tahun dan belum pernah menikah, meskipun telah memiliki penghasilan sendiri.
4. Untuk anak angkat (Selain anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis lurus) yang dapat diperhitungkan dalam PTKP adalah anak angkat yang belum dewasa (kurang dari 18 tahun) dan menjadi tanggungan sepenuhnya wajib pajak.

PTKP dihitung berdasarkan keadaan pada awal tahun. Semua perubahan jumlah tanggungan wajib pajak (baik penambahan maupun pengurangan) yang terjadi selama tahun berjalan diperhitungkan pada tahun pajak berikutnya.

Daftar Pustaka

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-545/PJ./2000 tanggal 29 Desember 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 564/KMK.03/2004 tanggal 29 November 2004 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak

Redaksi PT Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1989. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia. Jakarta : PT Intermasa.

Surat Dirjen Pajak Nomor S-112/PJ.41/1995 tanggal 29 Agustus 1995 tentang Penghasilan Tidak Kena Pajak

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 17 tahun 2000.

posted by Triyani @ 2:10 AM 2 comments

Wednesday, April 13, 2005

Heboh somasi Ditjen Pajak dan Republik Banana

Heboh somasi Ditjen Pajak dan Republik Banana

12 Apr 2005 11:35 WIB - klikpajak.com

Belum lama ini penulis disomasi oleh Direktur Administrasi Pajak atas nama
Dirjen Pajak beserta seluruh jajarannya. Pasalnya, karena penulis tidak
dapat membuktikan tentang apa yang ditulis dalam sebuah harian nasional.

Dalam artikel itu antara lain penulis kemukakan bahwa sebagai gambaran
sangat kasar, ketika membayar pajak atas dasar self assessment, Wajib Pajak
(WP) hanya membayar maksimal 50%. Karena ini praktik umum, aparat pajak
mengetahuinya.

Aparat pajak membuat perkiraan berapa yang 'ditimpa' dan mengenakan denda.
WP lantas kaget dan mengajak berunding. Jumlah yang disepakati, sebagai
hasil perundingan, dibayar oleh WP. Oknum aparat pajak bersangkutan
menyetorkannya ke kas negara maksimal hanya 50%.

Alhasil, kalau yang tercantum dalam APBN-sebagai pendapatan pajak
penghasilan dan pajak pertambahan nilai-sebesar misalnya Rp180 triliun,
mestinya yang menjadi hak negara dan tidak masuk ke kas negara ya sama
dengan jumlah itu.

Penulis lantas disomasi, diminta membuktikan dari sekian 70 juta WP itu,
satu per satu siapa, di mana, berapa yang dilaporkan, dan dibayar atas dasar
self assessment. Berapa yang sebenarnya harus dilaporkan dan dibayar, dan
berapa yang digelapkan. Juga diminta membuktikan satu per satu oknum aparat
pajak yang bernegosiasi, dengan siapa, jumlah berapa, dan berapa yang
ditilep oleh oknum bersangkutan.

Kalau tidak bisa membuktikan, dalam waktu tujuh hari sejak diterimanya surat
somasi, penulis harus minta maaf di sebuah harian nasional. Kalau tidak,
akan ditindak secara hukum. Artinya, penulis akan dituntut di pengadilan
dengan tuduhan mendiskreditkan Ditjen Pajak. Bayangkan kalau hal itu
terjadi!

Penulis akan diinterogasi berjam-jam, mungkin berhari-hari, dan akan
dihadapkan pada advokat. Penulis juga harus menyewa advokat dengan tarif
yang mahal, selain akan mondar-mandir ke polisi dan pengadilan, diajak
berargumentasi seperti pokrol yang menggunakan pasal-pasal hukum secara
juristerij.

Mana tahan? Ya minta maaflah. Eh, banyak orang ngenyek penulis. Mereka
mengatakan "Kwik Kian Gie keok, sudah jinak, dan sebagainya."

Penulis menyesal lupa mencantumkan dalam iklan penulis mohon kepada Tuhan
Yang Maha Esa agar memberi ampun dan maaf kepada penulis, tetapi juga kepada
siapa pun yang membuat heboh soal somasi tersebut, kalau dalam peristiwa itu
kelakuannya didasarkan atas kebohongan. Artinya, dalam bertindak dan
bersuara, dalam batinnya yang paling dalam dan hanya Tuhan yang tahu, yang
bersangkutan, siapa pun mereka, mungkin berbohong. Kalau kebohongan terjadi,
Tuhan hendaknya mengampuni mereka.

Asumsi, dugaan serta hitung-hitungan tersebut diketahui banyak orang.
Semuanya telah penulis uraikan dalam buku kecil berjudul Pemberantasan
Korupsi untuk meraih Kemandirian, Kemakmuran, Kesejahteraan, dan Keadilan."

Buku kecil ini diterbitkan sebanyak 10.000 eksemplar pada Maret 2003. Karena
habis dan banyak permintaan, diterbitkan lagi edisi ke-2 sebanyak 10.000
eksemplar dan habis lagi.

Dalam buku tersebut semua yang ditulis di sebuah harian itu dan
mengakibatkan somasi, telah ditulis secara harafiah. Tetapi ketika itu tidak
apa-apa, walaupun telah dibicarakan dengan Presiden Abdurrahman Wahid,
Presiden Megawati Soekarnoputri, Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono, dan
Dirjen Pajak Hadi Purnomo.

Ini karena beliau-beliau itu mengerti bahwa maksud penulis mengemukakan
substansi tersebut untuk memecahkan masalah KKN yang dipastikan akan
menghancurleburkan bangsa ini melalui revolusi sosial yang dahsyat bila
tidak segera diambil langkah-langkah perbaikan.

Maksud memberi penjelasan bahwa biaya pemberantasan praktik KKN sangat
mahal. Ini karena harus menjatuhkan tindakan PHK terhadap banyak orang
dengan pesangon yang jumlahnya sangat besar. Untuk jelasnya bacalah buku itu
secara keseluruhan. Tidak ada maksud sedikit pun memojokkan atau
mendiskreditkan siapa pun.

Kasus di Republik Banana

Tetapi apa boleh buat nasi sudah menjadi bubur. Jadi, sekarang penulis
jelaskan sekali lagi materi dan substansinya.

Untuk menghindari somasi lagi, dengan tegas penulis nyatakan bahwa yang akan
ditulis ini adalah kondisi dari negara yang bukan Republik Indonesia. Yang
digambarkan dalam tulisan ini adalah kondisi di negara lain, yang bernama
Republik Banana, bukan Republik Indonesia. Karena itu, di Indonesia tidak
perlu ada yang merasa tersinggung, terpojok, dan terdiskreditkan!

Republik Banana (selanjutnya disebut RB) termasuk negara yang paling korup
di dunia. Walau kekayaan alamnya melimpah, tanah luas, subur, dan dua per
tiganya terdiri dari laut yang kaya raya bahan makanan bergizi, bagian
terbesar dari rakyatnya sangat miskin.

Ini karena praktik korupsi di negara itu termasuk yang paling hebat di
dunia.

Di RB, ada yang mengemukakan pikiran untuk memberantas korupsi-melalui
penciptaan kondisi yang kondusif dan menyeluruh-dan setelah tanpa korupsi
semua penguasa dimungkinkan hidup mewah tanpa korupsi. Bila masih berani
korupsi, pelakunya dihukum mati.

