Perlakuan PPN Atas Transaksi Leasing

PERLAKUAN PPN ATAS TRANSAKSI LEASING

Leasing atau sewa-guna-usaha didefinisikan sebagaipembiayaan dalam bentuk penyediaan barang nodal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (finance lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease) untuk digunakan oleh lessee (penyewa guna usaha) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.

Dalam transaksi leasing ada beberapa pihak yang terlibat, antara lain lessor, lessee, suplier, dan disamping itu transaksi leasing juga sering melibatkan bank dan perusahaan asuransi.

Di indonesia dikenal 2 jenis leasing yaitu financial lease (capital lease) dan operating lease. Financial lease (capital lease) adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk suatu jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih (hak opsi)bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama.

Operating lease adalah suatu sistem penyewaan dimana pihak yang menyewakan menyediakan jasa-jasa tertentu seperti asuransi atau pemeliharaan, syarat-syarat kontraknya biasanya tidak menjamin pihak lessor memperoleh pengembalian penuh ongkos-ongkos barang modal dan lain sebagainya (non full payout lease) dan ia menanggung resiko ekonomi kepemilikannya itu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa jenis sewa guna uasaha ini adalah kontrak sewa-menyewa biasa. Pihak lessor menyediakan barang modal untuk digunakan oleh lessee selama masa sewa, dan pihak lessee berkewajiban membayar uang sewa. Pada waktu berakhirnya masa kontrak, lessee berkewajiban mengembalikan barang modal tersebut.

Ditinjau dari teknis pelaksanaannya, transaksi sewa guna usaha dengan hak opsi (leasing) dapat dilaksanakan sebagai berikut:

1. Sewa guna usaha (financial lease)
2. Penjualan dan penyewaan kembali (sales and lease back)

Proses terjadinya financial lease dapat di gambarkan dalam bagan sebagai berikut:

Penjelasan:

1. Lessee memutuskan macam barang modal yang dikehendaki yang terdapat di manufacture / supplier (penjual)
2. Lessee dan lessor membuat kontrak (lease)
3. Lessor membayar harga barang (harga pasar dan wajar) kepada penjual, biasanya 100%
4. Lessee menerima barang. Pada waktu itu kontrak (lease) efektif berlaku
5. Pada waktu lessee membayar sewa pada lessor (dapat bulanan,triwulanan, semesteran atau tahunan)
6. Lessee dapat membeli barang modal yang disewa guna usaha atau memperpanjang/tidak memperpanjang jangka waktu perjanjian sewa guna usaha (hak opsi)

Unsur-unsur lainnya adalah:

1. Penyewa memiliki kesempatan pertama untuk membeli perlengkapan tersebut pada waktu berakhirnya jangka waktu penyewaan.
2. Selama jangka waktu penyewaan, hak atas perlengkapan berada pada pihak menyewakan.
3. Hak atas perlengkapan pindah kepada penyewa apabila ia memilih untuk membeli pada akhir jangka waktu penyewaan.
4. Penyewa harus mengadakan asuransi untuk perlengkapan yang diabsahkan kepada pihak yang menyewakan.
5. Pemeliharaan perlengkapan menjadi tanggung jawab penyewa

Proses terjadinya sales and lease back dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut:

Penjelasan:

1. Lessee dan lessor membuat kontrak (lease)
2. Lessee menjual barang modal kepada lessor
3. Lessor membayar harga barang yang disepakati kepada lessee
4. Pada waktunya lessee membayar sewa (lease fee) pada lessor, (dapat bulanan, triwulanan , semesteran atau tahunan)

Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Leasing (Sewa Guna Usaha)

1. Financial Lease

Dalam transaksi ini, lessee belum pernah memilik barang modal yang menjadi objek sewa guna usaha, sehingga atas permintaannya lessor membeli barang tersebut.

Dalam transaksi sewa guna usaha dengan hak opsi (financial lease), ada dua jenis penyerahan yaitu penyerahan barang modal dan penyerahan jasa.