Maksudnya membuat langkah dan tindakan yang melengkapi tindakan yang
kasuistis. Yaitu, mencari koruptor, mencari buktinya, dan divonis penjara
atau bebas. Kebanyakan bebas, ini karena mencari buktinya susah dan justru
karena korupsi, semua insan hukum memainkan hukumnya dengan juristerij atau
pokrol bambu.

Langkah-langkah itu sebagai berikut. Pertama, seluruh pemerintahan
(kementerian dan lembaga non-departemen) dibuat optimal, yaitu jumlahnya dan
uraian tugas pokok dan fungsinya dibuat pas dengan kebutuhan RB.

Kedua, setiap kementerian dan LPND dibuat optimal juga, yaitu jumlah Ditjen,
jumlah personalianya, dan uraian tugas pokok dan fungsinya dibuat pas untuk
kementerian dan LPND bersangkutan.

Ketiga, perbandingan gaji antara satu pejabat dan pejabat lainnya dibuat
adil. Tidak seperti sekarang, Presiden Republik Banana digaji Ps59 juta
sebulan (Ps adalah singkatan dari mata uang yang namanya Pisang) tetapi
presdir dari BUMN-nya digaji Ps300 juta tanpa ada yang mempermasalahkannya.

Keempat, setelah perbandingan gaji semua pegawai negeri sipil, tentara, dan
polisi dibuat adil betul, jumlahnya dinaikkan secara proporsional, sehingga
setiap pejabat yang memiliki kuasa bisa hidup mewah dan gagah. Jadi, tidak
saja cukup tetapi hidupnya sangat bergengsi. Maksudnya, supaya tidak ada
lagi alasan sedikit pun untuk melakukan korupsi. Kelima, kalau semuanya
sudah terjadi, yang masih berani berkorupsi dihukum mati.

Hukuman mati

Hukuman mati dapat dilakukan tanpa beban. Ini karena sudah tidak ada alasan
sedikit pun untuk melakukan korupsi. Cara menentukan apakah seorang korup
atau tidak juga tidak perlu njlimet. Dengan akal sehat saja seperti yang
dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari di negara-negara yang sudah maju.

Hukum ditafsirkan atas dua tonggak. Pertama, redelijkerwijze aan te nemen
atau menurut akal sehat dapat diterima bahwa yang bersangkutan memang
korupsi. Kedua, tonggak te goeder trouw atau menurut akal sehat ada itikad
baik atau tidak.

Semua ini membutuhkan biaya yang sangat besar. Pertama dibutuhkan biaya yang
besar untuk melakukan studi agar tiba pada organisasi birokrasi yang
optimal.

Dalam melakukan rasionalisasi, banyak pegawai yang dikenakan PHK. Supaya
pesangon bagi pegawai yang dikenakan PHK menggiurkan, jumlahnya juga harus
sangat besar.

Dengan demikian, para pegawai tidak saja tidak keberatan bila dikenakan PHK
tetapi mereka justru ingin agar dikenakan PHK. Dari mana biaya tersebut
diperoleh? Dari utang terlebih dahulu.

Bila proyek pemberantasan korupsi ini berhasil 30% saja, pemerintah sudah
bisa memperoleh pendapatan tambahan sekitar Ps92 triliun setahun. Menurut
perhitungan sangat kasar dan atas dasar beberapa items saja, di Republik
Banana yang dikorup sudah sekitar Ps305,5 triliun. Perhitungannya akan
penulis berikan pada edisi ke-tiga dari buku yang sedang disiapkan.

Kewajiban Mengisi dan Melaporkan SPT Tahunan Bagi WP Orang Pribadi

2010-01-07T10:49:00.001+07:00

Nama:Febri Eriyanto

NPM:0800070046

Kelas B

Sistem Perpajakan di Indonesia menganut self assessment system yaitu WP di beri kepercayaan oleh Negara untuk melaksanakan kewajiban 3M. Secara umum kewajiban 3M ini meliputi mendaftar diri untuk mendapatkan NPWP, menghitung dan menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP) dan terakhir mengisi dan melaporkan pajak yang terutang dengan menggunakan formulir Surat Pemberitahuan (SPT). Pada kesempatan kali ini akan dibahas tentang salah satu kewajiban 3M yaitu kewajiban mengisi dan melaporkan pajak yang terutang dengan menggunakan formulir SPT bagi WP orang Pribadi.

Sesuai dengan ketentuan Undang - Undang Perpajakan yang berlaku, setiap penduduk Indonesia yang memenuhi syarat subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Syarat subjektif bagi orang pribadi adalah tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 1 tahun dan syarat objektifnya adalah menerima atau memperoleh penghasilan dalam 1 tahun di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Penghasilan menurut ketentuan Undang Undang Pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik dari Indonesia maupun di luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Contoh penghasilan yang dikenakan PPh adalah penghasilan dari pekerjaan (gaji, honorarium, upah, fee, bonus, THR), penghasilan dari usaha (hasil berdagang, jasa), penghasilan dari modal (bunga bank, sewa tanah dan/atau bangunan, pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan) dan penghasilan lainnya. Apabila orang pribadi telah memenuhi syarat subjektif dan objektif, maka wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) atau dapat juga mendaftarkan diri melalui internet di alamat www.pajak.go.id. Kewajiban memiliki NPWP juga merupakan kewajiban kenegaraan.

Wajib Pajak yang sudah terdaftar dan memiliki NPWP, diwajibkan oleh Undang-Undang Perpajakan untuk mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan PPh. Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Adapun untuk WP orang pribadi, terdapat 3 jenis formulir SPT Tahunan PPh yaitu formulir 1770, formulir 1770 S dan formulir 1770 SS. Peruntukan formulir-formulir ini, dijabarkan sebagai berikut:

Formulir 1770

formulir ini digunakan bagi wajib apajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan :

dari usaha /pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan atau menggunakan norma penghitungan penghasilan netto;
yang mempunyai penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja;
yang dikenakan PPh final dan/atau bersifat final;
dari penghasilan lain.

Formulir 1770S

formulir ini digunakan bagi wajib apajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan :

dari satu atau lebih pemberi kerja;
dalam negeri lainnya;
yang dikenakan PPh final dan/atau bersifat final;

Formulir 1770SS

formulir ini digunakan bagi wajib apajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan hanya dari satu pemberi kerja dengan jumlah penghasilan bruto dari pekerjaan tidak lebih dari Rp60.000.000,00 setahun dan tidak mempunyai penghasilan lain kecuali penghasilan bunga bank dan/atau bunga koperasi.

Setelah mengetahui jenis formulir yang akan digunakan, Wajib Pajak mengisi formulir SPT Tahunan PPh dengan benar, lengkap dan jelas. Benar berarti benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya; lengkap berarti memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT;sedangkan jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT.

Untuk mempermudah pengisian SPT Wajib Pajak dapat mempersiapkan data-data sebagai berikut :

Bagi Orang Pribadi yang memiliki penghasilan antara lain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas.