Sesuai dengan pasal I A ayat (1) huruf b (sebelumnya diatur dalam pasal 1 huruf d angka 1 huruf b undang-undang PPN 1984) undang-undang nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang nomor 18 tahun 2000 dan penjelasannya antara lain dinyatakan bahwa yang termasuk dalam pengertian penyerahan barang kena pajak adalah pengalihan barang kena pajak oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan perjanjian leasing. Meskipun pengalihan atau penyerahan hak atas BKP belum dilakukan dan pembayaran harga jual BKP tersebut dilakukan secara bertahap, tetapi karena penguasaan atas BKP telah berpindah dari lessor kepada lessee, maka undang-undang menentukan bahwa penyerahan BKP dianggap telah terjadi pada saat perjanjian ditandatangani, kecuali apabila saat berpindahnya penguasaan secara nyata atas BKP tersebut terjadi lebih dahulu daripada saat ditandatanganinya perjanjian.

Dalam pasal 4A ayat (3) undnag-undang PPNserta pasal 5 huruf d peraturan pemerintah nomor 144 tahun 2000 tentang jenis barang dan jasa yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai disebutkan bahwa jenis jasa yang tidak dikenakan pajak pertmabahan nilai antara lain adalah jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi.

Sebagaimana diketahui, pada awal berlakunya undang-undang nomor 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atasbarang mewah, dalam pasal 4 ayat (1) antara lain diatur bahwa PPN dikenakan atas penyerahan BKP yang dilakukan di daerah pabean dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan oleh pengusaha yang menghasilkan BKP tersebut. Transaksi sewa guna usaha (leasing) yang diatur pada waktu itu adalah transaksi antara lessor yang meranmgkap juga sebagai pengusaha yang menghasilkan BKP tersebut, sehingga atas penyerahan BKP kepada lessee harus dikenakan PPN.

Pada awalnya, dalam transaksi sewa guna usaha terjadi transaksi secara garis lurus yaitu antara pabrikan (supplier) dan lessee, namun demikian oleh karena lessee memerlukan barang modal dan supplier memerlukan pembayaran tunai, maka dalam menghadapi tuntutan bisnis tersebut diperlukan jasa keuangan yang menyediakan jasa pembiayaan. Berkenaan dengan hal tersebut, muncul aktivitas jasa keuangan atau jasa pembieyaan yang merupakan jasa lembaga keuangan setara dengan perbankan yang dikenal sebagai lessor, sehingga terdapat sewa guna usaha segitiga.

Lessee yang memerlukan barang modal dengan likuiditas perusahaan yang tidak memungkinkan, menghubungi lessor (perusahaan leasing) untuk membiayai pembelian barang modal tersebut. Lessor da lessee menandatangani surat perjanjian sewa guna usaha dengan hak opsi (financial leasing). Kemudian perusahaan leasing membuat dan menandatangani perjanjian jual-beli barang modal dengan supplier. Secara yuridis, penyerahan barang modal terjadi dari supplier kepada lessor dengan surat-surat bukti kepemilikan barang modal yang atas nama lessor.

Sebagai pelaksanaan dari pasal 1 huruf d angka 1 huruf b undang-undang PPN 1984, telah diterbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ.42/1994, yang mengatur bahwa dalam lessee Pengusaha Kena Pajak, maka supplier membuat faktur pajak standar atas nama lessor untuk dan atas nama (qq) lessee dengan mencantumkan identitas lessor maupun lessee (nama, NPWP dan alamat).

Apabila diteliti penjelasan pasal IA ayat (1) huruf b undang-undang PPN yang menyebutkan bahwa penyerahan BKP dianggap telah terjadi pada saat perjanjian ditandatangani, hal tersebut sepertinya kurang sesuai dengan mekanisme dalam transaksi sewa guna usaha dalam prakteknya sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (3) peraturan menteri keuangan nomor 84/PMK.012/2006 bahwa sepanjang perjanjian sewa guna usaha masih berlaku, hak milik atas barang modal objek transaksi sewa guna usaha berada pada perusahaan pembiayaan.

Oleh karena hak milik atas barang modal objek transaksi sewa guna usaha berada pada perusahaan pembiayaan (lessor), maka sebaiknya ketentuan pasal IA ayat (1) huruf b undang-undang PPN diubah dan hanya berlaku terhadap pengalihan barang kena pajak oleh karena suatu perjanjian sewa beli, tidak termasuk leasing. Mengapa demikian, karena atas sewa beli pihak lessee dari awal perjanjian sudah berniat untuk memilik barang modal tersebut, sedangkan atas perjanjian sewa guna usaha (leasing) pihak lessee belum tentu bermaksud memiliki barang modal tersebut kecuali apabila menggunakan hak opsinya.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa pada akhir masa sewa guna usaha (leasing), lessee mempunyai hak opsi untuk membeli barang modal atau memperpanjang / tidak memperpanjang masa sewa guna usaha. Dengan adanya hak opsi tersebut menunjukkan bahwa hak kepemilikan masih ada pada lessor, hal tersebut sejalan dengan pasl 3 ayat (3) PMK nomor 84/PMK.012/2006.