Neraca dan Laporan Laba Rugi (bagi orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan) atau Rekapitulasi Bulanan Peredaran Bruto (bagi orang pribadi yang menyelenggarakan pencatatan);

Bukti pemotongan PPh atas penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri (apabila ada penghasilan yang dipotong oleh pemberi penghasilan);
Rincian penghasilan selain yang berasal dari usaha dan/atau pekerjaan bebas;
Bukti pembayaran, seperti pembayaran Zakat yang dibayar ke Badan Amil Zakat atau lembaga Amil Zakat yang disahkan oleh Departemen Agama;
Pembayaran Fiskal Luar Negeri;
Pembayaran angsuran PPh Pasal 25;
Daftar Harta dan Kewajiban (hutang), misalnya untuk rumah dan tanah cukup melihat SPPT PBB-nya, untuk kendaraan lihat BPKB-nya, dan dokumen lainya yang menunjukan kepemilikan harta;
Data lainnya, seperti Daftar Susunan Keluarga dan Surat Pemberitahuan Penghitungan Penghasilan Neto bagi Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan penghasilan neto.

Bagi Orang Pribadi yang memiliki penghasilan dari satu pemberi kerja (sebagai karyawan) atau lebih dan/atau penghasilan lainnya yang bukan dari usaha atau pekerjaan bebas :

Bukti pemotongan PPh atas penghasilan dari pekerjaan (bukti potong PPh dari pemberi kerja;
Rincian penghasilan lainnya selain yang berasal dari usaha dan/atau pekerjaan bebas (apabila ada);
Bukti pembayaran, seperti pembayaran Zakat yang dibayar ke Badan Amil Zakat atau lembaga Amil Zakat yang disahkan oleh Departemen Agama, atau pembayaran Fiskal Luar Negeri;
Rincian harta dan kewajiban (hutang), misalnya untuk rumah dan tanah lihat SPPT PBB-nya, kendaraan lihat BPKP-nya, dan dokumen lainya yang menunjukan kepemilikan harta.
Data lainnya, seperti Daftar Susunan Keluarga.

Bagi Orang Pribadi yang memiliki penghasilan dari satu pemberi kerja yang jumlah bruto penghasilan setahun tidak melebihi Rp60.000.000, dan tidak mempunyai penghasilan lainnya kecuali dari bunga bank dan bunga koperasi :

Bukti pemotongan PPh atas penghasilan dari pekerjaan

(formulir 1721 A-1/1721 A-2) dari pemberi kerja;

Rekapitulasi jumlah harta dan kewajiban (hutang).

Cara pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi diisi dimulai dari halaman terakhir dan dilanjutkan ke halaman berikutnya (misalnya dari Formulir 1770 IV, dilanjutkan ke 1770 III dan seterusnya) dan terakhir halaman depan atau formulir induk. Wajib Pajak atau kuasanya wajib menandatangani SPT Tahunan PPh tersebut.

Setelah SPT diisi dengan benar, lengkap dan jelas serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya, SPT disampaikan ke KPP dimana WP terdaftar. SPT bisa disampaikan melalui beberapa cara, yaitu

WP datang langsung ke KPP terdaftar untuk menyampaikan SPT
Melalui Pos tercatat atau jasa kurir ditujukan ke KPP dimana WP terdaftar
Melalui Drop Box

SPT Tahunan untuk Orang Pribadi wajib disampaikan ke KPP paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak. Apabila jatuh tempo penyampaian SPT bertepatan dengan hari libur, maka SPT disampaikan hari kerja berikutnya.

Apabila SPT Tahunan PPh Orang pribadi terlambat disampaikan oleh Wajib Pajak, akan dikenakan denda Rp100.000,-. Apabila SPT Tahunan PPh tersebut terdapat kekurangan pembayaran pajak dan terlambat disetorkan, maka dikenakan bunga 2% setiap bulan dari pajak yang terlambat disetorkan tersebut. Bagi Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT Tahunan atau sengaja mengisi SPT Tahunan tidak benar yang mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Mengingat mulai tahun pajak 2009 ini formulir SPT Tahunan PPh tidak dikirim lagi ke alamat Wajib Pajak, maka Wajib Pajak diwajibkan untuk mengambil sendiri formulir tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak atau Pojok Pajak atau mobil pajak keliling atau bisa diunduh (download) melalui website dengan alamat www.pajak.go.id .

PAJAK BERGANDA INTERNASIONAL

2010-01-07T10:28:00.000+07:00

NAMA : AGUS EKO PRIYONO KELAS : B

NPM : 0800070035 TUGAS : BREVET PERPAJAKAN

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Latar Belakang

Terlepas dari segala permasalahan ekonomi atas pengendalian permintaan atas barang dan jasa, terdapat kecenderungan bahwa perekonomian nasional semakin saling bergantung kepada situasi Internasional, terutama terhadap kebijakan yang dilakukan oleh negara lain. Apabila hal itu dimaksudkan untuk memantapkan kesempatan kerja, stabilitas kerja atau keseimbangan neraca pembayaran, adalah merupakan fakta bahwa keperluan koordinasi aktif antarnegara dalam ekonomi dunia semakin meningkat. Interaksi ekonomi antarnegara menjelma menjadi salah satu faktor dominan yang mempengaruhi perekonomian nasional pada masa kini.

Salah satu contoh globalisasi modal yang dapat terjadi adalah pastisipasi langsung/tidak langsung suatu perusahaan internasional berupa penyertaan saham pada badan usaha di Indonesia. Badan usaha dapat didirikan dengan modal asing, kepemilikan (saham) pada suatu badan ditransfer ke mancanegara (go internasional), perwakilan cabang usaha didirikan di mancanegara, dan pinjaman tersedia oleh kreditor bagi debitor dengan tempat tinggal yang berlainan Negara. Selain itu, proses globalisasi juga dapat meliputi barang tidak berwujud seperti pemanfaatan Teknologi dan Ilmu Pengetahuan yang melibatkan badan usaha di beberapa Negara. Hal ini dapat dilihat pada semakin banyaknya aktivitas yang menggunakan hak paten dan teknologi dari negara-negara lain oleh industri manufaktur Indonesia.

Pengertian dan Bahasan Perpajakan Internasional

Dalam hal perpajakan, globalisasi tersebut dapat memunculkan permasalah baru yang mengenai penerapan aturan dan ketentuan perpajakan di suatu negara dengan negara lain. Dalam Perpajakan internasional , dikenal azas-azas tentang domicily country dan source country. Disebut domicily country apabila negara tempat tinggal Wajib Pajak (negara domisili atau negara asal) menganut asas domisili yang mengenakan pajak penghasilan atas worldwide income atas dasar asas domisili.

Apabila Wajib Pajak melakukan transaksi dan memperoleh laba di negara tempat tinggalnya (source country, atau host country), dan kemudian dikenakan juga pajak penghasilan atas laba tersebut atas dasar asas domisili, maka Wajib Pajak tersebut akan dikenakan pajak dua kali (double taxation). Yang pertama oleh source country dan yang kedua oleh domicily country. Dan ada juga negara-negara yang mengenakan tarif pajak rendah atau sama sekali tidak mengenakan pajak atas penghasilan yang disebut sebagai negara-negara surga pajak (tax haven countries). Permasalahan-permasalahan diatas dikenal dengan istilah Pajak Berganda Internasional (PBI).

Pajak Berganda dapat muncul apabila terdapat benturan yurisdiksi pemajakan yang melekat pada pemerintah suatu negara dengan negara lain atau benturan yurisdiksi pemajakan dalam format internasional (overlapping of tax jurisdiction in the internasional sphere). Contoh dari International double taxation adalah pengenaan pajak dua kali (atau lebih) terhadap Subjek dan Objek Pajak yang sama oleh dua negara. Dua negara atau lebih mengenakan pengenaan pajak atas Objek Pajak yang sama dan Subjek Pajak yang sama.

Dampak Pengenaan Pajak berganda

Secara ekonomis, pajak merupakan pengorbanan sumber daya yang harus ditanggung oleh pengusaha (dan masyarakat). Pajak Berganda Internasional sebagai akibat dari pemajakan oleh dua ketentuan pemajakan ( dari dua negara ) memberikan tambahan beban terhadap pengusaha. Sementara itu, perluasan usaha ke mancanegara sudah mengundang tambahan resiko dibanding dengan pengembangan usaha dalam negeri, pemajakan ganda telah memperbesar resiko tersebut. Apabila tidak ada upaya yang dilakukan untuk mencegah atau meringankan beban pajak tersebut, Pengenaan Pajak Berganda ini dapat ikut memicu ekonomi global dengan biaya yang sangat tinggi. Oleh karena itu, mengupayakan agar kebijakan perpajakan bersifat netral terhadap kompetisi Internasional merupakan kebutuhan yang mendesak. Netralitas tersebut dicapai dengan penyediaan keringanan atau eliminasi terhadap Pajak Berganda tersebut.

Contoh Metode Penghindaran Pajak Berganda

Pembebasan/pengecualian ( exemption )

Metode ini berupaya untuk secara total menghilangkan Pajak Berganda. Metode tersebut menghendaki suatu Negara pemegang yurisdiksi pemajakan untuk rela melepaskan hak pemajakannya dan sepertinya mengakui pemajakan eksklusif di Negara lain. Metode ini meliputi :

Pembebasan subjek, umumnya diberlakukan terhadap anggota korps diplomatik, konsuler, dan organisasi internasional seperti para duta besar yang sesuai dengan hukum internasional, mendapat privilage pemajakan. Mereka hanya dikenakan pajak oleh negara asalnya saja.
Pembebasan objek, atau lebih dikenal dengan full exemption diberikan dengan mengeluarkan penghasilan luar negeri dari basis pemajakan Wajib Pajak Dalam Negeri negara tersebut. Karena penghasilan luar negeri dikeluarkan dari basis penghitungan pajka atas penghasilan global, maka secara wajar, kerugian juga dikeluarkan sebagai pengurang basis penghitungan pajak.
Pembebasan pajak. Pada prinsipnya penghasilan luar negeri dibebaskan dari pajak domestik, namun untuk keperluan penghitungan pajak pengaruh progresi penghasilan luar negeri terhadap pengenaan pajak atas penghasilan global dipertahankan. Apabila negara residen memberlakukan tarif flat, maka pengaruh tersebut adalah nihil. Pengaruh tersebut akan menjadi positif apabila penghasilan luar negeri negatif, karena kerugian tersebut dapat diperhitungkan sebagai pengurang dari dasar penghitungan pajak. Hal ini merupakan salah satu perbedaan antara metode pembebasan penghasilan dengan pembebasan pajak. Pengaruh ini akan terasa dampaknya di negara yang menganut tarif pajak progresif.

Kredit Pajak

Berbeda dengan metode eksemsi, metode kredit memberikan keringanan dengan cara mengkreditkan (mengurangkan atau mengimputasikan) pajak luar negeri terhadap pajak penghasilan global yang merupakan porsi penghasilan luar negeri.

Jenis-Jenis Penghindaran Pajak Berganda

Tax Haven Country dan Preferential Tax Regime

Yang dimaksud dengan Tax Haven adalah kebijakan pajak suatu negara yang dengan sengaja memberikan fasilitas pajak. Berupa penetapan tarif pajak yang rendah kepada wajib pajak (WP) negara lain agar penghasilan dari WP negara lain tersebut dialihkan ke negara mereka.

Controlled Foreign Corporations (CFC)

CFC adalah perusahaan terkendali yang dimiliki oleh Wajib Pajak dalam negeri yang berada di negara-negara yang mengenakan pajak rendah atau tidak mengenakan pajak sama sekali (tax haven country) yang dibentuk dengan maksud untuk menunda pengakuan penghasilan dalam rangka penghindaran pajak (tax avoidance). Aturan CFC pada dasarnya untuk mencegah wajib pajak di suatu negara melakukan tax deferral atas penghasilannya, dengan cara melakukan transaksi atau investasi di negara-negara yang dikenal dengan sebutan "tax heaven", karena tarif pajak di negara-negara tersebut sangat rendah atau bahkan tidak ada pajak sama sekali. Di Indonesia, CFC diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan

Treaty Shopping

Treaty shopping adalah negara ketiga memanfaatkan suatu P3B dengan cara menggunakan penduduk dari salah satu negara pihak pada persetujuan yang berhak menikmati treaty protection. Transaksinya biasanya merupakan transaksi segitiga. Berkaitan dengan transfer pricing, treaty shopping dilakukan dengan melakukan rekayasa arus dana melalui negara mitra perjanjian untuk mendapatkan keringanan pajak.

Pencegahan Penghindaran Pajak Berganda

Metode untuk mencegah penghindaran Pajak Berganda Internasional salah satunya adalah dengan melakukan kesepakatan bilateral dua negara tentang bagaimana mengatur pengenaan pajak yang memiliki dimensi internasional dari dua negara yang melakukan kesepakatan itu agar tidak terjadi pengenaan pajak secara berganda atau yang lebih dikenal dengan istilah Tax Treaty atau P3B.

Ketentuan-ketentuan dalam P3B yang dimaksudkan untuk mencegah pengenaan pajak berganda ini misalnya :

Adanya ketentuan untuk menyelesaikan kasus dual residence di mana seseorang atau badan diakui sebagai subjek pajak dalam negeri (resident tax person) oleh dua negara yang berbeda. Aturan ini dikenal dengan istilah Tie Breaker Rule yang dicantumkan dalam Pasal 4 ayat (2) P3B.
Adanya ketentuan pembagian hak pemajakan dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 21 P3B untuk jenis-jenis penghasilan tertentu. Pembagian hak pemajakan ini ada yang bersifat ekslusif diberikan hanya kepada satu negara dan ada juga yang berupa pembatasan kepada suatu negara untuk mengenakan pajak.
Adanya ketentuan tentang Corresponding Adjustment terhadap lawan transaksi di suatu negara dalam hal negara yang lain melakukan koreksi terhadap satu Wajib Pajak yang melakukan transfer pricing.
Adanya ketentuan tentang penerapan metode penghindaran pajak berganda yang diatur dalam Pasal 23 P3B.
Adanya ketentuan tentang Mutual Agreement Procedures (MAP) di mana jika satu Wajib Pajak diperlakukan tidak sesuai dengan ketentuan P3B di negara lain maka Wajib Pajak tersebut dapat meminta otoritas pajak untuk menyelesaikan masalahnya melalui MAP ini.

Selain untuk mencegah pengenaan pajak berganda, P3B juga dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak (tax avoidance) dan pengelakan pajak (tax evasion). Jika tujuan-tujuan tersebut tercapai tentu saja pada akhirnya P3B dapat menghilangkan hambatan dalam lalu lintas perdagangan, modal dan investasi antar negara sehingga pada akhirnya dapat dicapai kesejahteraan suatu negara karena sumber daya dialokasikan secara efisien.

Untuk mencegah terjadinya penghindaran dan pengelakan pajak dalam suatu transaksi internasional, suatu perjanjian perpajakan biasanya memuat ketentuan tentang pertukaran informasi. Informasi dari negara lain dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus penghindaran atau pengelakan pajak seperti kasus treaty shopping (memanfaatkan ketentuan tax treaty yang tidak semestinya), kasus transfer pricing ataupun kasus tinda pidana perpajakan.