Oleh karena itu dalam transaksi financial lessee, faktur pajak yang dibuat oleh supplier atas penyerahan barang modal kepada lessor tidak perlu pakai qq lessee. PPN yang dibayar kepada supplier akan diperhitungkan sebagai komponen nilai sewa guna usaha dan harus memungut PPN atas pengalihan BKP tersebut.

Jika lessee menggunakan hak opsinya maka penyerahan barang modal tersebut merupakan pengalihan BKP dari lessor kepada lessee sebesar nilai sisa buku yang diperjanjikan. Sepanjang lessor tidak termasuk Pengusaha Kecil, maka lessor adalah pengusaha kena pajak dan harus memungut PPN atas pengalihan BKP tersebut.

2. Sales and Lease Back

Dalam transaksi ini, lessee terlebih dahulu menjual barang modal yang sudah dimilikinya kepada lessor dan atas barang modal yang sama kemudian dilakukan kontrak sewa guna usaha antara lessee dengan lessor.

Pasal 3 ayat (2) PMK nomor 84/PMK.012/2006 tentang perusahaan pembiayaan mengatur bahwa dalam kegiatan sewa guna usaha, pengadaan barag modal dapat juga dilakukan dengan cara membeli barang penyewa guna usaha yang kemudian disewagunausahakan kembali.

Dalam KMK Nomor 296/KMK.04/1994 juncto butir B.1.1.4 SE-10/PJ.42/1994 dinyatakan:

“tidak termasuk dalam pengertian pemindahtanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pemindahan hak dari lessee kepada lessor dengan cara sale and lease back dengan syarat, barang modal tersebut masih digunakan oleh lessee sebagai pengusaha kena pajak”

Namun dalam perkembangannya, KMK tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi dengan dikeluarkannya KMK nomor : 643/KMK.04/1994.

Sesuai dengan PSAK nomor 30 poin b angka 6 untuk standar khusus akuntansi sewa guna usaha dengan hak opsi mengenai sales and lease back, transaksi tersebut harus diberlakukan sebagai 2 transaksi yang terpisah, yaitu transaksi penjualan dan transaksi sewa guna usaha. Demikian pula dengan perlakuan pajak penghasilan terhadap transaksi sales and lease back sebagaimana ditegaskan dalam SE-04/PJ.33/1996 tanggal 26 agustus 1996 dijelaskan bahwa pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan secara sales and lease merupakan pemindahtanganan hak dengan 2 transaksi yaitu: transaksi penjualan harta dan transaksi sewa guna usaha:

• Pada saat calon lessee menjual tanah dan/atau bangunan kepada lessor harus dibayar PPh sebesar 5% dari nilai tertinggi antara nilai berdasarkan akta pengalihan hak dengan NJOP tanah dan/atau bangunan yang bersangkutan.
• Pada saat lessee menggunakan hak opsinya untuk membeli kembali hak atas tanah dan/atau bangunan terutang PPh sebesar dari nilai sisa yang tercantum dalam perjanjian.

Dalam pasal 4A ayat (3) undang-undang PPN diatur bahwa jasa dibidang sewa guna usaha dengan hak opsi tidak dikenakan PPN.

Memperhatikan ketentuan Pasal 16D UU PPN, maka perlakuan perpajakan khususnya PPN atas transaksi sales and lease back adalah sebagai berikut:

• Penjualan barang modal dari lessee kepada lessor terutang PPN Pasal 16D
• Terhadap lease back atau leasing kembali oleh lessee dengan cara leasing biasa diberlakukan ketentuan leasing biasa seperti dijelaskan sebelumnya.
• Penyerahan jasa (pembiayaan) transaksi Sewa Guna Usaha dari lessor kepada lessee dikecualikan dari pengenaan PPN.

Dengan demikian dalam hal transaksi financial lease dan sales and lease back, Wajib Pajak (lessee maupun lessor) akan lebih mudah dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, setelah pasal 1A ayat (1) huruf b UU PPN dan KMK Nomor 116/KMK.01/1991 serta SE-10/PJ.42/1994 disesuaikan.

Sumber : Majalah Berita Pajak