Di Indonesia, P3B diatur dalam Pasal 32A Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008. Kedudukan P3B berdasarkan ketentuan ini adalah lex specialist terhadap Undang-undang domestik. Dengan demikian, jika ada ketentuan dalam undang-undang domestik bertentangan dengan ketentuan dalam P3B maka yang dimenangkan adalah ketentuan P3B.

Di Indonesia, telah dikeluarkan ketentuan pelaksanaan terkait penerapan P3B ini, yaitu :

PER-61/PJ./2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.
PER-62/PJ./2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.
PER-67/PJ./2009 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi Berdasarkan P3B.

Dalam P3B OECD Model, ketentuan tentang pertukaran informasi dimuat dalam Pasal 26. Sementara itu aturan internal di Indonesia untuk melakukan proses pertukaran informasi diatur dalam SE-61/PJ/2009.

Sementara itu, proses pembentukan P3B seperti proses pendekatan, perundingan, ratifikasi serta pemberlakuannya tunduk kepada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

SUNSET POLICY Browser Anda mungkin tidak bisa menampilkan gambar ini.

2010-01-05T14:29:00.000+07:00

Nama : Helmy Chandra

NPM : 0800070012

Kelas : A

Mata Kuliah : Artikel Pajak

SUNSET POLICY

Apa Itu Sunset Policy?

Sunset policy adalah semacam pengampunan pajak yang terbatas pada sanksi administrasi berupa bunga yang tidak akan dikenakan apabila Wajib Pajak yang berhak menyampaikan Surat Pemberitahuan tertentu.

Ada dua jenis pengampunan berupa penghapusan sanksi ini yang diberikan oleh Undang-undang KUP yang baru ini. Pertama adalah pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas pembetulan SPT Tahunan untuk tahun pajak sebelum tahun 2007. Yang kedua adalah penghapusan sanksi administrasi atas pajak yang tidak atau kurang dibayar untuk Tahun Pajak sebelum diperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang mendaftarkan diri secara sukarela untuk mendapatkan NPWP.

Jenis Sunset Policy

Ada dua jenis sunset policy berdasarkan ketentuan yaitu :

1. Sunset Policy Untuk Wajib Pajak Baru

Penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas pajak yang tidak atau kurang dibayar bagi Wajib Pajak orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dalam tahun 2008 dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya.

Fasilitas pembebasan sanksi ini khusus diberikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi saja yang mendaftarkan diri secara sukarela dalam tahun 2008. Wajib Pajak yang memperoleh NPWP dalam tahun 2008 berdasarkan hasil ekstensifikasi termasuk dalam kriteria mendaftarkan diri secara sukarela ini sehingga dapat menggunakan fasilitas sunset policy.

Termasuk dalam lingkup penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi meliputi penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang terkait dengan pembayaran:

a. Pajak Penghasilan Pasal 29;

b. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2); dan/atau

c. Pajak Penghasilan Pasal 15.

Yang dibayar sendiri dan dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan.

2. Sunset Policy Untuk Wajib Pajak Lama

Yang dimaksud dengan Wajib Pajak Lama adalah Wajib Pajak yang sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak sebelum 1 Januari 2008. Penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak diberikan kepada Wajib Pajak lama, baik Orang Pribadi maupun Badan, yang dalam tahun 2008 menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007.

Termasuk dalam lingkup pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak meliputi pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang terkait dengan pembayaran:

a. Pajak Penghasilan Pasal 29;

b. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2); dan/atau

c. Pajak Penghasilan Pasal 15,

yang dibayar sendiri dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

Persyaratan Yang Harus Dipenuhi

Untuk mendapatkan fasilitas penghapusan sanksi yang dikenal dengan sunset policy ini, Wajib Pajak baru harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dalam tahun 2008;

2. tidak sedang dilakukan pemeriksaan Bukti Permulaan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan;

3. menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya terhitung sejak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif paling lambat tanggal 31 Maret 2009; dan

4. melunasi seluruh pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan.

Sedangkan persyaratan bagi Wajib Pajak baru adalah sebagai berikut :

1. telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak sebelum tanggal 1 Januari 2008;

2. terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang dibetulkan belum diterbitkan surat ketetapan pajak;

3. terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang dibetulkan belum dilakukan pemeriksaan atau dalam hal sedang dilakukan pemeriksaan, Pemeriksa Pajak belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;

4. telah dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, tetapi Pemeriksaan Bukti Permulaan tersebut tidak dilanjutkan dengan tindakan penyidikan karena tidak ditemukan adanya Bukti Permulaan tentang tindak pidana di bidang perpajakan;

5. tidak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan;

6. menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya paling lambat tanggal 31 Desember 2008; dan

7. melunasi seluruh pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan.

8. Dalam hal Wajib Pajak membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang sedang dilakukan pemeriksaan yang juga meliputi jenis pajak lainnya, maka pemeriksaan tersebut dihentikan kecuali untuk pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan atas pajak lainnya yang menyatakan lebih bayar; atau pemeriksaan tersebut tetap dilanjutkan berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak.

9. Dalam hal Wajib Pajak membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang tidak sedang dilakukan pemeriksaan, namun atas Surat Pemberitahuan jenis pajak lainnya untuk periode yang sama sedang dilakukan pemeriksaan, maka pemeriksaan tersebut dihentikan kecuali untuk pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan atas pajak lainnya yang menyatakan lebih bayar; atau pemeriksaan tersebut tetap dilanjutkan berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak.

10.Dalam hal Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang dibetulkan menyatakan lebih bayar, pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dianggap sebagai pencabutan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang dibetulkan.

Tidak Dapat Digunakan Dasar Menetapkan Pajak Lain

Data dan informasi yang tercantum dalam pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak lama tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan surat ketetapan pajak atas pajak lainnya. Dengan ketentuan ini fihak aparat pajak tidak dapat menggunakan data dalam SPT PPh Pembetulan untuk menagih jenis pajak lainnya. Misalnya data dalam SPT Pembetulan SPT PPh tidak dapat digunakan menagih PPN melalui analisis ekualisasi PPh dan PPN.

Terhadap pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang telah disampaikan tidak dilakukan pemeriksaan, kecuali terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tersebut tidak benar.

Dalam hal terhadap pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang telah disampaikan dilakukan pemeriksaan karena memenuhi ketentuan di atas, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak atas seluruh kewajiban perpajakan.

Wajib Pajak Lama Yang Belum Menyampaikan SPT

Wajib Pajak lama yang sebelum 1 Januari 2008 telah memiliki NPWP dan sampai dengan 31 Desember 2007 belum menyampaikan SPT Tahunan PPh sebelum Tahun Pajak 2007, dapat menyampaikan SPT Tahunan PPh sebelum Tahun Pajak 2007. SPT Tahunan PPh sebelum Tahun Pajak 2007 yang disampaikan dalam tahun 2008 tersebut diperlakukan sebagai pembetulan SPT Tahunan PPh sebelum Tahun Pajak 2007 yang memanfaatkan sunset policy. Jadi yang dapat memperoleh fasilitas sunset policy ini bukan hanya atas pembetulan SPT Tahunan PPh saja tetapi juga SPT Tahunan PPh yang memang belum pernah disampaikan untuk tahun pajak sebelum 2007.

Fasilitas Sunset Policy Lebih Dari Satu kali

Pembetulan yang diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga adalah pembetulan SPT Tahunan PPh yang disampaikan sebelum tanggal 1 Juli 2008 dan satu kali pembetulan setelah 30 Juni s.d. 31 Desember 2008. Dengan demikian, apabila sebelum 1 Juli Wajib Pajak sudah menyampaikan SPT PPh Pembetulan dan mendapatkan fasilitas sunset policy, maka setelah tanggal 1 Juli sampai dengan 31 Desember 2008 dapat melakukan sekali lagi pemebetulan untuk mendapatkan fasilitas sunset policy.

Apabila sebelum 1 Juli 2008 Wajib Pajak lama belum melakukan pembetulan, maka hak atas penyampaian SPT Pembetulan hanya satu kali saja dalam rangka untuk mendapatkan fasilitas sunset policy.

Apa keuntungan Sunset Policy?

Tidak dikenai sanksi administrasi berupa bunga.
Tidak dilakukan pemeriksaan terhadap SPT Tahunan PPh yang disampaikan atau dibetulkan oleh Wajib Pajak, kecuali SPT Tahunan PPh yang menyatakan Lebih Bayar atau terdapat data lain yang belum dilaporkan.
Apabila WP sedang diperiksa dan belum disampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP), pemeriksaan akan dihentikan.
Data dan/atau informasi yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh terkait dengan pemanfaatan sunset policy tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk
menerbitkan surat ketetapan pajak atas jenis pajak lainnya.
Semua pihak yang memanfaatkan kesempatan emas ini dapat tidur nyenyak

Akibat tidak memanfaatkan Sunset Policy

Bagi masyarakat yang tidak memanfaatkan fasilitas sunset policy dan apabila ternyata berdasarkan data yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak diketahui terdapat pajak yang belum dibayar, maka berdasarkan data tersebut, Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menagih pajak yang belum

dibayar termasuk sanksi administrasinya. Bahkan terhadap Wajib Pajak dapat dikenai sanksi pidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan

Ketentuan Lain

1. Penyampaian SPT menggunakan formulir SPT Tahunan PPh Tahun Pajak yang bersangkutan.

2. Menuliskan ”Pembetulan berdasarkan Pasal 37A UU KUP” atau ”SPT berdasarkan Pasal 37A UU KUP” di bagian atas tengah SPT Induk & setiap lampirannya

3. Kurang bayar dalam SPT Tahunan PPh harus dilunasi dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP).

4. Melampirkan SSP lembar ke-3 pada SPT Tahunan PPh.

5. Disampaikan ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

Dasar Hukum

- Pasal 37A Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007

- Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.03/2008

- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 27/PJ/2008

- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 30/PJ/2008

v- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 33/PJ/2008

Pembebasan Fiskal Peluang Optimalisasi Penerimaan Negara

2010-01-05T13:00:00.000+07:00

Oleh : Prasetya Bangun Puryanto.

Pemerintah telah mengubah aturan fiskal luar negeri, dan akan dihapus kemudian, reaksi mengenai kebijakan ini adalah pandangan soal bakal anjloknya penerimaan negara dari sisi fiskal. Maklum, dengan mengenakan fiskal Rp 1 juta per orang, pemerintah bisa meraup penerimaan dalam jumlah lumayan untuk menopang APBN.

Penghapusan tersebut bukannya tanpa syarat tetapi pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan mewajibkan warga negara yang bepergian ke luar negeri memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Kebijakan Ditjen Pajak membebaskan biaya fiskal bagi pemilik NPWP diyakini berdampak positif meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Langkah itu merupakan insentif yang akan direspons masyarakat. Kepemilikan NPWP di Indonesia masih sangat rendah, yakni sekitar 6 juta.

Kebijakan Ditjen Pajak tersebut merupakan terobosan karena selama ini banyak orang Indonesia yang ke luar negeri tidak memiliki NPWP, padahal mereka termasuk kelompok ekonomi mampu. Langkah itu juga mempermudah mereka yang berusia di bawah 21 tahun untuk bepergian ke luar negeri karena mereka tidak akan terkena biaya fiskal lagi.

Diyakini. Ditjen Pajak tentu sudah menghitung plus-minus kebijakan itu. Kebijakan tersebut justru akan mendatangkan pemasukan negara yang lebih besar. Seperti diketahui, mulai 2009 semua calon penumpang penerbangan atau pelayaran menuju luar negeri akan dibebaskan dari kewajiban membayar biaya fiskal jika menunjukkan bukti kepemilikan NPWP.

Kebijakan itu diterapkan karena pemerintah dan DPR ingin mendorong penduduk Indonesia untuk memiliki NPWP sehingga jumlah pembayar pajak di dalam negeri akan semakin banyak.

Saat ini semua penumpang pesawat terbang atau pelayaran internasional yang berangkat dari bandara udara internasional di Indonesia wajib membayar biaya fiskal Rp I juta per orang. Itu merupakan salah satu sumber penerimaan negara bukan pajak bagi pemerintah.

Dengan adanya keputusan tersebut, semua penumpang berusia 21 tahun ke atas wajib membayar fiskal kecuali yang bersangkutan bisa menunjukkan NPWP-nya.

Jika ada anak atau istri yang hendak bepergian ke luar negeri, mereka bisa bebas fiskal asal menunjukkan NPWP ayah atau suaminya. Hal itu dimungkinkan karena Indonesia menganut prinsip satu NPWP dalam satu keluarga.

Dengan asumsi terdapat 10 persen saja warga negara Indonesia yang kerap bepergian ke luar negeri, berani terdapat sekitar 22 juta warga negara yang berpotensi menjadi wajib pajak dan oleh karenanya wajib memiliki NPWP. Ketika pada saat ini baru terdapat sekitar 6 juta wajib pajak, tentu potensi penerimaan negara dari para wajib baru akan semakin meningkat.

Bertambahnya jumlah wajib pajakdengan NPWP baru bakal mendongkrak penerimaan negara secara signifikan. Dengan demikian, pemerintah tidak perlu repot-repot lagi mencari sumber penerimaan lain seperti utang luar negeri atau utang domestik.

Layanan Lebih Baik

Peningkatan penerimaan negara dari wajib pajak bakal mendorong pemerintah memberikan layanan lebih baik kepada warga pembayar pajak yang patuh.

Program-program pembangunan di bidang infrastruktur, seperti jalan tol, jalan raya, kelistrikan, rumah saku.gedung sekolah, pasar tradisional, dan tempat-tempat pelayanan umum lain, juga bisa digenjot.

Alhasil, kegiatan belanja pemerintah akan meningkat sehingga bisa mendorong roda perekonomian. Maraknya program pembangunan atas beban negara memberikan bukti nyata kepada para wajib pajak bahwa pajak yang mereka bayarkan benar-benar dikelola dengan efisien dan efektif untuk menunjang pelayanan publik.

Perbaikan layanan publik serta infrastruktur yang semakin baik akan menjadi faktor utama penarik investasi, baik dari dalam maupun luar negeri. Skenario seperti itu sudah terbukti berhasil di negara-negara yang menerapkan standar pajak yang sifatnya investor friendly seperti di Denmark, Swiss. Norwegia, dan Austria.

Menjadi masuk akal bila negara-negara tersebut memiliki infrastruktur yang sangat baik sehingga mampu mengundang masuk investor asing dan turis mancanegara. Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu negara eksotis yang layak dikunjungi turis asing karena kelak memiliki infrastruktur yang baik, nilai-nilai seni budaya yang tinggi, dan daerah-daerah tujuan wisata yang memiliki keunikan masing-masing.

Kembali ke soal pembebasan fiskal dan kewajiban memiliki NPWP, kini pilihannya terpulang kembali kepada warga negara yang kerap melakukan perjalanan ke luar negeri. Mereka bebas memilih antara membayar fiskal tanpa harus memiliki NPWP atau tidak membayar fiskal namun memiliki NPWP.

Lebih Bermanfaat

Secara rasional, memiliki NPWP jauh bermanfaat dan patut dilakukan daripada tidak memiliki NPWP. Hal yang sama juga berlaku bagi warga negara Indonesia yang tidak pernah atau jarang melakukan perjalanan ke luar negeri. Hingga sekarang, mungkin mereka tidak pernah ke luar negeri, tapi siapa tahu pada waktu-waktu mendatang mereka kerap melakukan perjalanan ke luar negeri baik* atas nama pribadi, keluarga, maupun kedinasan.

Bahkan, memiliki NPWP tetaplah lebih bijaksana ketimbang tidak memiliki sama sekali. Apalagi kelak pemerintah mensyaratkan kepemilikan NPWP bagi warga negara Indonesia yang hendak melakukan kegiatan-kegiatan tertentu, bukan hanya kegiatan perjalanan ke luar negeri.

Penghindaran Pajak dan Penggelapan pajak

2010-01-05T12:54:00.000+07:00

Oleh : Roy Agustinus.

Kata Pengantar

Konon, di dunia ini tidak ada sesuatu yang pasti selain pajak. Kita hidup pasti membayar pajak. Nyaris tidak ada tempat di dunia ini yang bebas dari pajak, kecuali kita tinggal di daerah terpencil dan tidak berhubungan dengan dunia luar sama sekali. Sejak bayi lahir ke dunia ini, mulai menggunakan berbagai barang kebutuhan hidup sehari-hari (pakaian, susu, makanan dll) semua terkena pajak. Pada saat orang tua membelanjakan uangnya untuk keperluan calon buah hati tercinta, saat itu pula kita sudah membayar pajak.

Bagi perusahaan, negara adalah “pemegang saham utama” dengan porsi sebesar 30% (tarif pajak yang berlaku). Sebelum laba dibagikan kepada para pemegang saham/owner, perusahaan terlebih dahulu diwajibkan untuk membayar 30% ke kas negara sebagai kewajiban pajak.

Bagi karyawan, demikian pula. Sebelum gaji dibayarkan kepada karyawan, sebelum kita bisa membelanjakan gaji yang kita peroleh, pada dasarnya pajak yang terutang (PPh 21) sudah harus dipotong dan disetorkan ke negara.

Pajak adalah beban bagi perusahaan

Pajak adalah beban bagi perusahaan, sehingga wajar jika tidak satupun perusahaan (wajib pajak) yang dengan senang hati dan suka rela membayar pajak. Karena pajak adalah iuran yang sifatnya dipaksakan, maka negara juga tidak membutuhkan ‘kerelaan wajib pajak’. Yang dibutuhkan oleh negara adalah ketaatan. Suka tidak suka, rela tidak rela, yang penting bagi negara adalah perusahaan tersebut telah membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lain halnya dengan sumbangan, infak maupun zakat, kesadaran dan kerelaan pembayar diperlukan dalam hal ini.

Mengingat pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih perusahaan maka perusahaan akan berupaya semaksimal mungkin agar dapat membayar pajak sekecil mungkin dan berupaya untuk menghindari pajak. Namun demikian penghindaran pajak harus dilakukan dengan cara-cara yang legal agar tidak merugikan perusahaan di kemudian hari.

Penghindaran pajak dengan cara illegal adalah penggelapan pajak. Hal ini perbuatan kriminal, karena menyalahi aturan yang berlaku. Contoh kasus penggelapan pajak :

Melaporkan penjualan lebih kecil dari yang seharusnya, omzet 10 milyar hanya dilaporkan dalam laporan keuangan perusahaan sebesar 5 milyar misalnya,
Menggelembungkan biaya perusahaan dengan membebankan biaya fiktif,
Transaksi export fiktif,
Pemalsuan dokumen keuangan perusahaan

Jika kita analogikan pajak dengan karcis tol, jika kita lewat jalan tol namun tidak membayar karcis tol, maka itulah penggelapan pajak. Sedangkan jika kita menghindari untuk membayar karcis tol dengan cara memilih lewat jalan biasa, maka itulah penghindaran pajak. Menghindari membayar tol (pajak) dengan cara tidak lewat jalan tol adalah cara yang legal.

Bagaimana cara menghindari Pajak

Seperti halnya dengan menghindari jalan tol (memilih jalan biasa) agar terhindar dari kewajiban membayar karcis tol, cara yang paling mudah dan legal untuk menghindari pajak adalah dengan cara menghindari transaksi yang merupakan obyek pajak, misalnya dengan tidak memperoleh penghasilan. Namun tentu saja pilihan ini tidak mungkin untuk dipilih. Tentu kita tidak mau kan hanya demi menghindari pembayaran pajak, lantas kita tidak mau memperoleh penghasilan?

Dalam ketentuan perpajakan, masih terdapat berbagai celah yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan agar jumlah pajak yang dibayar oleh perusahaan optimal dan minimum (secara keseluruhan). Optimal disini diartikan sebagai, perusahaan tidak membayar sesuatu (pajak) yang semestinya tidak harus dibayar, membayar pajak dengan jumlah yang paling sedikit namun tetap dilakukan dengan cara yang elegan dan tidak menyalahi ketentuan yang berlaku.

Selain menghindari transaksi yang merupakan obyek pajak, langkah-langkah penghematan pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan antara lain:

Memilih Bentuk usaha yang memiliki tarif Pajak terendah,
Memaksimalkan biaya yang telah dikeluarkan agar dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan,
Memilih berbagai alternatif transaksi yang memberikan efek beban pajak terendah,
Memaksimalkan kredit pajak yang telah dibayar

Bagaimana pajak perusahaan dihitung

Pada dasarnya kewajiban pajak perusahaan dihitung berdasarkan laba bersih yang diperoleh selama satu periode (satu tahun pajak). Laba bersih perusahaan dihitung berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan.

Sebagai gambaran, laporan laba rugi yang disusun oleh perusahaan :

Uraian	Jumlah (Rp)
Penjualan	10.000.000
Harga Pokok Penjualan	6.000.000
Laba Bruto	4.000.000
Biaya Operasional :
- Biaya Pemasaran (Promosi, sponsorship dll)	1.000.000
- Biaya Gaji karyawan	900.000
- Biaya Operasional lainnya	1.500.000
Sub total Biaya Operasional	3.400.000

Laba Bersih	600.000
PPh terutang – 30%	180.000
Laba Bersih setelah Pajak	420.000

Dalam contoh tersebut laba bersih perusahaan sebelum pajak sebesar Rp 600.000. PPh yang terutang sebesar Rp 180.000 sehingga laba bersih setelah pajak yang dapat diinvestasikan kembali atau dibagikan kepada pemilik sebagai dividen sebesar Rp 420.000

Tidak semua Biaya Operasional dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan

Dalam ilustrasi perhitungan PPh di atas, diasumsikan bahwa seluruh biaya operasional perusahaan dapat dibebankan / diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan. Sehingga pajak yang terutang dihitung berdasarkan laba bersih.

Sayangnya, sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku terdapat berbagai macam biaya yang meskipun secara akuntansi komersial dan bisnis memang dikeluarkan oleh perusahaan untuk keperluan usaha namun tidak dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan dalam menghitung PPh terutang atau menjadi non deductable expenses.

Secara umum, pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan secara fiskal (deductable expenses) adalah pengeluaran yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Pengeluaran biaya tersebut dilakukan dalam rangka mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan serta didukung dengan bukti yang memadai (valid & reliable).

Meskipun pengeluaran yang dilakukan perusahaan benar-benar berhubungan langsung dengan kegiatan usaha, secara internal-pun sudah diakui kebenaran transaksi tersebut, sepanjang pengeluaran tersebut tidak didukung adanya bukti transaksi yang memadai, bukti transaksi yang valid dan reliable maka sesuai dengan ketentuan perpajakan, pengeluaran tersebut menjadi non deductable expenses.

Berbicara mengenai bukti kebenaran suatu transaksi, akuntansi mencatat suatu transaki yang telah lewat kejadiannya (historical data), satu-satunya alat yang dapat membuktikan bahwa transaksi tersebut benar adanya, yaitu dengan adanya dokumen yang valid dan reliable. Selain dokumen, tentu saja adanya internal kontrol yang kuat yang dapat mencegah terjadinya transaksi-transaksi yang tidak benar juga diperlukan.

Meskipun secara akuntansi komersial, suatu transaksi telah dapat dibuktikan kebenarannya berdasarkan dokumen- yang ada, ketentuan perpajakan belum tentu menerima hal tsb.

Kalau ketentuan pajak tidak mengakui pengeluaran perusahaan sebagai deductable expenses, apa efeknya?

Dalam ilustrasi perhitungan PPh di atas, diasumsikan bahwa semua biaya operasional dapat diakui sebagai pengurang penghasilan seluruhnya sehingga PPh terutang dihitung berdasarkan laba bersih. Apabila atas biaya operasional perusahaan tidak dapat dibebankan sebagai biaya secara fiskal menjadi non deductable expenses, maka perhitungan pajak dilakukan berdasarkan laba bersih setelah ditambah dengan pengeluaran yang merupakan kelompok non deductable expenses.

Jika dalam ilustrasi perhitungan di atas, komponen biaya pemasaran tidak didukung bukti pengeluaran yang valid misalnya, selain itu juga terdapat biaya entertainment yang tidak didukung daftar nominatif, sehingga seluruhnya tidak dapat dibebankan sebagai biaya (dikoreksi menjadi non deductable expenses), maka ilustrasi perhitungan PPh-nya menjadi sebagai berikut :

Uraian	Jumlah (Rp)
Penjualan	10.000.000
Harga Pokok Penjualan	6.000.000
Laba Bruto	4.000.000
Biaya Operasional :
- Biaya Pemasaran (Promosi, sponsorship dll)	1.000.000
- Biaya Gaji karyawan	900.000
- Biaya Operasional lainnya	1.500.000
Sub total Biaya Operasional	3.400.000

Laba Bersih – komersial	600.000
Ditambah :
Biaya pemasaran yang merupakan non deductable expenses	1.000.000
Laba yang menjadi dasari perhitungan Pajak	1.600.000
PPh terutang – 30%	480.000	80,00%
Laba Bersih setelah Pajak	120.000

Dari ilustrasi perhitungan ini, dapat terlihat bahwa pengeluaran yang nyata-nyata sudah menjadi beban perusahaan untuk keperluan memasarkan produk biaya promosi dan sponsorship namun karena biaya tersebut tidak didukung bukti yang valid, perusahaan memiliki kewajiban pajak yang jauh lebih tinggi dibanding seharusnya. Dalam contoh tersebut tarif efektif PPh mencapai 80% dari laba bersih.

Membayar 30% saja sudah menjadi beban apalagi harus membayar sampai 80%, tentu menjadi beban yang sangat berat bagi perusahaan.

Memilih alternatif transaksi yang memberikan efek pajak termurah

Selain wajib membayar pajak atas penghasilan yang diperoleh, perusahaan juga memiliki kewajiban untuk memotong pajak yang terutang atas penghasilan yang dibayarkan kepada pihak lainnya, baik kepada karyawan maupun kepada pihak ketiga.

Atas pembayaran gaji dan tunjangan kepada karyawan perusahaan wajib memotong dan menyetor PPh 21 yang terutang. Pembahasan mengenai PPh 21 akan dilanjutkan pada kesempatan lain.

Sedangkan atas pembayaran kepada pihak ketiga, atas imbalan jasa / kegiatan, perusahaan juga memiliki kewajiban memotong PPh 23 yang terutang dan menyetorkannya ke kas negara. Dalam kondisi yang ideal, PPh pasal 23 yang harus dipotong dari pembayaran kepada pihak ke-3 (vendor) tidaklah menjadi pengurang penghasilan (biaya) bagi perusahaan, karena perusahaan hanya mengurangi jumlah uang yang akan dibayarkan kepada vendor sebesar tarif PPh 23 yang berlaku dan menyetorkannya ke kas negara.

Sayangnya, dunia apalagi dunia pajak tidak selalu indah. Ada saat dimana perusahaan harus melakukan transaksi dengan vendor yang lebih superior dan tidak bersedia dipotong pajak atas fee yang akan diterimanya. Ada saat dimana perusahaan dalam posisi sangat membutuhkan jasa pihak ketiga tersebut karena otoritas yang dimilikinya. Dalam kondisi seperti ini, perusahaan lagi-lagi akan memperhitungkan alternatif mana yang harus dipilih agar pajak tidak semakin menjadi beban bagi perusahaan. Kadang perusahaan terpaksa memilih untuk melakukan gross up atas fee yang akan dibayarkan kepada vendor / pihak ketiga yang jasanya sangat dibutuhkan perusahaan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Adakalanya perusahaan memilih untuk menanggung pajak yang seharusnya menjadi beban pihak lain, meskipun beban pajak tersebut pada akhirnya menjadi komponen non deductable item.

Tujuan perusahaan yang harus dicapai secara bersama-sama

Salah satu tujuan sebuah perusahaan didirikan adalah untuk tujuan ekonomi. salah satu tolok ukur keberhasilan sebuah perusahaan secara ekonomi adalah pencapaian laba bersih setelah pajak yang tinggi.

Laba bersih yang tinggi tentu diawali dengan pencapaian target penjualan yang tinggi, kemudian diikuti dengan pengeluaran biaya-biaya yang efisien, dan pembayaran pajak yang optimal, sehingga akan dicapai laba bersih setelah pajak yang maksimal.

Ketika penjualan mencapai target, namun biaya yang dikeluarkan jauh lebih tinggi misalnya maka secara ekonomi hal tsb hanya akan menjadi sebuah pencapaian yang sia-sia.

Demikian pula ketika laba bersih secara komersial sudah mencapai angka yang optimal, karena didukung dengan pencapaian target penjualan yang maksimal dan pengeluaran yang minimal, bisa jadi akan menjadi sia-sia ketika ternyata laba habis tergerus beban pajak yang tidak seharusnya. Misalnya karena banyaknya biaya yang merupakan kriteria non deductable expenses.